Presiden Perintahkan Menko Luhut Kawal Ketat Penanganan Pandemi di 9 Provinsi Utama
INDEX

BISNIS-27 510.733 (-1.34)   |   COMPOSITE 5813.99 (8.96)   |   DBX 1076.27 (11.92)   |   I-GRADE 169.305 (0.55)   |   IDX30 499.8 (-0.92)   |   IDX80 132.38 (-0.32)   |   IDXBUMN20 374.254 (2.01)   |   IDXG30 135.455 (0.05)   |   IDXHIDIV20 450.5 (-0.98)   |   IDXQ30 146.053 (-0.34)   |   IDXSMC-COM 250.881 (1.17)   |   IDXSMC-LIQ 309.077 (0.27)   |   IDXV30 131.098 (-0.19)   |   INFOBANK15 988.482 (5.02)   |   Investor33 429.242 (-0.7)   |   ISSI 170.543 (-0.37)   |   JII 620.021 (-3.74)   |   JII70 214.017 (-1.07)   |   KOMPAS100 1185.8 (-0.19)   |   LQ45 922.358 (-1.18)   |   MBX 1613.53 (0.24)   |   MNC36 321.576 (-0.73)   |   PEFINDO25 321.335 (-2.97)   |   SMInfra18 295.407 (1.45)   |   SRI-KEHATI 367.139 (-0.28)   |  

Presiden Perintahkan Menko Luhut Kawal Ketat Penanganan Pandemi di 9 Provinsi Utama

Selasa, 15 September 2020 | 13:47 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan dan Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB) Doni Monardo bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk fokus menangani kasus Covid-19 di sembilan Provinsi pada Senin (14/9).

Kedelapan provinsi yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total nasional tersebut adalah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, Bali, Sumut dan ditambah Papua.

Menko Marves yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional segera mengundang kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri di kesembilan provinsi tersebut untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual.

“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate,” tegas Luhut.

Hadir pula dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menkopolhukam Mahfud MD., Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Sementara itu, kepalq daerah yang hadir dalam pertemuan virtual tersebut yakni Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Mengenai perintah presiden untuk berkonsetrasi lebih dahulu kesembilan provinsi tersebut adalah karena kedelapan provinsi itu berkontribusi terhadap 75% dari total kasus atau 68% dari total kasus yang masih aktif. Diluar 8 provinsi tersebut ditambahkan juga Provinsi Papua.

Lebih jauh, Luhut menyebutkan bahwa untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan Covid 19 di kesembilan provinsi utama itu pihaknya telah menyusun tiga strategi. “Operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol Kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik kluster-kluster Covid19 di setiap provinsi,” jelas dia.

“Kita harus melakukan operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik,”tegasnya kepada para kepada para Kepala Daerah serta pimpinan TNI/Polri di kesembilan provinsi utama yang mengikuti konferensi virtual.

Dalam kesempatan yang sama, kepada para kepala daerah, Menkopolhukam Mahfud MD mengingatkan perlunya perubahan Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbub) atau Peraturan Walikota (Perwali) menjadi Peraturan Daerah (Perda) agar polisi dapat menerapkan aturan pidana pada operasi yustisi. “Operasi yustisi itu kaitannya dengan penegakan hukum pidana, sementara menurut Undang-Undang (UU) Pergub atau Perbub atau Perwali tidak boleh memuat sanksi Pidana,”jelas dia.

Diapun menyarankan agar para kepala daerah segera memproses perubahan Pergub, Perbub atau Perwali tersebut menjadi Perda ke DPRD.

Sementara itu, lanjut Mahfud MD, saat ini diseluruh Indonesia hanya 2 Pergub yang telah menjadi Perda. “Tetapi seumpama polisi mau melakukan hukuman pidana itu diluar Pergub masih memungkinkan, misalnya pakai UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,” saran dia.

Dengan memakai UU tersebut, imbuh Menkopolhukam, polisi dapat menuntut pelanggar dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Sebagai informasi, per hari ini operasi yustisi telah diterapkan secara serentak di kesembilan provinsi. Namun demikian, ada beberapa provinsi yang sebelumnya juga telah menerapkan operasi yustisi untuk menindak tegas pelanggar protokol Covid 19 sebelum keluar perintah Presiden Joko Widodo hari ini. Provinsi tersebut antara lain Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Terakhir, Luhut menegaskan dalam dua hari mendatang rapat-rapat teknis dengan semua provinsi akan digelar secara intensif. “Saya minta masing-masing provinsi untuk menajamkan strateginya, harus jelas pembagian tugasnya siapa berbuat apa dan kita deploy semua sumber daya yang kita miliki,” tegas Menko dengan mimik serius. Terpenting, semua pihak terkait harus bekerja sama baik pemerintah pusat maupun daerah.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BPK Bersiap Lakukan Pemeriksaan Dana Penanganan Covid-19

BPK mengajak kementerian/lembaga terkait untuk aktif berkoordinasi dan berdiskusi mengenai pelaksanaan penanganan Covid-19.

NASIONAL | 15 September 2020

Covid-19 Meningkat, Sekolah Gelar Tatap Muka di Rejang Lebong Dihentikan

Rejang Lebong yang tadinya sudah menurun statusnya ke zona kuning, saat ini naik lagi menjadi zona oranye Covid-19.

NASIONAL | 15 September 2020

Rumah Makan di Bengkulu Tak Patuhi Protokol Kesehatan Didenda Rp 1 Juta

:Bagi tamu yang masuk tanpa masker dan tidak mencuci tangan sebaiknya diusir keluar sebelum menggunakan masker dan cuci tangan," kata Herwan.

NASIONAL | 15 September 2020

YLKI Hanya Satu, Tidak Punya Cabang di Mana pun

Jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh lembaga konsumen yang mencatut nama YLKI, sebaiknya dilaporkan pada pihak berwajib.

NASIONAL | 15 September 2020

Mahasiswa Masuk DIY Wajib Didata

"Kalau ada mahasiswa yang ternyata membawa Covid-19 dan kita tidak punya datanya, bagaimana akan tracing," kata Sultan.

NASIONAL | 15 September 2020

Gas Elpiji 3 Kilogram Langka di Bengkulu

"Saya terpaksa membeli gas di warung Rp 25.000/tabung karena saya membutuhkan bahan bakar ini untuk masak di rumah," kata Anita, warga Bengkulu.

NASIONAL | 15 September 2020

134.708 UMKM di DIY Lolos Menerima Bantuan Hibah Produktif dari Pemerintah

Namun pelaku usaha mikro dan ultra mikro tetap masih bisa mendaftarkan usahanya baik melalui tingkat kelurahan, kabupaten, maupun provinsi.

NASIONAL | 15 September 2020

Gubernur Sumut Akan Tutup Kembali Tempat Hiburan Malam

Meski penutupan ini merupakan kewenangan bupati dan wali kota, Edy Rahmayadi akan mengambil sikap tegas.

NASIONAL | 15 September 2020

Covid-19, Akses ke 4 Kabupaten dan 1 Kota di Kep Nias Akan Ditutup

Di pulau yang berada di tengah lautan tersebut, ada empat kabupaten dan satu kota dengan total jumlah penduduk 800.000 jiwa.

NASIONAL | 15 September 2020

Baznas Raih Dua Penghargaan di GIFA 2020

Baznas meraih penghargaan untuk kategori "Organisasi Zakat Dunia dengan Pendistribusian Zakat Terbaik" dan "Leadership Role".

NASIONAL | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS