Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah memastikan bakal memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bantalan fiskal menghadapi ketidakpastian di tahun depan.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemanfaatan SILPA juga sebagai salah satu strategi dalam melaksanakan upaya konsolidasi untuk menyehatkan kondisi keuangan negara.
"Strategi kita menghadapi kewaspadaan 2023 memang akan mengakumulasi SiLPA yang cukup signifikan karena faktor pembiayaan tahun 2023 yang karena ada volatilitas," ujarnya dalam konferensi pers APBN, Kamis (24/11/2022).
Volatilitas yang berpotensi meningkat di tahun depan sehingga perlu diminimalkan risikonya melalui kemampuan untuk menjaga cash buffer.
Adapun hingga Oktober 2022, SiLPA APBN tercatat sebesar Rp 270,4 triliun. Nilai tersebut turun dari posisi September 2022 yang sebesar Rp 490,7 triliun.
"Ini yang sedang kita lakukan sampai dengan akhir tahun. Jadi nanti kalau melihat SiLPA itu agak besar, itu memang by design kita mencoba mengelola risiko bagi tahun anggaran selanjutnya," lanjut Sri Mulyani.
Sebagaimana diketahui, pemanfaatan SiLPA telah dilakukan pemerintah sejak pandemi covid-19. Dana SILPA digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
Sejalan dengan optimalisasi SiLPA, kebutuhan pembiayaan anggaran melalui utang turut juga menurun.
Lantaran hingga Oktober 2022, pembiayaan utang yang dilakukan pemerintah tercatat mengalami penurunan signifkan hingga 21,7% dibandingkan dengan Oktober 2021, dari Rp646 triliun menjadi Rp 506 triliun.
"Pembiayaan utang mengalami penurunan sangat tajam. Ini berarti APBN makin sehat sebab kita mulai bisa lakukan konsolidasi dan menyehatkan kembali APBN," ucap Sri Mulyani.
Realisasi pembiayaan utang itu berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto yang tercatat telah mencapai Rp500,3 trilun, lebih rendah 25,2% dari realisasi periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp668,7 triliun.
Penurunan juga terjadi pada pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman. Pada Oktober 2022 nilainya tercatat sebesar Rp5,7 triliun, atau 125,2% lebih rendah dari periode yang sama di 2021 senilai Rp325,8 triliun.
"Kita berharap bahwa tren ini masih akan kita jaga supaya konsolidasi fiskal betul-betul bisa berjalan," tandas Sri Mulyani.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Sumber: Investor Daily
