Logo BeritaSatu

Per Oktober, Utang Pemerintah Capai Rp 7.496,7 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 13:26 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai 7.496,70 per 31 Oktober 2022, naik Rp 76,23 triliun dari posisi bulan sebelumnya sebesar Rp 7.420,47 triliun.

Mengutip buku APBN KiTa edisi November 2022, Senin (27/11/2022), Kemenkeu menyatakan posisi utang pemerintah itu masih dalam rasio yang aman terhadap produk domestik bruto (PDB). "Rasio utang terhadap PDB sebesar 38,36% di Oktober 2022, menurun dari periode sama di tahun lalu sebesar 39,96%," demikian dikutip Kemenkeu.

Advertisement

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditetapkan batas rasio utang pemerintah yakni 60% terhadap PDB. "Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal," tulis Kemenkeu.

Secara terinci, utang pemerintah terdiri dari dua jenis yakni surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Namun, sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk SBN dengan porsi 88,97%, sementara dalam bentuk pinjaman hanya 11,03%.

Pada SBN, tercatat utang pemerintah sebesar Rp 6.670,15 triliun. Jumlah itu mencakup SBN domestik atau berdenominasi rupiah sebesar Rp 5.271,95 triliun, yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.278,26 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 993,69 triliun.

Tak hanya itu, ada juga SBN valuta asing (valas) atau berdenominasi dolar AS senilai Rp 1.398,18 triliun, yang terdiri dari SUN sebesar Rp 1.052,34 triliun dan SBSN Rp 345,84 triliun.

Sementara utang pemerintah yang berasal dari pinjaman senilai Rp 826,57 triliun, mencakup pinjaman dalam negeri Rp 16,55 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 810,02 triliun.

Adapun untuk pinjaman luar negeri, perinciannya yakni pinjaman bilateral sebesar Rp 263,94 triliun, multirateral sebesar Rp 499,84 triliun, serta comercial banks sebesar Rp 46,25 triliun.

Sementara kepemilikan asing terhadap SBN pun terus menurun sejak 2019 yang mencapai 38,57%, menjadi 19,05% di akhir 2021, serta per 14 November 2022 menjadi 14%.

Menurut Kemenkeu, mayoritas utang dengan denominasi rupiah itu, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi volatilitas tinggi mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri.

Dengan strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang rupiah, porsi utang dengan mata uang asing ke depan diperkirakan akan menurun dan risiko nilai tukar dapat makin terjaga.

Menurunnya kepemilikan investor asing terhadap SBN juga dinilai menunjukkan upaya pemerintah yang konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup. Meski demikian, dampak normalisasi kebijakan moneter terhadap pasar SBN tetap masih perlu diwaspadai.

"Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola utang dengan hati-hati. Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang, pemerintah akan selalu mengacu kepada peraturan perundangan dalam kerangka pelaksanaan APBN, yang direncanakan bersama DPR, disetujui dan dimonitor oleh DPR, serta diperiksa dan diaudit oleh BPK," tulis Kemenkeu.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pengesahan RUU PPRT Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga

Kemen PPPA menilai RUU PPRT dapat memberikan kepastian hukum serta kejelasan tugas dan tanggung jawab pekerja, pemberi kerja serta penyalur tenaga kerja.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Kemenaker Ungkap Alasan Penetapan RUU PPRT Perlu Dipercepat

Kemenaker menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai undang-undang (UU).

EKONOMI | 30 Januari 2023

BPJS Kesehatan Diharapkan Tetap Independen di Bawah Presiden

Tulus menegaskan, BPJS Kesehatan harus tetap berada di bawah presiden, sehingga sebagai lembaga publik tetap independen.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Dirut BPJS Kesehatan: Indonesia Lebih Cepat Capai UHC

Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyampaikan, program JKN sudah melindungi 248,7 juta jiwa atau sekitar 90% dari total penduduk Indonesia.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Viral Pesan BPJS Kesehatan Bagikan Hadiah, Dirut: Itu Hoax

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan, pesan beredar yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan tersebut adalah hoax.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Menpan RB: 11.000 ASN Pindah ke IKN Nusantara Tahun Depan

Anas memastikan kementerian dan lembaga negara yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis tidak ikut pindah ke IKN Nusantara.

EKONOMI | 30 Januari 2023

BPJS Kesehatan Catat Dana Jaminan Sosial Surplus Rp 56,51 Triliun

BPJS Kesehatan mencatat aset bersih dana jaminan sosial atau DJS dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) surplus Rp 56,51 triliun di akhir 2022.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Menpan RB: Regsosek Mudahkan Upaya Penurunan Kemiskinan

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, integrasi data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) mempermudah langkah pemerintah untuk menurunkan kemiskinan.

EKONOMI | 30 Januari 2023

BPS Targetkan Data Regsosek Rampung Pertengahan 2023

Menurut Margo, platform digital data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) menjadi perwujudan dari sistem infrastruktur statistik yang diselenggarakan BPS.

EKONOMI | 30 Januari 2023

Digitalisasi Logistik Dorong Kinerja Jasa Berdikari Logistics

James menegaskan, PT Jasa Berdikari Logistics (LAJU) menerapkan sistem digitalisasi logistik untuk 450 armada yang tersebar di seluruh Indonesia.

EKONOMI | 30 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
MUI Desak Pemerintah Swedia Tangkap Pelaku Pembakaran Al Qur an

MUI Desak Pemerintah Swedia Tangkap Pelaku Pembakaran Al Qur'an

NEWS | 13 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE