Yasonna Usulkan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi dalam Pembahasan RUU MK
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Yasonna Usulkan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi dalam Pembahasan RUU MK

Senin, 24 Agustus 2020 | 20:38 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyampaikan lima usulan pemerintah terkait pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi (RUU MK), termasuk mengenai batas usia minimum hakim konstitusi.

Hal itu disampaikan Yasonna saat mewakili pemerintah bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senin (24/8/2020).

"Pada prinpipnya, Pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan bersama dengan DPR. Kami menyampaikan beberapa hal untuk menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan, antara lain batas usia minimum hakim konstitusi, persyaratan hakim konstitusi yang berasal dari lingkungan peradilan Mahkamah Agung, batas pemberhentian hakim konstitusi karena berakhir masa jabatannya, anggota Majelis Kehormatan MK yang berasal dari akademisi yang berlatar hukum, dan legitimasi hakim konstitusi yang sedang menjabat terkait perubahan Undang-Undang ini," kata Yasonna dalam keterangannya, Senin (24/8/2020).

Selain itu, Yasonna menyebut usulan perubahan substansi lain terkait RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan teknik penyusunan dan perubahan redaksional.

Yasonna yang juga Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan menyatakan, Pemerintah bersedia dan terbuka melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap seluruh materi dalam RUU yang merupakan inisiatif DPR itu.

"Tanggapan Pemerintah mengenai RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara terperinci akan disampaikan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan Pemerintah menyadari perlunya pengaturan terkait Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman perlu dijamin kemerdekaannya. Meski demikian, kemerdekaan kekuasaan kehakiman perlu tetap diatur untuk mencegah terjadinya tirani yudikatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

"Dinamika pengaturan mengenai syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi menunjukkan bahwa harapan masyarakat dari waktu ke waktu terhadap kualitas ideal Hakim Konstitusi semakin meningkat sehingga pengaturan mengenai syarat dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi perlu diatur lebih baik secara proporsional, namun tetap konstitusional," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ganjar: Mal Tentrem Kalau Tidak Siap Tutup Saja

Ratusan pengunjung Mal Tentrem berdesak-desakan tanpa memperhatikan physical distancing atau jaga jarak.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Polisi Amankan 7 Pelaku Teror Molotov di Kantor PDIP Bogor

Polres Bogor berhasil meringkus tujuh pelaku pelemparan bom molotov yang terjadi akhir Juli lalu di salah satu kantor ranting PDIP di Kabupaten Bogor.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Sejuta Masker Mendarat di Aceh

Satu juta masker bantuan Presiden Joko Widodo tiba di Sultan Iskandar Muda International Airport, Nanggroe Aceh Darussalam.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Satgas Covid-19 Kirim Bantuan Alat Kesehatan ke Aceh

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengirimkan bantuan alat-alat kesehatan untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

UI Kembangkan Aplikasi Penerjemah Bahasa Isyarat ke Bahasa Indonesia

Dosen UI, Erdefi Rakun, mengembangkan aplikasi mobil yang mampu mengenali, menerjemahkan, dan mentransformasi video gerakan SIBI ke dalam teks Bahasa Indonesia.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Tak Kunjung Berhasil, KPK Evaluasi Satgas Pemburu Harun Masiku

KPK bakal mengevaluasi tim Satgas yang selama tujuh bulan ini belum berhasil membekuk Harun yang melarikan diri saat OTT pada 8 Januari 2020 lalu.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

5 Tersangka Penyelundup Sabu Diringkus Polres Lampung Selatan

Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai Rp 28 miliar.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

KPK Tegaskan Vonis Eks Komisioner KPU Bukan Akhir Kasus Harun Masiku

Mantan caleg PDIP, Harun Masiku yang menyandang status tersangka hingga saat ini masih buron.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Kasus Suap: Djoko Diperiksa, Tommy Mengaku Sakit

Djoko Tjandra diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap dalam hilangnya Red Notice.

NASIONAL | 24 Agustus 2020

Pembakaran Lahan oleh Masyarakat Berisiko Tinggi

Pembukaan lahan dengan membakar tidak cocok untuk membangun perkebunan karena lahan yang dibutuhkan sangat luas.

NASIONAL | 24 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS