Logo BeritaSatu

Apindo Berencana Gugat Permenaker 18/2022 Soal UMP ke MK

Senin, 28 November 2022 | 21:55 WIB
Oleh : Prisma Ardianto / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai langkah pemerintah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 akan berdampak buruk bagi kelangsungan kinerja industri padat karya di tanah air.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Anton J Supit mengatakan, saat ini produk hasil industri padat karya yang menjadi komoditas ekspor seperti sepatu, garmen dan tekstil sedang mengalami penurunan order hingga di kisaran 30% sampai 50%.

Advertisement

"Dalam keadaan tidak ada order mau gimana lagi, ini bukan bicara daya saing, tetapi order saja tidak ada. Dengan kondisi sekarang khusus labour intensive export oriented yang penting perusahaan survive dan sesedikit mungkin melakukan PHK," kata Anton saat dihubungi Investor Daily, di Jakarta, Senin (28/11/2022).

Anton menjelaskan, penetapan kenaikan UMP semakin memperberat laju perekonomian, khususnya industri padat karya. padahal, sektor industri tersebut memiliki daya serap tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Dalam kondisi berat ditambah kebijakan kenaikan UMP 2023 apa enggak tambah berat? Secara nalar ini memang memberatkan,” ucap Anton.

Menurut Anton, langkah pemerintah menerbitkan Permenaker 18 tahun 2022 juga menunjukan sikap pemerintah yang tidak konsisten dalam melaksanakan regulasi. Sebab, sebelumnya pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dari sisi struktur kebijakan Permenaker berada lebih rendah dari PP.

"Oleh karena itu, kami akan membawa ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan apakah ini bertentangan atau tidak bertentangan. Dalam kondisi seperti ini, faktor kondisi riil di beberapa komoditas seperti sepatu, garmen dan produk industri padat karya lain yang menurun 30% sampai 50% tidak dimasukan perhitungan,” kata Anton.

Dia menuturkan pihaknya menekankan aspek legalitas dari regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah. Bila Permenaker 18 tahun 2022 sudah sah di keputusan Mahkamah Konstitusi maka pihaknya akan menjalankan regulasi tersebut.

Menurut Anton dengan melihat posisi struktur regulasi dan kondisi perekonomian saat ini penetapan Permenaker 18 Tahun 2022 terkesan dipaksakan.

"Kalau aspek legal terpenuhi walaupun kita sulit apa boleh buat. Ini ada masalah legal yaitu aspek hukum tidak diperhatikan, hanya untuk memenuhi tuntutan salah satu kelompok. Kepentingan kelompok pencari kerja tidak menjadi perhatian. Dalam keadaan sulit ditambah kebijakan ini (Permenaker 18 tahun 2022), ini akan menutup pintu bagi para pencari kerja,” tandas Anton.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bursa Kripto Mandek, Ombudsman Minta Keterangan Kemenkeu, BI, dan OJK

Ombudsman bakal memanggil pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait mandeknya bursa kripto.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Ombudsman Tegaskan Pelayanan Publik Tidak Boleh Diskriminatif

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika menegaskan, segala bentuk pelayanan publik harus memberikan keadilan dan tidak diskriminatif.

EKONOMI | 8 Februari 2023

OJK Prediksi Piutang Multifinance Tumbuh hingga 15% di 2023

Berdasarkan outlook Otoritas Jasa Keuangan (OJK), piutang pembiayaan multifinance diproyeksi tumbuh hingga 15% pada tahun 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Bahlil Sebut Hilirisasi Jadi Instrumen Pembangunan Berkelanjutan

Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah sudah memiliki peta jalan hilirisasi investasi strategis Indonesia dengan nilai US$ 545,3 miliar.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Gapki Minta Dana Bagi Hasil Sawit untuk Bangun Infrastruktur

Ketua Umum Gapki Joko Sriyono meminta Dana Bagi Hasil (DBH) difokuskan untuk infrastruktur pengelolaan kelapa sawit di daerah.

EKONOMI | 8 Februari 2023

PUPR Pastikan Tol Cisumdawu Bisa Dipakai Mudik Lebaran 2023

Kementerian PUPR akan mengoperasikan secara penuh jalan tol Cisumdawu (Cileunyi–Sumedang–Dawuan) pada momen mudik Lebaran 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Jasa Marga

Menteri BUMN, Erick Thohir melakukan perombakan dewan direksi dan komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Kementerian PUPR Lelang Ulang Tender Tol Getaci Mulai April

Kementerian PUPR berencana melelang ulang proyek jalan tol Getaci (Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap) senilai Rp 56,2 triliun mulai April 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Tata Kelola dan Bisnis Berkelanjutan SIG Diakui ASEAN

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) atau SIG berkomitmen menerapkan praktik tata kelola perusahaan baik (good corporate governance/GCG)

EKONOMI | 8 Februari 2023

Satgas Pangan, Bulog, dan Bapanas Sidak Sembako

Bapanas, Bulog serta Satgas Pangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) bahan pangan atau sembako.

EKONOMI | 8 Februari 2023


TAG POPULER

# Lee Da In


# 1 Abad NU


# Christine Hakim


# Susi Air


# Praxion


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Bursa Kripto Mandek, Ombudsman Minta Keterangan Kemenkeu, BI, dan OJK

Bursa Kripto Mandek, Ombudsman Minta Keterangan Kemenkeu, BI, dan OJK

EKONOMI | 5 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE