KPK Diminta Telusuri Dugaan Korupsi di BNSP
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-0.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-6.18)   |   DBX 982.653 (-1.45)   |   I-GRADE 141.194 (-0.09)   |   IDX30 430.883 (-0.25)   |   IDX80 114.327 (-0.2)   |   IDXBUMN20 295.098 (0.38)   |   IDXG30 119.385 (-0.38)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-0.25)   |   IDXQ30 125.574 (-0.28)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.17)   |   IDXV30 107.621 (-0.63)   |   INFOBANK15 842.759 (0.22)   |   Investor33 376.322 (-0.45)   |   ISSI 151.265 (-0.55)   |   JII 550.5 (-2.74)   |   JII70 187.95 (-0.77)   |   KOMPAS100 1026.39 (-1.33)   |   LQ45 794.213 (-0.97)   |   MBX 1420.94 (-1.65)   |   MNC36 281.737 (-0.11)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.77)   |   SMInfra18 242.709 (-1.44)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-0.16)   |  

KPK Diminta Telusuri Dugaan Korupsi di BNSP

Senin, 14 September 2020 | 21:48 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera mengusut dugaan korupsi proyek renovasi gedung lanjutan Badan Nasional Sertifikasi Profesi(BNSP) yang ditangani Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). BNSP berada di bawah wilayah kerja Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalatas) Kemnaker.

Dugaan proyek di Kemnaker kebanyakan dalam pelalangan proyek dan pengadaan barang. Untuk itu KPK harus responshif dengan kasus ini.

Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis(CBA), Ucok Kadafi dan Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia, Gabriel Goa, secara terpisah Senin (14/9/2020).

Sebelumnya, Koordinator Investigasi CBA,Jajang Nurjaman, mengatakan, patu diduga kuat ada kongkalikong antara oknum Kemnaker dengan pihak swasta guna meloloskan dan memenangkan perusahaan tertentu.

Proyeknya dijalankan Satuan Kerja (Satker) Sekretariat BNSP dengan anggaran sebesar Rp 16,3 miliar dan lelang diikuti 95 perusahaan.

Menurut Jajang, kejanggalan pertama dari proyek tersebut adalah dari 95 perusahaan yang ikut lelang pihak Kemnaker hanya meloloskan empat perusahaan yakni PT Hassco Laju Perkasa, PT Nenci Citra Pratama, PT Dwipa Bhirawapersada, dan PT Rancang Bangun Mandiri. Hal ini berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 1/1331/UM.01.04/VII/2020.

Kejanggalan dalam tahapan proses lelang ini diduga sengaja dimainkan oknum di Kemnaker. “Minimnya perusahaan yang lolos dalam pengajuan dokumen penawaran diduga kuat disebabkan karena permainan kotor dari oknum Kemnaker. Modusnya sengaja menutup akses LPSE Kemnaker dalam tahap pengajuan dokumen penawaran sehingga peserta lelang tidak bisa mengakses dan mengajukan dokumen penawaran,” tuturnya.

Selanjutnya, kata dia, diduga kuat oknum Kemnaker sengaja mengarahkan perusahaan tertentu agar lolos dalam proses lelang tahapan evaluasi penawaran, dan mengabaikan perusahaan lain meskipun mengajukan penawaran yang rasional dan efisien. “Contohnya PT Djasipa Mitra Perkasa. Dinyatakan tidak lolos dalam tahap pengajuan dokumen penawaran harga padahal mengajukan dokumen penawaran lebih rendah dari empat perusahaan yang dinyatakan lolos,” katanya.

Lalu terkait harga yang kemahalan. PT Dwipa Bhirawapersada yang dinyatakan lolos oleh pihak Kemnaker mulai dari tahapan evaluasi administrasi penawaran, evaluasi teknis, evaluasi harga, hingga evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, mengajukan nilai kontrak Rp 15.859.386.622.

Nilai kontrak labih mahal dibandingkan nilai kontrak yang diajukan tiga perusahaan lainnya yang dinyatakan lolos pengajuan dokumen penawaran. “Bahkan ada selisih Rp 3,1 miliar jika dibandingkan dengan penawaran PT. Djasipa Mitra Perkasa yang mengajukan nilai kontrak Rp12.694.790.388,” kata Jajang.

Berdasarkan temuan ini, kata Ucok Khadafi, pihaknya menduga proses lelang proyek renovasi gedung lanjutan BNSP yang dijalankan Kemnaker hanyalah formalitas belaka karena sejak awal diduga kuat pemenang proyek sudah ditentukan.

Oleh karena itu, kata dia, proses lelang ini, harus menjadi perhatian KPK. “Bentuk perhatian kpk itu adalah masuk ke Kemnaker untuk segera melakukan penyedikan dalam kasus ini,” kata dia.

Sementara Gabriel Goa yang juga sebagai Direktur Eksekutif Padma Indonesia ini mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan CBA untuk segera melapor dugaan tindak pidana korupsi dimaksud di atas ke KPK.

Gabriel juga meminta KPK agar segera mengusut dan membongkar tuntas kasus-kasus korupsi di Kemnaker yang sudah menjerat PPK hingga Dirjen seperti kasus Duren Papua tetapi aktor intelektualis lolos belum ditangkap dan diproses hukum.

Sekretaris BNSP, Herry Budoyo, ketika dikonfirmasi Senin (14/9/2020), enggan berkomentar. Sementara Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan Produktivitas (Binalatas) Kemnaker, Surya Lukita Warman sebelumnya ketika ditanya juga enggan menjelaskan dugaan korupsi tersebut. “Saya akan memberikan siaran pers, kami akan selidiki, apakah benar atau tidak kongkalikong,” janji Surya pekan lalu.

Informasi yang dikumpulkan Beritasatu.com, Surya akhirnya tidak berani memberi komentar kepada publik atau wartawan karena dugaan kongkalikong memang benar adanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Luncurkan Logo Kampus Merdeka, Dirjen Dikti Ajak Mahasiswa Melihat Masa Depan Secara Berbeda

Logo ini memiliki tiga pesan kunci yakni semangat gotong-royong, semangat belajar yang kreatif dan inovatif, dan semangat menghasilkan generasi emas.

NASIONAL | 14 September 2020

LPSK Tawarkan Perlindungan kepada Syekh Ali Jaber

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan komunikasi telah dijalin dengan Syekh Ali Jaber.

NASIONAL | 14 September 2020

Tekan Penyebaran Covid-19, Polisi dan TNI Gelar Operasi Yustisi

Polda Sumatera Utara (Sumut) bekerja sama dengan TNI dan pemerintah kabupaten/kota, menggelar operasi yustisi untuk menekan penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 14 September 2020

Ridwan Kamil Minta Warga DKI Tidak Berwisata ke Jawa Barat

Kang Emil mengimbau kepada warga Provinsi DKI Jakarta agar jangan dulu bepergian atau berwisata ke Provinsi Jabar selama PSBB.

NASIONAL | 14 September 2020

KPU Karawang Umumkan Daftar Pemilih Sementara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang, Jawa Barat, menyampaikan daftar pemilih sementara (DPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (pilbup) Karawang.

NASIONAL | 14 September 2020

Pelabuhan Merak Beroperasi Seperti Biasa Selama PSBB di Banten

Kebijakan PSBB tidak membuat layanan penyeberangan ditutup sebab tidak ada instruksi penutupan dari pemerintah.

NASIONAL | 14 September 2020

Hindari Kegaduhan, Kejagung dan KPK Diminta Bersinergi

Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk meningkatkan sinergisitas dalam pemberantasan korupsi.

NASIONAL | 14 September 2020

Pengambilalihan Skandal Djoko Tjandra, KPK: Bukan Soal Berani Atau Tidak

Pengambilalihan perkara Djoko Tjandra terkait aturan perundang-undangan yang mengikat KPK.

NASIONAL | 14 September 2020

Anggota Polri yang Langgar Netralitas Akan Ditindak

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menegaskan Polri akan menindak anggota Polri yang melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah.

NASIONAL | 14 September 2020

Pelaku Penusuk Syekh Ali Jaber Diancam Pasal Berlapis

AA terancam pasal berlapis terkait penganiayaan berat dan membawa senjata tajam tanpa hak.

NASIONAL | 14 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS