Nepotisme Pintu Masuk Korupsi
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Nepotisme Pintu Masuk Korupsi

Rabu, 8 Juli 2020 | 08:28 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menjadi bukti nyata nepotisme berkaitan erat dengan korupsi.

Diketahui, dalam kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Kutim Ismunandar dan istrinya Encek Unguria R Firgasih yang merupakan Ketua DPRD Kutim serta lima orang lainnya sebagai tersangka kasus tersebut.

Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji mengatakan, sejak memasuki abad 20, terdapat pergeseran paradigma mengenai potensi terjadinya korupsi. Dari yang semula kekuasaan birokrasi atau pejabat negara menjadi kekuasaan ekonomi atau konglomerasi. "Konglomerasi ini yang mengarah kepada kekuasaan yang berbasis nepotisme," kata Indriyanto kepada Beritasatu.com, Rabu (8/7/2020).

Dikatakan, nepotisme mengambil keuntungan secara melawan hukum bagi kepentingan keluarga atau kroninya. Termasuk kasus OTT yang diduga melibatkan pasangan suami-istri Ismunandar dan Encek Unguria.

"Nepotisme memang menjadi potensi besar sebagai front-gate terjadinya korupsi kontemporer," kata Indriyanto yang juga mantan Pimpinan KPK.

Menurut Indriyanto cara terbaik memutus rantai nepotisme yang menjadi pintu masuk korupsi ini adalah dengan memperbaiki sistem politik dan birokrasi. Indriyanto menyatakan, sistem birokrasi, terutama terkait pengisian jabatan penting untuk diperbaiki lantaran berpotensi terjadinya korupsi. Perbaikan ini salah satunya dapat dilakukan dengan lelang jabatan dalam pengisian jabatan. "Misalnya, lelang jabatan berbasis kompetensi aparatur," katanya.

Indriyanto mengatakan, lelang jabatan dapat menjamin seleksi pejabat menjadi transparan dan akuntabel. Selain memutus rantai nepotisme, juga sebagai upaya memprioritaskan prinsip meritokrasi dalam seleksi posisi jabatan aparatur negara. "Dengan berdasarkan keahlian, prestasi dan kompetensi," katanya.

Hal senada dikatakan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, Frans Hendra Winarta. Dikatakan nepotisme dan korupsi seringkali jalan bersama atau seiring. Bahkan, Frans mengibaratkan nepotisme sebagai dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

"Biasanya sifat menjilat itu bersamaan dengan mental cari keuntungan pribadi atau kelompok. Jadi sulit dipisahkan mental penjilat dan korupsi pejabat. saya melihat nepotisme dan korupsi itu bagaikan dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan," katanya.

Menurutnya, mentalitas asal bapak senang sangat melekat pada pejabat di Indonesia. Untuk itu, katanya, pemberantasan korupsi harus menyangkut perbaikan integritas dan mental. Menurutnya, pemberantasan korupsi tak akan berhasil tanpa revolusi mental. "Tanpa revolusi mentalitas sulit dibayangkan pemberantasan korupsi bisa berhasil diwujudkan," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, OTT terhadap Ismunandar dan Encek Unguria membongkar relasi korupsi dan nepotisme para pejabat yang menduduki jabatan. Nepotisme antara Ismunandar selaku bupati dan Encek Unguria selaku Ketua DPRD telah merugikan negara akibat korupsi yang mereka lakukan.

"Ini membuktikan bahwa pengaruh kuat nepotisme terhadap korupsi. Kutai Timur contoh nyata nepotisme telah menyebabkan korupsi yang merugikan keuangan negara sangat terang benderang dan betapa lancarnya korupsi di Kutai Timur," kata Firli saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2020).

Firli menjelaskan, politik dinasti dan korupsi di Kutim berawal dari proyek yang disusun Pemkab Kutai Timur yang tentunya tak lepas dari kekuasan Ismunandar. Kemudian, disetujui Encek selaku Ketua DPRD. Dari keputusan suami istri itu, dicarikan rekanan yang merupakan tim sukses saat Pilkada Bupati Kutai Timur.

"Dan proyek dikerjakan Dinas PUPR dan Dinas Diknas. Bupati Kutim menjamin tidak ada relokasi anggaran di Diknas dan PUPR karena Covid-19 dan fee proyek ditampung oleh Kepala BPKAD dan kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati Kutai Timur," terang Firli.

Firli mengatakan, pemberantasan korupsi memerlukan peran andil dan dukungan seluruh pihak, baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh anak bangsa. Peran seluruh elemen bangsa ini diperlukan untuk memperbaiki sistem politik secara menyeluruh, termasuk untuk mencegah dinasti politik.

"Sebagaimana yang pernah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa korupsi terjadi karena banyak faktor dan tidak ada sebab tunggal orang melakukan korupsi," ujar Firli.

Menurutnya, jika kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga maka dapat diduga korupsi tidak bisa terelakkan. Apalagi, didorong oleh sistem yang sangat memungkinkan karena sistem yang memang tersedia.
"Korupsi tidak terlepas dari sistem sebagai penyebabnya. Untuk itu banyak hal bidang yang perlu dibenahi," tegas Firli.

Bidang-bidang yang perlu dibenahi itu meliputi sistem ekonomi, sistem tata niaga, sistem pelayananan publik, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perijinan, sistem rekruitmen, sistem impor-ekspor. Termasuk juga sistem politik dan sistem pilkada langsung yang perlu menjadi pemikiran semua pihak. "Dan dalam hal pencegahannya, KPK sudah melakukan kajian terkait politik berintegritas termasuk pelaksanaan pilkada langsung," kata Firli.

Diberitakan, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya, Encek UR Firgasih yang juga menjabat Ketua DPRD Kutai Timur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur, Jumat (3/7/2020).

Tidak hanya pasangan suami istri itu, status tersangka juga disematkan KPK terhadap tiga anak buah Ismunandar, yakni Kepala Bapenda, Musyaffa; Kepala Dinas PU, Aswandini; Kepala BPKAD, Suriansyah serta dua pihak swasta bernama Aditya Maharani dan Deky Aryanto. Penetapan tersangka ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa 16 orang yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Samarinda dan Kutai Timur pada Kamis (3/7/2020).

Ismunandar bersama istrinya dan ketiga diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Aryanto terkait sejumlah proyek di Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur yang digarap keduanya. Setidaknya, dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK menyita uang tunai sekitar Rp 170 juta dan sejumlah buku tabungan dengan nilai total Rp 4,8 miliar serta sertifikat deposito senilai Rp1,2 miliar.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Bertemu Presiden Serbia, Menkumham Sampaikan Niat Perkuat Kerja Sama Bilateral

Indonesia perkuat hubungan bilateral dengan Serbia.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Agung Podomoro Bantah Terseret Kasus Suap di MA

Sebagai perusahaan publik, Agung Podomoro Land senantiasa menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

NASIONAL | 8 Juli 2020

BNPT: Sinergi TNI-Polri Diperlukan dalam Penanggulangan Terorisme

Jajaran pasukan khusus TNI dan Polri siap mendukung dan bersinergi bersama BNPT.

NASIONAL | 8 Juli 2020

KPK Diminta Tangani Korupsi Sektor Sumber Daya Alam

Komisi III meminta KPK menangani kasus-kasus korupsi terutama di sektor sumber daya alam (SDA).

NASIONAL | 7 Juli 2020

Progres 20,49%, Tol Padang-Sicincin Ditargetkan Beroperasi Desember 2021

Pembangunan Tol Sirip Pekanbaru-Padang pada Padang–Sicincin sepanjang 30,4 km saat ini telah mencapai 20,49 persen dan ditargetkan beroperasi Desember 2021.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Program Kartu Prakerja Dilanjutkan Dua Pekan Lagi

pemerintah saat ini masih mengevaluasi Program Kartu Prakerja. Namun dalam waktu dekat, program ini akan kembali membuka pendaftaran untuk gelombang keempat.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Lolos Tes P3K, FSGI: Nasib 34.000 Guru Honorer Masih Tidak Jelas

Mereka telah lolos P3K dan terhitung sudah setahun diangkat tapi belum mendapat SK dan NIP seperti CPNS.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Rapat Tertutup DPR dan KPK Bahas Kasus hingga Penyadapan

Komisi III DPR menggelar RDP dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

NASIONAL | 7 Juli 2020

PGRI Minta Rekrutmen CPNS Guru Tetap Ada

Ini bertujuan untuk menghindari risiko yang harus dihadapi negara terkait kualitas pendidikan Indonesia yang disebabkan kelangkaan guru.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Mahfud MD: Kasus Penyelundupan Harley Davidson Mantan Dirut Garuda Harus Diselesaikan

Mahfud MD meminta berbagai kasus-kasus penyelundupan yang ditangani oleh Bea Cukai dituntaskan termasuk kasus penyelundupan Harley Davidson dan Sepeda Brompton.

NASIONAL | 7 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS