Logo BeritaSatu

Kemenkop UKM Ungkap 10 Ide Penyempurna UU Perkoperasian

Minggu, 20 November 2022 | 09:46 WIB
Oleh : Arnoldus Kristianus / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyatakan ada 10 ide pokok sebagai penyempurna Undang-Undang (UU) Perkoperasian. Usia Undang Undang (UU) Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian sudah lebih 30 tahun, sedangkan dinamika perekonomian bergerak demikian cepat.

"Ada beberapa identifikasi awal yang kami dapatkan sebagai dasar dan alasan UU Perkoperasian perlu disempurnakan," ucap Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim Sabtu (19/11).

Advertisement

Pertama, UU 25/1992 belum mengatur koperasi sebagai sebuah badan hukum, termasuk belum diatur pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi oleh notaris. Kedua, mempertegas peran dan fungsi rapat anggota, pengurus, dan pengawas, sebagai perangkat organisasi koperasi. Ketiga, terkait tata kelola koperasi yang menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dan tata kelola investasi. "Ini juga perlu diatur dan dipertegas kembali," imbuh Arif.

Keempat, UU tersebut belum tegas dalam memberlakukan ekuitas atau modal sendiri. Kelima, kewenangan dan pemeriksaan, serta penjatuhan sanksi dari pemerintah, masih perlu diperbaiki. Keenam, perlu diperkuat perlindungan anggota dalam bentuk penjaminan simpanan, baik melalui APEX atau Lembaga Penjamin Simpanan, serta skema gagal bayar.

Ketujuh, menyangkut pengelolaan koperasi berdasarkan prinsip syariah yang belum diakomodasi pengaturannya dalam UU tersebut. Arif mengatakan, dalam UU Perkoperasian yang baru juga perlu diperkuat pemberian sanksi terkait pelanggaran implementasi UU oleh pengurus dan pengelola koperasi. Fungsi anggota sebagai pemilik juga masih perlu diperbaiki dan diperkuat. Bahkan, penanganan koperasi bermasalah yang perlu diatur rujukannya secara tegas dan tidak berlarut-larut.

"Setidaknya, sampai saat ini, ada 10 isu yang akan dibahas untuk memperkuat UU Perkoperasian. Saya berharap terus mendapat masukan dari para stakeholder agar semakin sempurna draf RUU yang sedang kami bahas ini," kata Arif.

Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Rapsel Ali mengatakan pihaknya mendukung hadirnya UU Perkoperasian yang baru karena UU lama dinilai sudah tidak mampu lagi menjadi solusi bagi beragam persoalan faktual yang sedang terjadi di Indonesia. "Sehingga, diperlukan UU Perkoperasian yang baru untuk mengakomodir dan menjadi solusi jangka panjang bagi perkembangan koperasi," kata Rapsel.

Anggota Tim Pokja RUU Perkoperasian Agung Nur Fajar menjelaskan, dalam UU lama ketentuan tentang membangun koperasi berarti membangun koperasinya. Sekarang, perlu terlebih dahulu membangun ekosistemnya. Kalau tidak, kata Agung, koperasi akan kesulitan tumbuh atau tumbuhnya tidak bisa berkelanjutan. "Contohnya, kalau untuk lembaga sektor keuangan harus ada lembaga penjamin simpanan anggota, hingga harus ada lembaga pengawas yang independen," tandas Agung.

Menurut Agung, menyangkut pengawasan juga dalam rangka membangun ekosistem perkoperasian. Terkait pengawasan koperasi kini muncul pro dan kontra, terutama setelah ada RUU PPSK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). Pro kontra terkait pengawasan pindah ke OJK atau tidak, dan sebagainya. "Kenapa hal itu diatur dalam UU PPSK? Dalam pandangan beberapa orang, dianggap ada kekosongan hukum," ujar Agung.

Agung menjabarkan, dalam UU 12/1967 disebutkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan melakukan pengawasan, sedangkan di UU 25/1992 tidak ada satu kata pun menyebut pengawasan. "Karena, saat itu (UU 25/1992), cara pandangnya adalah ingin membangun koperasi," kata Agung.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kemenaker Harap Anak Muda Berkontribusi dalam Pembangunan Ekonomi

Muchammad Yusuf selaku Chief Pusat Pasar Kerja mengatakan sebanyak 70 persen angkatan kerja di Indonesia diisi oleh generasi muda.

EKONOMI | 31 Januari 2023

Pengesahan RUU PPRT Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga

Kemen PPPA menilai RUU PPRT dapat memberikan kepastian hukum serta kejelasan tugas dan tanggung jawab pekerja, pemberi kerja serta penyalur tenaga kerja.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Kemenaker Ungkap Alasan Penetapan RUU PPRT Perlu Dipercepat

Kemenaker menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai undang-undang (UU).

EKONOMI | 30 Januari 2023

BPJS Kesehatan Diharapkan Tetap Independen di Bawah Presiden

Tulus menegaskan, BPJS Kesehatan harus tetap berada di bawah presiden, sehingga sebagai lembaga publik tetap independen.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Dirut BPJS Kesehatan: Indonesia Lebih Cepat Capai UHC

Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyampaikan, program JKN sudah melindungi 248,7 juta jiwa atau sekitar 90% dari total penduduk Indonesia.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Viral Pesan BPJS Kesehatan Bagikan Hadiah, Dirut: Itu Hoax

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan, pesan beredar yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan tersebut adalah hoax.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Menpan RB: 11.000 ASN Pindah ke IKN Nusantara Tahun Depan

Anas memastikan kementerian dan lembaga negara yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis tidak ikut pindah ke IKN Nusantara.

EKONOMI | 30 Januari 2023

BPJS Kesehatan Catat Dana Jaminan Sosial Surplus Rp 56,51 Triliun

BPJS Kesehatan mencatat aset bersih dana jaminan sosial atau DJS dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) surplus Rp 56,51 triliun di akhir 2022.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Menpan RB: Regsosek Mudahkan Upaya Penurunan Kemiskinan

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, integrasi data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) mempermudah langkah pemerintah untuk menurunkan kemiskinan.

EKONOMI | 30 Januari 2023

BPS Targetkan Data Regsosek Rampung Pertengahan 2023

Menurut Margo, platform digital data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) menjadi perwujudan dari sistem infrastruktur statistik yang diselenggarakan BPS.

EKONOMI | 30 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Muhaimin Iskandar: PKB Lahir dan Dibesarkan NU

Muhaimin Iskandar: PKB Lahir dan Dibesarkan NU

NEWS | 4 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE