Pilkada Desember 2020, Jangan Kotori Demokrasi dengan Politik Uang
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Pilkada Desember 2020, Jangan Kotori Demokrasi dengan Politik Uang

Jumat, 14 Agustus 2020 | 21:32 WIB
Oleh : Arnold H Sianturi / EHD

Medan, Beritasatu.com - Agenda demokrasi bangsa ini dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak memiliki tujuan untuk melahirkan pemimpin mumpuni yang bisa membangun dan menyejahterahkan masyarakat. Namun, hakikat dari proses demokrasi ini mulai melenceng karena politik uang masih terus terjadi dalam setiap kontestasi demokrasi lima tahunan tersebut.

Selain itu, pesta demokrasi yang seharusnya berjalan secara jujur dan adil tidak dapat berjalan sesuai harapan. Ini terjadi karena masih ada ditemukan pasangan calon pemimpin yang tidak siap untuk kalah. Para calon hanya siap mengklaim kemenangan. Untuk meraih kemenangan dalam kontestasi pilkada tersebut, aksi memborong partai dilakukan oleh pasangan calon.

Demikian benang merah yang dirangkum Beritasatu.com dalam acara webinar secara virtual dengan mengusung thema : "Menemukan Kepala Daerah yang Sesungguhnya pada Pilkada Kabupaten dan Kota di Sumut” secara virtual, Jumat (14/8/2020). Webinar ini sebagai tindak lanjut dari proses pilkada 23 daerah dari 33 kabupaten/kota di Sumut yang menyelenggarakan pilkada, 9 Desember 2020 mendatang.

Webinar ini menghadirkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nusantara Untuk Jokowi (N4J), RE Nainggolan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Benget Silitonga, Pendeta Bambang Jonan, Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU) Marlon Sihombing, tokoh pemuda dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia dan lainnya.

Ketua DPP N4J, RE Nainggolan mengatakan, kemajuan dan keberhasilan dari sebuah daerah yang menyelenggarakan pilkada, sekitar 90 persen ditentukan oleh kepala daerah yang memenangkan pilkada. Sebanyak 10 persen dari kemajuan daerah itu ditentukan oleh kondisi sumber daya alam di daerah yang dipimpin tersebut. Karena itu, masyarakat harus cerdas memilih calon pemimpin.

Mantan Seketaris Daerah Pemprov Sumut ini menambahkan, maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas dan kreatifitas yang dimiliki oleh kepala daerah yang memimpinnya. Karena itu, untuk maju menjadi kepala daerah seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan untuk memahami hal yang menjadi kebutuhan daerah dan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Masyarakat juga harus cerdas dalam menentukan pilihan atas para calon yang maju di Pilkada. Memahami kualitas dan kapasitas masing-masing calon kepala daerah menurutnya menjadi sebuah keharusan agar pemimpin yang lahir dari daerah yang melaksanakan pilkada merupakan sosok yang mampu membawa kemajuan bagi masyarakat itu sendiri," kata RE Nainggolan.

RE Nainggolan, yang merupakan salah satu tokoh panutan masyarakat Sumut ini tidak memungkiri, ada bentuk keprihatinan terhadap proses yang dilakukan oleh para calon kepala daerah yang ingin maju di Pilkada. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menginginkan dukungan dari seluruh partai politik. Keadaan ini membuat masyarakat menduga adanya transaksi.

“Apakah ini disebabkan tidak ada kader partai yang mumpuni, atau karena proses kaderisasi di partai politik tidak berjalan baik ? Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar yang sulit untuk dibuktikan," ujarnya.

Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga menyampaikan, peranan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan pilkada berjalan secara baik, adil dan jujur. Masyarakat sebagai pemilik mandat mempunyai hak pilih dalam menentukan pilihan terhadap pasangan calon yang diinginkannya memimpin daerah.

"Sampai sejauh ini, penyelenggara pilkada masih melakukan berbagai tahapan dalam melaksanakan pilkada. Kita masih terus melakukan sosialisasi agar pilkada ini berjalan tertib, aman dan lancar. Masyarakat juga harus ikut dalam mengawasi proses tahapan sampai pelaksanaan pilkada di daerahnya masing - masing," jelasnya.

Sementara itu, Pendeta Bambang Jonan menyebutkan, persoalan pilkada yang diikuti oleh pasangan calon kepala daerah, tidak dapat dipungkiri meninggalkan luka dari proses demokrasi tersebut. Oleh karena itu, perlu ada pembenahan paradigma politik pada masing-masing calon kepala daerah yang bertarung pada pilkada.

"Dalam agenda politik seperti Pilkada, permainan politik dengan pendekatan kepada kelompok mayoritas demi meraup suara mereka dengan janji mengakomodir kepentingan kelompok mayoritas akan melukai kelompok minoritas. Sehingga, pertarungan kalah dan menang dalam pilkada, sesungguhnya telah meninggalkan hakikat dari politik itu sendiri," sebutnya.

Menurutnya, cara pandang politik dari pasangan calon kepala daerah yang didasarkan pada dua sila ke-4 dan sila ke 5 di dalam tubuh Pancasila, sangat dibutuhkan dimiliki oleh pasangan calon guna menghindari konflik di daerah. Pasangan calon diharapkan tidak mempertontonkan kekuatan yang menang menjadi berkuasa.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Ribut dengan Pimpinan KPK di Pesawat, Mumtaz Rais Jual Nama Wakil Ketua Komisi III

Mumtaz Rais jual nama Wakil Ketua Komisi III DPR ketika ribut di pesawat.

NASIONAL | 14 Agustus 2020

Hikmahanto: MA Harus Kembali Jadi Benteng Terakhir Pencari Keadilan

Pimpinan MA harus terus mendorong budaya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sekaligus memperkuat akar dan fondasi prinsip supremasi hukum.

NASIONAL | 14 Agustus 2020

UGM Terima 2.518 Mahasiswa Jalur SBMPTN

UGM terima mahasiswa baru melalui jalur SBMPTN 2020.

NASIONAL | 14 Agustus 2020

Nawawi Pomolango Tegur Mumtaz Rais Selaku Penumpang Pesawat

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menegur Mumtaz Rais dalam posisinya sebagai salah satu penumpang pesawat.

NASIONAL | 14 Agustus 2020

Picu Keributan di Pesawat, Mumtaz Rais Dikecam

Perilaku Ahmad Rais, putra dari Amien Rais yang memicu keributan di pesawat Garuda Indonesia dinilai memalukan.

NASIONAL | 14 Agustus 2020

Serius Berantas Korupsi, Sikap Jokowi Harus Dijalankan Aparat Negara

Berantas korupsi tanpa pandang bulu sulit dijalankan aparat penegak hukum.

NASIONAL | 14 Agustus 2020

Korupsi Proyek Fiktif, KPK Periksa Direktur Waskita Beton Precast

Munib Lusianto bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif.

NASIONAL | 14 Agustus 2020

Kawasan Cagar Alam Wae Wu'ul Gundul Terbakar

Kawasan wisata cagar alam Wae Wu'ul di Labuan Bajo,dilalap si jago merah pada Kamis (13/8/2020) malam hingga Jumat dini hari.

NASIONAL | 14 Agustus 2020

Hendri Tewas Saat Ditangkap, Polri Masih Tunggu Hasil Autopsi

Hendri Alfreet Bakari meregang nyawa tak lama setelah ditangkap Satnarkoba Polresta Barelang Batam, Kepri, Sabtu (8/8/2020) lalu.

NASIONAL | 14 Agustus 2020

Dompet Dhuafa Gelar Panen Perdana di Lahan 50 Hektare

Dompet Dhuafa melalui Social Trust Fund (STF) bersama OK Oce dan Pondok Pesantren Alam (PPA) Al Muhtadin Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (14/8) melakukan panen padi perdana dari program ketahanan pangan dan harmoni kebaikan berbasis masyarakat pesantren

NASIONAL | 14 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS