Pengurangan Hukuman Koruptor Kubur Rasa Keadilan Masyarakat
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Pengurangan Hukuman Koruptor Kubur Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 1 Oktober 2020 | 14:39 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan pengurangan hukuman para koruptor melalui putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) telah meruntuhkan dan menguburkan rasa keadilan masyarakat sebagai korban korupsi.

Diketahui, hingga saat ini tercatat terdapat 23 terpidana korupsi yang hukumannya dikurangi MA melalui putusan PK. Terakhir, MA mengabulkan PK yang diajukan mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Dalam amar putusannya Majelis PK MA menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara terhadap terpidana kasus korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang dan tindak pidana pencucian uang tersebut.Dengan demikian, hukuman Anas berkurang 6 tahun dibanding putusan Kasasi yang menghukumnya 14 tahun penjara.

"Putusan demi putusan PK yang dijatuhkan Mahkamah Agung, diantaranya Anas Urbaningrum, sudah terang benderang telah meruntuhkan sekaligus mengubur rasa keadilan masyarakat sebagai pihak paling terdampak praktik korupsi," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (1/10/2020).

Kurnia menyatakan, putusan PK MA yang kerap menyunat hukuman koruptor memiliki implikasi besar terhadap upaya pemberantasan korupsi. Berkurangnya hukuman koruptor semakin menjauhkan pemberian efek jera yang diharapkan timbul dari proses pemidanaan. "Selain itu, kinerja penegak hukum, dalam hal ini KPK, akan menjadi sia-sia saja," tegasnya.

Sejak awal, kata Kurnia, ICW sudah meragukan keberpihakan Mahkamah Agung dalam upaya pemberantasan korupsi. Kesimpulan itu bukan tanpa dasar, tren vonis ICW tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata hukuman untuk pelaku korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara.

"Jadi, bagaimana Indonesia bisa bebas dari korupsi jika lembaga kekuasaan kehakiman saja masih menghukum ringan para koruptor?," tegasnya.

Untuk itu, ICW menuntut Ketua MA mengevaluasi penempatan Hakim-Hakim yang kerap menjatuhkan vonis ringan kepada pelaku korupsi.iCW juga mendorong KPK terus mengawasi persidangan-persidangan PK di masa mendatang.

"ICW juga menuntut Komisi Yudisial untuk turut aktif terlibat melihat potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim yang menyidangkan PK perkara korupsi," tegasnya.

Fenomena pengurangan hukuman koruptor melalui putusan PK dikhawatirkan masih akan terus berlanjut. Saat ini terdapat lebih dari 35 terpidana korupsi yang ditangani KPK yang sedang mengajukan PK ke MA.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BNN Sita 10 Ton Ganja di Madina

Badan Narkotika Nasional menemukan ladang ganja seluas 6 hektar di Perbukitaj Tor Sihite, Kabupaten Mandailing Natal.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Jokowi Tinjau Penataan Kawasan dan Pembangunan Terminal Multifungsi di Labuan Bajo

Jokow) meninjau sejumlah pengembangan prasarana yang berada di Kampung Ujung, Labuan Bajo.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Pertemuan Tingkat Tinggi Keanekaragaman Hayati, Menteri LHK: Jadikan Bumi Tempat Hidup Harmonis dengan Alam

Indonesia telah berhasil meningkatkan populasi beberapa spesies langka, antara lain Badak Jawa, Gajah Sumatra, Harimau Sumatra, dan Curik Bali.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Agustus, Kunjungan Wisman Ke Indonesia Turun 89,22 Persen

Kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 164.970 kunjungan, turun drastis 89,22 persen jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada Agustus 2019.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Hukuman Anas Urbaningrum dan 22 Koruptor Disunat MA, Ini Komentar KPK

KPK tak dapat berbuat banyak atas maraknya pemotongan hukuman koruptor melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA).

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Pemilihan Bupati Sukabumi, Pasangan Aman Tawarkan Program Bebas PBB untuk Lahan Pertanian

Guna mengatasi persoalan berkurangnya lahan produktif, Adjo menyatakan, bakal mendorong adanya konsep lahan pertanian berkelanjutan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

1.150 Anggota KSP Indosurya Sudah Cairkan Dana Pengembalian

Sebanyak 1.150 orang anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta sudah mencairkan dana mereka selama bulan September.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Polisi Periksa Rekening Gendut Milik Petugas Kebersihan di Kejaksaan

Bareskrim memeriksa seorang "cleaning service" atau petugas kebersihan yang profil keuangannya mencurigakan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Program Satu Lima untuk Disiplinkan Warga Pakai Masker di Kebumen

Program Satu Lima yakni satu orang mengajak minimal lima orang untuk memakai masker.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Ratusan Warga Mandi di Kolam Renang Abaikan Protokol Kesehatan, Gugus Tugas Ancam Tutup Hairos Waterpark

Haris Ginting mengatakan, pengelola Hairos Waterpark sudah melanggar protokol kesehatan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS