Logo BeritaSatu

Per Oktober, Utang Pemerintah Capai Rp 7.496,7 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 13:26 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai 7.496,70 per 31 Oktober 2022, naik Rp 76,23 triliun dari posisi bulan sebelumnya sebesar Rp 7.420,47 triliun.

Mengutip buku APBN KiTa edisi November 2022, Senin (27/11/2022), Kemenkeu menyatakan posisi utang pemerintah itu masih dalam rasio yang aman terhadap produk domestik bruto (PDB). "Rasio utang terhadap PDB sebesar 38,36% di Oktober 2022, menurun dari periode sama di tahun lalu sebesar 39,96%," demikian dikutip Kemenkeu.

Advertisement

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditetapkan batas rasio utang pemerintah yakni 60% terhadap PDB. "Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal," tulis Kemenkeu.

Secara terinci, utang pemerintah terdiri dari dua jenis yakni surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Namun, sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk SBN dengan porsi 88,97%, sementara dalam bentuk pinjaman hanya 11,03%.

Pada SBN, tercatat utang pemerintah sebesar Rp 6.670,15 triliun. Jumlah itu mencakup SBN domestik atau berdenominasi rupiah sebesar Rp 5.271,95 triliun, yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.278,26 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 993,69 triliun.

Tak hanya itu, ada juga SBN valuta asing (valas) atau berdenominasi dolar AS senilai Rp 1.398,18 triliun, yang terdiri dari SUN sebesar Rp 1.052,34 triliun dan SBSN Rp 345,84 triliun.

Sementara utang pemerintah yang berasal dari pinjaman senilai Rp 826,57 triliun, mencakup pinjaman dalam negeri Rp 16,55 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 810,02 triliun.

Adapun untuk pinjaman luar negeri, perinciannya yakni pinjaman bilateral sebesar Rp 263,94 triliun, multirateral sebesar Rp 499,84 triliun, serta comercial banks sebesar Rp 46,25 triliun.

Sementara kepemilikan asing terhadap SBN pun terus menurun sejak 2019 yang mencapai 38,57%, menjadi 19,05% di akhir 2021, serta per 14 November 2022 menjadi 14%.

Menurut Kemenkeu, mayoritas utang dengan denominasi rupiah itu, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi volatilitas tinggi mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri.

Dengan strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang rupiah, porsi utang dengan mata uang asing ke depan diperkirakan akan menurun dan risiko nilai tukar dapat makin terjaga.

Menurunnya kepemilikan investor asing terhadap SBN juga dinilai menunjukkan upaya pemerintah yang konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup. Meski demikian, dampak normalisasi kebijakan moneter terhadap pasar SBN tetap masih perlu diwaspadai.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola utang dengan hati-hati. Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang, pemerintah akan selalu mengacu kepada peraturan perundangan dalam kerangka pelaksanaan APBN, yang direncanakan bersama DPR, disetujui dan dimonitor oleh DPR, serta diperiksa dan diaudit oleh BPK," tulis Kemenkeu.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

CLEO Targetkan Penggunaan Plastik Daur Ulang 20 Persen

PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) menargetkan penggunaan plastik daur ulang untuk botol kemasan air minum mencapai 20 persen tahun ini.

EKONOMI | 6 Februari 2023

BPS Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masih Jawa Sentris

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terpusat di Jawa dan Sumatera.

EKONOMI | 6 Februari 2023

OJK Tetapkan Dua Fokus Utama Pengawasan IKNB di 2023

Ogi menegaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menentukan dua fokus utama pengawasan di sektor industri keuangan non bank atau IKNB.

EKONOMI | 6 Februari 2023

Ini Dua Sektor Penopang Pertumbuhan Ekonomi Syariah

BI memproyeksikan ekonomi syariah pada 2023 masih akan tumbuh positif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

EKONOMI | 6 Februari 2023

OJK Ungkap Alasan Industri Keuangan Syariah Masih Tertinggal

Total aset keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan aset keuangan konvensional.

EKONOMI | 6 Februari 2023

Pangsa Pasar Keuangan Syariah Indonesia Capai 10,69 Persen

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, pertumbuhan keuangan syariah juga menunjukkan hasil yang baik.

EKONOMI | 6 Februari 2023

BPS Sebut Pertumbuhan Ekonomi 2022 Tertinggi Sejak 2013

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi selama tahun 2022 mencapai 5,31 persen.

EKONOMI | 6 Februari 2023

OJK Catat Aset IKNB Tembus Rp 3.081,30 Triliun di 2022

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset industri keuangan non bank atau IKNB menembus Rp 3.081,30 triliun per Desember 2022.

EKONOMI | 6 Februari 2023

Pertumbuhan Ekonomi 2022 Ditopang Industri Pengolahan

Komponen industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi selama tahun 2022 dari sisi lapangan usaha.

EKONOMI | 6 Februari 2023

Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Hadapi Banyak Tantangan

Indonesia saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi dan keuangan syariah global.

EKONOMI | 6 Februari 2023


TAG POPULER

# Pelecehan Anak


# Liga Spanyol


# Hasya Athallah


# Bripka Madih


# Pemilu 2024


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Dugaan Pencemaran Nama Baik, Nikita Mirzani Kembali Dipolisikan

Dugaan Pencemaran Nama Baik, Nikita Mirzani Kembali Dipolisikan

NEWS | 5 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE