Logo BeritaSatu

Ini Beda Pendaftaran IMEI Melalui Bea Cukai, Operator Seluler, dan Kemenperin

Rabu, 23 November 2022 | 01:13 WIB
Oleh : FER

Jakarta, Beritasatu.com - Peredaran ponsel di dalam negeri telah menjadi perhatian pemerintah, yang sejak tahun 2020 lalu memberlakukan pemblokiran ponsel tanpa izin berdasarkan nomor international mobile equipment identity (IMEI).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase pengguna telepon seluler (ponsel) di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 65,87% dan menjadi yang paling tinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Advertisement

Atas aturan tersebut, para pengguna ponsel diharuskan mengecek IMEI ponselnya dan mendaftarkan IMEI ponsel yang baru dibelinya. Registrasi IMEI dapat dilakukan melalui Bea Cukai, operator seluler, dan IMEI yang terdaftar di Kemenperin.

Meski sering dianggap sama, ketiganya memiliki perbedaan. Lalu, apa saja perbedaannya?

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana, mengatakan registrasi IMEI yang dilayani di Bea Cukai adalah atas handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) impor, dengan ketentuan paling banyak dua unit bagi tiap penumpang atau awak sarana pengangkut.

"HKT yang merupakan barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut dari luar negeri dapat diregistrasi IMEI-nya ke Bea Cukai dengan cara menyampaikan formulir permohonan kepada Bea Cukai melalui laman www.beacukai.go.id atau melalui aplikasi mobile Beacukai yang tersedia di Playstore," kata Hatta Wardhana, di Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Selanjutnya, bukti pengisian formulir elektronik berupa QR Code disampaikan ke petugas Bea Cukai saat kedatangan di Indonesia, dengan menunjukkan paspor, boarding pass, invoice (jika ada), dan identitas pendukung lainnya.

"Jika penumpang telah keluar terminal kedatangan, bukti QR Code dapat disampaikan ke kantor Bea Cukai terdekat," jelasnya.

Registrasi IMEI melalui Bea Cukai, menurut Hatta bebas biaya. Namun, pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) HKT tetap dikenakan.

Setiap penumpang diberikan pembebasan sebesar US$ 500, dan atas kelebihannya akan dikenakan pungutan bea masuk dan PDRI yang terdiri dari bea masuk sebesar 10%, PPN 11%, dan PPh 10% bagi yang memiliki NPWP atau 20% bagi yang tidak memiliki NPWP.

"Untuk HKT yang diimpor dengan mekanisme barang kiriman, registrasi IMEI dilakukan oleh pihak pos atau perusahaan jasa titipan dengan cara mengisi IMEI pada dokumen consigment note (CN). Meskipun bebas pungutan registrasi IMEI, bagi barang kiriman dengan nilai FOB lebih dari US$ 3 hingga US$ 1.500 akan dikenakan pungutan bea masuk sebesar 7,5% dari nilai pabean, dan PPN sebesar 10% dari nilai impor," lanjutnya.

Baca selanjutnya
Hatta menambahkan, bagi pengguna HKT yang ingin memastikan status registrasi IMEI ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Masih Berkeliaran, Satgas Waspada Investasi Blokir 50 Pinjol Ilegal

Tongam menegaskan, Satgas Waspada Investasi terus menindaklanjuti pengaduan masyarakat korban pinjaman online atau pinjol ilegal.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Manajemen Kartu Prakerja Gelar Seleksi Lembaga Pelatihan

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja menilai, semakin banyaknya penyedia pelatihan memungkinkan terjadinya persaingan sehat.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Good Ponsel Angels Perkuat Penetrasi Pemasaran Digital

Gebrakan pemasaran digital yang dilakukan Good Ponsel Angels ternyata sangat efektif, sehingga menjadi salah satu lini bisnis baru yang menjanjikan.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Ramai Peminat, Sukuk CIMB Niaga Finance Oversubscribed 4,6 Kali

Penawaran umum sukuk wakalah CIMB Niaga Finance mencatat kelebihan permintaan atau oversubscribed hingga 4,6 kali.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Ini Alasan Kenapa Pemerintah Larang Ekspor Listrik EBT

Pemerintah akan melakukan penghentian ekspor listrik dengan Energi Baru Terbarukan (EBT) guna menjaga ketahanan energi di Indonesia.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Sri Mulyani Sebut Rasio Utang Indonesia 39,57% Sehat

Menkeu Sri Mulyani menyatakan, rasio utang ke produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,57 persen sebenarnya masih sehat.

EKONOMI | 3 Februari 2023

LNSW Terbitkan 425 Persetujuan Ekspor Per 1 Februari 2023

Berdasarkan data sistem neraca komoditas, Lembaga National Single Window (LNSW) telah menerbitkan 425 persetujuan ekspor hingga 1 Februari 2023.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Raih SOC QSCS, BKI Buktikan Mampu Bersaing di Kancah Global

Pencapaian ini penting bagi BKI sebagai langkah awal terhadap pemenuhan kriteria untuk dapat diterima sebagai anggota IACS.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Sri Mulyani Anggarkan Rp 25,01 Triliun untuk Pemilu 2024

Menurut Sri Mulyani, pagu anggaran pemilu senilai Rp 25,01 triliun pada 2022 dan 2023 masih bersifat sementara karena untuk tahun 2024 masih dalam perhitungan.

EKONOMI | 3 Februari 2023

2023 Penuh Tantangan, Airin Bidik Ekosistem Logistik Laut

Dimas menegaskan, jalur laut Indonesia memegang peran penting dalam ekosistem logistik dan perdagangan dunia.

EKONOMI | 3 Februari 2023


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Begini Mekanisme Menonton Ajang F1 Powerboat

Begini Mekanisme Menonton Ajang F1 Powerboat

SPORT | 15 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE