Logo BeritaSatu

Apindo Berencana Gugat Permenaker 18/2022 Soal UMP ke MK

Senin, 28 November 2022 | 21:55 WIB
Oleh : Prisma Ardianto / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai langkah pemerintah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 akan berdampak buruk bagi kelangsungan kinerja industri padat karya di tanah air.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Anton J Supit mengatakan, saat ini produk hasil industri padat karya yang menjadi komoditas ekspor seperti sepatu, garmen dan tekstil sedang mengalami penurunan order hingga di kisaran 30% sampai 50%.

Advertisement

"Dalam keadaan tidak ada order mau gimana lagi, ini bukan bicara daya saing, tetapi order saja tidak ada. Dengan kondisi sekarang khusus labour intensive export oriented yang penting perusahaan survive dan sesedikit mungkin melakukan PHK," kata Anton saat dihubungi Investor Daily, di Jakarta, Senin (28/11/2022).

Anton menjelaskan, penetapan kenaikan UMP semakin memperberat laju perekonomian, khususnya industri padat karya. padahal, sektor industri tersebut memiliki daya serap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Dalam kondisi berat ditambah kebijakan kenaikan UMP 2023 apa enggak tambah berat? Secara nalar ini memang memberatkan,” ucap Anton.

Menurut Anton, langkah pemerintah menerbitkan Permenaker 18 tahun 2022 juga menunjukan sikap pemerintah yang tidak konsisten dalam melaksanakan regulasi. Sebab, sebelumnya pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dari sisi struktur kebijakan Permenaker berada lebih rendah dari PP.

"Oleh karena itu, kami akan membawa ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan apakah ini bertentangan atau tidak bertentangan. Dalam kondisi seperti ini, faktor kondisi riil di beberapa komoditas seperti sepatu, garmen dan produk industri padat karya lain yang menurun 30% sampai 50% tidak dimasukan perhitungan,” kata Anton.

Dia menuturkan pihaknya menekankan aspek legalitas dari regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Bila Permenaker 18 tahun 2022 sudah sah di keputusan Mahkamah Konstitusi maka pihaknya akan menjalankan regulasi tersebut.

Menurut Anton dengan melihat posisi struktur regulasi dan kondisi perekonomian saat ini penetapan Permenaker 18 Tahun 2022 terkesan dipaksakan.

"Kalau aspek legal terpenuhi walaupun kita sulit apa boleh buat. Ini ada masalah legal yaitu aspek hukum tidak diperhatikan, hanya untuk memenuhi tuntutan salah satu kelompok. Kepentingan kelompok pencari kerja tidak menjadi perhatian. Dalam keadaan sulit ditambah kebijakan ini (Permenaker 18 tahun 2022), ini akan menutup pintu bagi para pencari kerja,” tandas Anton.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Manajemen Kartu Prakerja Gelar Seleksi Lembaga Pelatihan

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja menilai, semakin banyaknya penyedia pelatihan memungkinkan terjadinya persaingan sehat.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Good Ponsel Angels Perkuat Penetrasi Pemasaran Digital

Gebrakan pemasaran digital yang dilakukan Good Ponsel Angels ternyata sangat efektif, sehingga menjadi salah satu lini bisnis baru yang menjanjikan.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Ramai Peminat, Sukuk CIMB Niaga Finance Oversubscribed 4,6 Kali

Penawaran umum sukuk wakalah CIMB Niaga Finance mencatat kelebihan permintaan atau oversubscribed hingga 4,6 kali.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Ini Alasan Kenapa Pemerintah Larang Ekspor Listrik EBT

Pemerintah akan melakukan penghentian ekspor listrik dengan Energi Baru Terbarukan (EBT) guna menjaga ketahanan energi di Indonesia.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Sri Mulyani Sebut Rasio Utang Indonesia 39,57% Sehat

Menkeu Sri Mulyani menyatakan, rasio utang ke produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,57 persen sebenarnya masih sehat.

EKONOMI | 3 Februari 2023

LNSW Terbitkan 425 Persetujuan Ekspor Per 1 Februari 2023

Berdasarkan data sistem neraca komoditas, Lembaga National Single Window (LNSW) telah menerbitkan 425 persetujuan ekspor hingga 1 Februari 2023.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Raih SOC QSCS, BKI Buktikan Mampu Bersaing di Kancah Global

Pencapaian ini penting bagi BKI sebagai langkah awal terhadap pemenuhan kriteria untuk dapat diterima sebagai anggota IACS.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Sri Mulyani Anggarkan Rp 25,01 Triliun untuk Pemilu 2024

Menurut Sri Mulyani, pagu anggaran pemilu senilai Rp 25,01 triliun pada 2022 dan 2023 masih bersifat sementara karena untuk tahun 2024 masih dalam perhitungan.

EKONOMI | 3 Februari 2023

2023 Penuh Tantangan, Airin Bidik Ekosistem Logistik Laut

Dimas menegaskan, jalur laut Indonesia memegang peran penting dalam ekosistem logistik dan perdagangan dunia.

EKONOMI | 3 Februari 2023

Klaim Asuransi Nasional Sinarmas MSIG Life Tembus Rp 541,6 M

Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk mengucurkan klaim asuransi sepanjang 2022 mencapai Rp 541,6 miliar.

EKONOMI | 3 Februari 2023


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Korban Gempa Cianjur Diminta Pastikan Termasuk Penerima Bantuan Perbaikan Rumah

Korban Gempa Cianjur Diminta Pastikan Termasuk Penerima Bantuan Perbaikan Rumah

NASIONAL | 6 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE