Dugaan Kredit Fiktif di Bank Banten Rp 150 Miliar Dilaporkan ke Bareskrim Polri
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-1.88)   |   COMPOSITE 4879.1 (-3.1)   |   DBX 933.193 (4.62)   |   I-GRADE 128.434 (-0.03)   |   IDX30 404.523 (-2.08)   |   IDX80 106.174 (-0.32)   |   IDXBUMN20 268.239 (-2.11)   |   IDXG30 113.341 (0.12)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-2.9)   |   IDXQ30 118.527 (-0.51)   |   IDXSMC-COM 209.874 (0.26)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (0.79)   |   IDXV30 100.803 (-0.54)   |   INFOBANK15 767.134 (-6.78)   |   Investor33 355.071 (-2.01)   |   ISSI 143.565 (0.43)   |   JII 517.566 (2.4)   |   JII70 175.828 (0.83)   |   KOMPAS100 953.068 (-0.95)   |   LQ45 742.375 (-3.01)   |   MBX 1347.52 (-1.77)   |   MNC36 265.633 (-0.69)   |   PEFINDO25 258.006 (2.03)   |   SMInfra18 230.699 (0.1)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-1.71)   |  

Dugaan Kredit Fiktif di Bank Banten Rp 150 Miliar Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Minggu, 2 Agustus 2020 | 22:55 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam aturan itu, terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar serta memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan kategori paling tinggi dapat dijatuhi hukuman seumur hidup pidana penjara.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji mengatakan, Perma ini untuk mencegah terjadinya disparitas pemidanaan terhadap terdakwa korupsi. Untuk itu, Indriyanto berharap kehadiran Perma tersebut dapat mengakselerasi pemberantasan korupsi di Indonesia serta mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.

"Tentunya prevensi terjadinya dispatitas pemidanaan ini untuk mewujudkan akselerasi terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi," kata Indriyanto kepada Beritasatu.com, Minggu (2/8/2020).

Untuk itu, Indriyanto menilai hal yang wajar untuk mengapresiasi kehadiran Perma tersebut. Menurutnya, Perma itu tetap menjaga independensi, profesional dan integritas hakim dalam menjalankan tupoksi dan wewenang yudisial peradilan.

Perma ini, kata Indriyanto merupakan salah satu cara MA sebagai pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi untuk mencegah terjadinya disparitas pemidanaan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi khususnya penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini lantaran dalam prakteknya seringkali terjadi pemidanaan yang berlainan terhadap kasus sejenis dan menimbulkan pertanyaan publik.

"Intinya, menghindari disparitas pemidanaan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dalam praktek sering menimbulkan pertanyaan publik terhadap tiada prinsip keadilan pemidanaan," kata Indriyanto.

Dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 disebutkan terdapat empat kategori kerugian negara. Kategori paling berat yaitu kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar.

Kategori berat yaitu kerugian negara Rp 25 miliar-Rp 100 miliar, Kategori sedang yaitu kerugian negara Rp 1 miliar-Rp 25 miliar, Kategori ringan yaitu kerugian negara Rp 200 juta-Rp 1 miliar, dan Kategori paling ringan yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Selain nilai kerugian negara, hukuman yang dijatuhkan mempertimbangkan kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa korupsi.

Jika terdakwa korupsi merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar serta memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang masuk dalam kategori tinggi, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara 16 tahun hingga 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup.

Kemudian, jika terdakwa koruptor merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam kategori sedang maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 13 hingga 16 tahun penjara.

Sedangkan jika terdakwa koruptor merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dalam kategori kategori ringan, hakim dapat menjatuhkan pidana selama 10 hingga 13 tahun penjara.

Selanjutnya, jika terdakwa korupsi merugikan negara dalam rentang Rp25 miliar hingga Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori tinggi maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 13 hingga 16 tahun penjara.

Berikutnya, bilamana terdakwa koruptor kemudian, jika kerugian keuangan negara sejumlah Rp25 miliar sampai Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori sedang maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 10 hingga 13 tahun penjara.

Sedangkan, bila terdakwa korupsi merugikan negara sejumlah Rp25 miliar sampai Rp 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan di kategori ringan, maka hakim dapat menjatuhkan pidana selama 8 hingga 10 tahun penjara.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Dugaan Kredit Fiktif di Bank Banten Rp 150 Miliar Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Kasus dugaan kredit fiktif yang diduga dilakukan manajemen Bank Banten senilai Rp 150 miliar lebih pada tahun 2017.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Pasien Covid-19 dari Jakarta Mengamuk di Aceh Barat

Seorang warga Koja, Jakarta Utara, MA mengamuk setelah menjalani isolasi bersama seluruh anggota keluarganya sejak Jumat (31/7/2020) lalu.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Operasi Senyap Bareskrim Tangkap Djoko Tjandra Diapresiasi

Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo mengapresiasi operasi senyap penangkapan Djoko Tjandra.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Perma Pidana Seumur Hidup untuk Koruptor Dinilai Aturan Progresif

Abdul Fickar menyatakan aturan yang bisa menghukum pelaku korupsi dengan pidana seumur hidup sebagai aturan yang responsif dan progresif.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Volume Lalin Meningkat, Jasa Marga Perpanjang Contraflow

Jasa Marga memperpanjang rekayasa lalu lintas contraflow (lawan arah) hingga Km 47 karena volume lalu lintas yang terus meningkat di Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Bupati Puncak Sebut Dana BLT Bukti Negara Hadir di Tengah Pandemi

Bupati Puncak, Papua, Willem Wandik menegaskan dana bantuan langsung tunai (BLT) menjadi bukti kehadiran negara di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Kasus Pinangki Masalah Serius Bagi Institusi Kejaksaan

Jaksa Pinangki Sirna Malasari telah melakukan pelanggaran disiplin serta bertemu dengan buronan institusi Kejaksaan Agung.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Pemudik ke Merak dari Bakauheni Sebanyak 23.974 Orang

23.974 orang pemudik pada arus balik Hari Raya Iduladha 1441 Hijriah melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, menuju Pelabuhan Merak, Banten.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

KPK Sambut Baik Perma Pidana Seumur Hidup untuk Koruptor

Dalam aturan itu, terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar dapat dijatuhi hukuman seumur hidup pidana penjara.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

4 Tenaga Kesehatan di Seluma Positif Terjangkit Covid-19

Salah satu dari 4 pasien positif Covid-19 adalah pimpinan puskesmas dan tiga lainya terdiri dari para medis.

NASIONAL | 2 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS