Logo BeritaSatu

Indef Usulkan Penetapan RUU P2SK Ditunda, Ini Alasannya

Jumat, 25 November 2022 | 20:33 WIB
Oleh : Prisma Ardianto / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) diusulkan untuk ditunda. Alih-alih terjadi penguatan, perubahan ketentuan-ketentuan dinilai berpotensi menghambat pengembangan sektor keuangan dan lebih berisiko ketika tahun depan ekonomi masih menantang.

RUU P2SK yang diinisiasi DPR ini telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada Rapat Paripurna 20 September 2022 lalu. Pengaturan sapu jagad di sektor keuangan itu diproyeksi bisa ditetapkan pada akhir tahun 2022.

Advertisement

Head of Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyampaikan, saat ini sektor keuangan belum sepenuhnya stabil. Stabilitas harga-harga belum begitu mumpuni guna mendorong peningkatan konsumsi. Berbagai aspek lainnya juga belum teruji untuk mendukung kualitas pertumbuhan dan akselerasi ekonomi ke depan.

"Untuk menjaga optimisme ekonomi di tahun 2023 dan antisipasi gejolak yang akan terjadi dengan adanya UU ini kalau sudah ditetapkan. Maka sebaiknya ditunda penetapannya, setidaknya ditetapkan ketika RUU ini sudah lengkap, sudah mengakomodir semua stakeholders melalui diskusi publik, dan melihat kondisi stabilitas ekonomi yang sudah terkendali," kata Rizal dalam diskusi publik bertajuk Menelaah RUU P2SK: Bagaimana Masa Depan Sektor Keuangan?, di Jakarta, Jumat (25/11/2022).

Belum lagi, kata dia, tahun depan merupakan tahun politik yang tentu penting untuk iklim dan stabilitas ekonomi harus terjaga. Lagi pula, pembahasan RUU ini kurang partisipatif sehingga belum mampu menangkap aspirasi berbagai stakeholders secara optimal. Pemerintah sangat berisiko menetapkan RUU jika tidak melakukan konsultasi publik di tengah UU Omnibus Law juga masih dalam proses hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jangan sampai ini UU yang dirancang mengikuti metode seperti omnibus law, dan hasilnya saya kira masih banyak pekerjaan rumahnya. Jadi, omnibus law belum selesai, ditambah RUU ini ditetapkan. Bisa terbayang, padahal kita justru perlu fokus ke stabilitas, percepatan, kualitas pertumbuhan, dan menjaga kinerja dari ekonomi kita," kata Rizal.

Momentum pembahasan RUU P2SK menjadi menarik dalam kaitanya dengan situasi pascapandemi. Perbaikan dan penguatan sektor keuangan sebagai tujuan utama bisa menimbulkan kontradiktif. Sebaliknya, RUU ini malah banyak membahas aspek kelembagaan sehingga berpotensi menghambat sektor keuangan.

"Di dalam rancangan RUU Omnibus Law sektor keuangan ini memang banyak undang-undang sebelumnya yang banyak belum teruji, bahkan bisa menghapus 8 UU. Nah tentu isu kelembagaan ini menjadi concern, perlu ditelaah dan dikritisi agar tidak menimbulkan permasalahan yang berpotensi akan menghambat sektor keuangan ke depan," kata dia.

Baca selanjutnya
Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef, Risa Annisa Pujarama menambahkan, ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Penerima Bansos Bisa Ikut Program Kartu Prakerja Skema Normal

Menurut Denni, program Kartu Prakerja skema normal artinya program ini tak lagi bersifat semi-bansos seperti yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

EKONOMI | 27 Januari 2023

Tiket Haji Mahal, Garuda Indonesia Siap Nego

Direktur Utama maskapai Garuda Indonesia Irfan Setiaputra bersedia melakukan negosiasi dengan DPR untuk menurunkan tiket haji.

EKONOMI | 27 Januari 2023

BI: KIS Jadi Kunci Hadapi Tantangan Ekonomi Global, Apa Itu?

Perry menegaskan pentingnya strategi KIS, yaitu konsistensi, inovasi, dan sinergi, dalam menyusun berbagai kebijakan.

EKONOMI | 27 Januari 2023

BUMN Buka Akses Pasar Berkelanjutan UMKM

Kementerian BUMN akan terus membuka akses pasar bekelanjutan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

EKONOMI | 27 Januari 2023

Bank Indonesia: Penguatan Rupiah Ditopang Fundamental Ekonomi yang Baik

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, penguatan nilai tukar rupiah ditopang oleh prospek ekonomi Indonesia yang semakin membaik

EKONOMI | 27 Januari 2023

Airlangga: Pemerintah Kaji Insentif Dana Devisa Hasil Ekspor

"Insentif itu sedang kita bahas apakah dengan bunga, baik itu rupiah ataupun dolar terhadap devisa hasil ekspor yang ada di Indonesia,” kata Airlangga.

EKONOMI | 27 Januari 2023

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat, Mampukah Bertahan di 6.900?

Indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 0,71% ke level 6.913,2 pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (27/1/2023).

EKONOMI | 27 Januari 2023

Bursa Asia Dibuka Positif Mengikuti Pergerakan Wall Street

Bursa Asia-Pasifik dibuka menguat pada hari Jumat (27/1/2023) menyusul penutupan Wall Street yang positif ditopang data PDB AS.

EKONOMI | 27 Januari 2023

Tukang Becak Bobol BCA, Salah Bank atau Nasabah? Ini Kata OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai awal pekan depan akan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tukang becak bobol BCA senilai Rp 320 juta.

EKONOMI | 27 Januari 2023

Harga Minyak Mentah Menguat 1% Ditopang Sentimen PDB AS

Harga minyak mentah dunia naik sekitar 1% didorong sentimen pembukaan kembali ekonomi Tiongkok dan pertumbuhan ekonomi AS.

EKONOMI | 27 Januari 2023


TAG POPULER

# Pleidoi Ferdy Sambo


# Serial Killer


# RUU Kesehatan


# Insiden Lion Air


# Biaya Haji 2023


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Penerima Bansos Bisa Ikut Program Kartu Prakerja Skema Normal

Penerima Bansos Bisa Ikut Program Kartu Prakerja Skema Normal

EKONOMI | 10 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE