Temukan 9 Kejanggalan, Tim Advokasi Desak Bawas MA dan KY Awasi Sidang Teror Novel
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Temukan 9 Kejanggalan, Tim Advokasi Desak Bawas MA dan KY Awasi Sidang Teror Novel

Senin, 11 Mei 2020 | 23:32 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Advokasi Novel Baswedan mendesak Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi sidang perkara teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Desakan itu disampaikan lantaran Tim Advokasi Novel Baswedan menemukan setidaknya sembilan kejanggalan dalam persidangan yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut. "Tim Advokasi Novel Baswedan mendesak agar Bawas MA dan KY untuk segera bersikap dengan memantau secara langsung proses persidangan yang telah mengarah kepada Peradilan Sesat untuk memastikan proses peradilan dalam persidangan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan berjalan imparsial jujur dan adil sehingga pelaku penyerangan dapat diungkap secara terang dan tidak berhenti di aktor penyerang," kata Kurnia Ramadhana, Anggota Tim Advokasi Novel Baswedan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Tak hanya Bawas MA dan KY, Tim Advokasi juga mendesak Komisi Kejaksaan untuk turut mengawasi kinerja Tim Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan penyiraman terhadap Novel Baswedan.

Tim Advokasi menduga Jaksa Penunut tidak profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Tim Advokasi pun meminta Ombudsman turut mengawasi jalannya persidangan dan menyampaikan rekomendasi terkait temuannya untuk mendukung pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel dan teror pelemahan KPK ini.

"Kami juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menyampaikan pendapat berkenaan dengan hasil penyelidikannya terkait Kasus Penyerangan Novel Baswedan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 89 ayat (3) UU HAM untuk mendukung pengungkapan kasus secara terang benderang," kata Kurnia.

Kepada Polri, Tim Advokasi meminta Korps Bhayangkara menjelaskan kepada publik alasan memberikan pendampingan hukum terhadap dua terdakwa penyiraman terhadap Novel Baswedan. Tim Advokasi meminta Polri menarik para pembela untuk menghindari konflik kepentingan.

"Kami juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menolak impunitas dengan mengawal pengungkapan kasus Novel Baswedan sehingga seluruh aktor pelaku penyerangan baik aktor lapangan maupun aktor intelektual terungkap dijerat hukum," katanya.

Desakan dan permintaan kepada berbagai institusi ini disampaikan lantaran Tim Advokasi Novel Baswedan menemukan setidaknya sembilan kejanggalan dalam proses persidangan kasus Penyerangan Novel Baswedan yang telah digelar empat kali di PN Jakut.

Pertama, Tim Advokasi menilai dakwaan Jaksa sebagai skenario menutup pengungkapan aktor Intelektual dan bertujuan agar pelaku teror dihukum ringan. Hal ini lantaran dalam surat dakwaannya, Jaksa hanya menilai teror penyiraman air keras terhadap Novel sebagai tindak pidana penganiayaan biasa yang tidak ada kaitannya dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi dan teror sistematis pelemahan KPK yang selama ini terus diterima oleh para penyidik KPK.

Dakwaan tersebut bertentangan dengan temuan Tim Pencari Fakta bentukan Polri untuk kasus Novel Baswedan yang menemukan bahwa motif penyiraman air keras terhadap Novel yang berkaitan dengan kasus-kasus korupsi besar yang ditanganinya.

"Dalam dakwaan JPU tidak terdapat fakta atau informasi siapa yang menyuruh melakukan tindak pidana penyiraman air keras terhadap novel baswedan. Patut diduga Jaksa sebagai pengendali penyidikan satu skenario dengan kepolisian mengusut kasus hanya sampai pelaku lapangan. Hal ini bertentangan dengan temuan dari Komnas HAM dan Tim Pencari Fakta bentukan Polri yang menyebutkan bahwa ada aktor intektual dibalik kasus Novel Baswedan," katanya.

Kedua, Jaksa terlihat tidak menjadi representasi negara yang mewakili kepentingan korban. Sebaliknya, Jaksa justru membela kepentingan para terdakwa. Temuan ini, kata Kurnia telah disampaikan pihaknya saat agenda persidangan memasuki pembacaan surat dakwaan. Dalam berkas tersebut Jaksa hanya mendakwa dua penyiram wajah Novel dengan Pasal penganiyaan biasa.

"Padahal sudah jelas-jelas bahwa perbuatan pelaku dapat mengancam nyawa Novel. Selain itu, dalam dakwaan disebutkan bahwa air yang digunakan untuk menyiram wajah Novel berasal dari aki. Tentu ini pernyataan sesat, sebab sudah terang benderang bahwa cairan tersebut adalah air keras yang telah menyebabkan Novel kehilangan penglihatan. Dalam persidangan yang dihadiri Novel, pertanyaan Jaksa terlihat tidak memiliki arah yang jelas. Anehnya, meski telah disebut saksi korban nama dan informasi penting mengenai kemungkinan keterlibatan aktor lain, jaksa tidak menggali lebih lanjut," paparnya.

Ketiga, Tim Advokasi juga menilai Majelis hakim terlihat pasif dan tidak objektif mencari kebenaran materiil.
Hakim tidak menggali rangkaian peristiwa secara utuh, khususnya fakta-fakta sebelum penyerangan terjadi untuk membuktikan bahwa serangan dilakukan secara sistematis, terorganisir, tidak hanya melibatkan pelaku pada saat penyerangan terjadi.

Dalam sidang pemeriksaan terhadap Novel selaku saksi korban misalnya, Hakim cenderung terbatas menggali fakta dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kejadian 11 April 2017 oleh pelaku penyerangan, dampak penyerangan.

Namun, Hakim tidak menggali informasi lebih jauh terkait informasi saksi yang telah disebutkan terkait nama dan peristiwa yang berkaitan dengan penyerangan. "Jika demikian cara kerja hakim diperkirakan akan menutup peluang untuk membongkar kejahatan sistematis ini. Semestinya hakim dalam konteks ini dapat menggali dari keterangan saksi atau alat bukti lain agar sampai pada tujuan utama persidangan, yakni mencari kebenaran materiil sehingga mampu membongkar tidak hanya pelaku lapangan penyerang namun juga pengintai dan para aktor intelektualnya," ungkapnya.

Kejanggalan keempat, para terdakwa yang merupakan Anggota Polri aktif didampingi Kuasa hukum Polri. Padahal, kata Kurnia, kejahatan yang disangkakan kepada dua terdakwa merupakan merupakan kejahatan yang mencoreng Institusi kepolisian dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban Polisi dalam UU Kepolisian.

"Jadi ketika para terdakwa justru dibela oleh institusi Polri, proses pendampingan itu pun harus dipertanyakan. Atas dasar apa insitusi Polri mendampingi dugaan pelaku tersebut? Pembelaan oleh Institusi Kepolisian tentu akan menghambat proses hukum untuk membongkar kasus ini yang diketahui diduga melibatkan anggotanya dan juga petinggi kepolisian.

Terdapat Konflik Kepentingan yang nyata yang akan menutup peluang membongkar kasus ini secara terang benderang dan menangkap pelaku sebenarnya, bukan hanya pelaku lapangan namun juga otak pelaku kejahatan," katanya.

Kelima, Tim Advokasi menemukan adanya dugaan manipulasi barang bukti di persidangan. Dugaan ini mencuat setelah agenda sidang pemeriksaan Novel beberapa waktu lalu. Mulai dari CCTV yang dianggap penting namun dihiraukan oleh penyidik sampai pada dugaan intimidasi terhadap saksi-saksi penting.

Tak hanya itu, sidik jari pun tidak mampu diindentifikasi kepolisian pada gelas dan botol yang dijadikan alat untuk melakukan penyiraman terhadap Novel.

"Selain itu, dalam persidangan Kamis, 30 April 2020 yang lalu ditemukan keanehan dalam barang bukti baju muslim yang dikenakan Novel Baswedan pada saat kejadian. Baju yang pada saat kejadian utuh, dalam persidangan ditunjukkan hakim dalam kondisi terpotong sebagian di bagian depan. Diduga bagian yang hilang terdapat bekas dampak air keras," katanya.

Keenam, Tim Advokasi menilai Jaksa mengaburkan fakta air keras yang digunakan untuk penyiraman. Meski dampak penyerangan air keras telah nyata mengakibatkan Novel Baswedan kehilangan penglihatan, Jaksa justru mengarahkan dakwaan bahwa air yang mengakibatkan kebutaan Novel Baswedan bukan Air keras. Bahkan dalam persidangan Penasehat hukum terdakwa sempat menanyakan terkait benar atau tidak kebutaan yang dialami oleh Novel baswedan.

"Ini tentu upaya pengaburan fakta. Komnas HAM pada tanggal 21 Desember 2018 pernah merilis hasil temuan terhadap kasus Novel Baswedan serta menjelaskan data dari kepolisian dan dokumen medis yang menunjukkan teror penyiraman air keras terhadap Novel," paparnya.

Ketujuh, kasus kriminalisasi Novel kembali diangkat untuk mengaburkan fokus pengungkapan kasus penyerangan. Kurnia menyatakan, selama proses peradilan berjalan terdapat pergerakan yang diinstruksikan oknum tertentu untuk kembali memojokkan Novel dalam kasus pencurian sarang burung wallet di Bengkulu.

Padahal sudah berulang kali ditegaskan berdasarkan temuan Ombudsman tahun 2015 bahwa terdapat rekayasa dan manipulasi pada tudingan tersebut. "Jadi, isu tersebut menjadi tidak relevan dan terlihat hanya ingin mengalihkan perhatian untuk mengaburkan fakta penyerangan terhadap Novel," katanya.

Kedelapan, Tim Advokasi menemukan dihilangkannya alat bukti saksi dalam berkas persidangan. Hal ini baru diketahui dari Jaksa Penuntut Umum bahwa terdapat saksi kunci penyerangan Novel Baswedan yang telah memberikan keterangan kepada Kepolisian, Komnas HAM, TGPF bentukan Polri, berkas BAP-nya diduga dihilangkan dan tidak diikutkan dalam berkas Pemeriksaan Persidangan oleh Jaksa.

Selain itu, saksi-saksi penting dan relevan dari pihak korban juga tidak dihadirkan JPU. "Hal ini merupakan temuan dugaan pelanggaran serius, bentuk upaya sistematis untuk menghentikan upaya membongkar kasus penyerangan Novel Baswedan secara terang," ungkapnya.

Kejanggalan lainnya, Tim Advokasi menemukan dalam sidang pemeriksaan terhadap Novel, ruang pengadilan dipenuhi oleh Aparat Kepolisian dan orang-orang yang nampak dikoordinasikan untuk menguasai ruang persidangan.

Bangku pengunjung yang mestinya dapat digunakan secara bergantian oleh seluruh pengunjung, ‘dikuasai’ oleh orang-orang tertentu. "Sehingga publik maupun kuasa hukum dan media yang meliput tidak dapat menggunakan fasilitas bangku pengunjung untuk memantau proses persidangan," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemprov Sumut Dinilai Belum Maksimal Tangani Covid-19

Pemprov Sumut dinilai belum maksimal tangani Covid-19.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Bawaslu Ingatkan Bupati/Wali Kota Jangan Jadikan Bansos Covid-19 untuk Politik

Banwaslu Banten minta semua kepala daerah di Banten agar tidak jadikan bansos sebagai kepentingan politik.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Kisah Sepasang Lansia yang Sumbangkan Tabungan untuk Covid-19

Mereka mendonasikan masker kain sebanyak 100 buah dan uang tunai sebesar Rp 500.000.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Cegah Pemudik, Petugas Lakukan Pemeriksaan di Perbatasan Lebak

Petugas di posko perbatasan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten melakukan pemeriksaan pengemudi dan penumpang kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Saut Situmorang Kritik Cara KPK Umumkan Tersangka

Saut mengkritisi rencana pimpinan KPK Jilid V untuk tidak mengumumkan tersangka sebelum menangkapnya.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Gempa Magnitudo 3,8 Guncang Kuta Bali, Warga Berhamburan Keluar Rumah

Gempa bumi di Kuta Bali terjadi pukul 19.39 WITA.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Mudik Tetap Dilarang, Dirjen Hubdat Perjelas Aturan Bertransportasi

Kemhub kembali menegaskan mudik dilarang untuk mencegah penyebaran virus corona.

NASIONAL | 9 Mei 2020

Kemhub: Mudik Tetap Dilarang Tanpa Pengecualian

Mudik tetap dilarang. Kriteria pengecualian bepergian hanya yang melakukan kegiatan berhubungan dengan penanganan Covid-19.

NASIONAL | 6 Mei 2020

Jumlah Pasien Positif Covid-19 di Sumut Terus Meningkat

Jumlah pasien positif virus "corona" (Covid-19) kembali mengalami peningkatan dari 179 orang bertambah menjadi 196 orang.

NASIONAL | 11 Mei 2020

Soal Aturan Turunan Permenhub, Kemhub Ingatkan Mudik Tetap Dilarang

Aturan turunan Permenhub No. 25 tahun 2020 hanya memperbolehkan masyarakat berkebutuhan mendesak dan tetap melarang kegiatan mudik di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 1 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS