Logo BeritaSatu

Penetapan Upah Minimum 2023, Apindo: Pengusaha Lagi Sulit

Selasa, 22 November 2022 | 06:03 WIB
Oleh : Arnoldus Kristianus / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kembali menggunakan formula penetapan upah minimum Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kemenaker baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Perhitungan upah berdasarkan formula dalam Permenaker 18 Tahun 2022 dinilai menyalahi produk hukum yang sebelumnya sudah ada.

“Pemerintah tidak bisa semena-mena mengeluarkan sendiri permenaker yang tidak sesuai dengan PP yang ada, ini kan menyalahi. Kita harus menghormati proses yang ada, semua juga lagi sulit, dari segi buruh sulit, daya beli pengusaha juga lagi sulit dengan kondisi seperti ini,” ucap Wakil Ketua Umum Apindo Shinta saat dihubungi Investor Daily pada Senin (21/11/2022).

Advertisement

Sebelumnya Kemenaker menerbitkan Permenaker 18 Tahun 2022 sebagai upaya mengakomodasi kepentingan pengusaha dan buruh dalam penetapan upah minimum tahun 2023. Sebab PP 36 Tahun 2021 dinilai belum dapat mengakomodir dampak kondisi sosial ekonomi masyarakat. Khususnya dalam mengantisipasi penurunan daya beli pekerja dan kenaikan harga-harga barang.

Formulasi penetapan UMP berdasarkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 adalah nilai upah minimum merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α (alfa). Bila dirinci alfa merupakan indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang 0,10 sampai dengan 0,30.

Variabel pertumbuhan ekonomi bagi UMP dihitung menggunakan data pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal 1 sampai dengan 3 tahun berjalan dan kuartal 4 tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi kuartal 1 sampai dengan 3 di tahun sebelumnya dan kuartal 4 pada 2 tahun sebelumnya. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi bagi UMK dihitung menggunakan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kuartal 1 sampai dengan 4 tahun sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota kuartal 1 sampai dengan 4 pada 2 tahun sebelumnya.

Shinta mengatakan jika dilihat secara struktur regulasi, maka posisi Permenaker 18 Tahun 2022 berada di bawah PP 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Kalau kita berubah dengan Permenaker 18 tahun 2022 jadi produk hukumnya tidak benar karena sebelumnya sudah keluar PP dengan formula yang ada. Jadi tidak mungkin kita bisa menerima formula terbaru yang seara produk hukum lebih rendah dari UU maupun PP,” kata Shinta.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Dituduh Manipulasi Saham, Orang Terkaya Asia Ini Kehilangan Rp 700 T

Aset orang terkaya di Asia Gautam Adani jatuh lebih dari US$ 50 miliar setelah dituduh memanipulasi saham oleh Hindenburg Research.

EKONOMI | 29 Januari 2023

Simak, Tips Main Aman Investasi Kripto

Pasar kripto terpantau terus menunjukkan performa positif di sepanjang Januari 2023 ini, setelah sempat turun beberapa waktu lalu.

EKONOMI | 29 Januari 2023

Minyakita Langka, Mendag Janji Perbaiki Jalur Distribusi

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berjanji akan memperbaiki sistem distribusi sehingga Minyakita tidak mahal.

EKONOMI | 28 Januari 2023

Mendag: Minyakita Tak Stop Produksi, tetapi Laris di Pasar

Zulkifli Hasan menepis isu yang beredar soal kelangkaan pasokan dan berhentinya minyak goreng (migor) bersubsidi dengan merek Minyakita.

EKONOMI | 28 Januari 2023

Volatilitas Tinggi, Dana Kelolaan Ashmore AM Merosot 5%

PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk (AMOR) mencatat dana kelolaan investasi (asset under management/AUM) turun 5%.

EKONOMI | 28 Januari 2023

Ayooservis Tawarkan Perbaikan Produk Teknologi Informasi

Ayooservis bagian dari Airmas Group menyasar pelanggan pemerintah dan korporasi untuk jasa perbaikan produk teknologi informasi

EKONOMI | 28 Januari 2023

Minyakita Langka di Pasaran, Harga Minyak Goreng Melonjak

Minyak goreng (migor) bersubsidi dengan merek Minyakita yang dirilis pemerintah beberapa waktu lalu kian langka di Purwakarta.

EKONOMI | 28 Januari 2023

Percepat Pemulihan Ekonomi, SBN Ritel Pilihan Tepat saat Suku Bunga Naik

Surat Berharga Negara (SBN) Ritel menjadi pilihan tepat investasi saat suku bunga terus menaik atau menanjak seperti sekarang.

EKONOMI | 28 Januari 2023

BEI Akan Rilis Papan Pemantauan Khusus Saham Tidak Likuid

BEI segera meluncurkan papan pemantauan khusus khusus hybrid untuk saham-saham tidak likuid dengan metode periodik call auction.

EKONOMI | 28 Januari 2023

Cek Harga Kebutuhan Pokok, Mendag Zulkifli Hasan Traktir Warga Berbelanja

Mendag Zulkifli Hasan melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok di Pasar Cisalak, Cimanggis, Depok, Jawa Barat

EKONOMI | 28 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Liga Premier Singapura Gunakan Teknologi VAR untuk Pertama Kalinya

Liga Premier Singapura Gunakan Teknologi VAR untuk Pertama Kalinya

NEWS | 28 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE