Logo BeritaSatu

UMP DKI 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta, Ini Respons Pengusaha

Senin, 28 November 2022 | 22:57 WIB
Oleh : Celvin M Sipahutar / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI, Nurjaman, mengaku keberatan terhadap kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 yang mencapai 5,6%.

Kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 telah diresmikan pada Senin (28/11/2022). Kenaikan 5,6% ini membuat UMP DKI Jakarta menjadi Rp 4.901.798 dari yang sebelumnya sebesar Rp 4.641.854.

Advertisement

Acuan Pemrov DKI untuk menaikan UMP Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023.

"Peraturan Pemerintah seharusnya harus diutamakan lebih dulu. Kami berkeyakinan sistem perundang-undangan dan hirarki perundang-undangan yang telah dipelajari setelah Undang-Undang 1945 adalah Peraturan Pemerintah, setelah itu Permen. Ini sudah ada peraturan yang disahkan oleh Jokowi presiden kita, tapi ada Permen yang mengatur dari upah minimum. Padahal upah minimum sudah diatur melalui PP 36," ujar Nurjaman.

Apindo DKI sendiri mengusulkan kenaikan sebesar 2,62% atau berkisar Rp 4.763.293 saat sidang dewan pengupahan Provinsi DKI Jakarta pada 22 November 2022. Mereka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Perbedaan acuan inilah yang membuat Apindo DKI merasa keberatan. "Tentunya kami merasa keberatan dengan Permen tersebut dan hampir semua pelosok Indonesia itu Apindo-nya menolak terkait permen tersebut dan tidak sejalan," tutur Nurjaman.

Nurjaman menilai, pengusaha dan pekerja masing-masing memiliki peran yang kuat dalam berjalannya suatu usaha. Untuk meningkatkan kelangsungan usaha, dia menyebut bahwa peran pemerintah juga penting yaitu dengan membuat regulasi yang memihak kepada ketahanan dan keramahan investasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurutnya, keputusan terpenting saat ini adalah regulasi yang mampu mempertahankan kelangsungan usaha. Terlebih lagi, di tengah krisis global seperti ini.

"Saat ini setelah kita pandemi 2 tahun, bahkan sekarang belum recovery, ditambah sekarang juga krisis global yang luar biasa dampaknya, sekarang jangan dulu memikirkan bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan. Bukan ekstrem seperti ini ," ucap Nurjaman.

"Tapi, sekarang harus dibalik, bagaimana kita saat ini mempertahankan perusahaan. Kalau ada kelangsungan berusaha, tentunya ada kelangsungan bekerja. Kalau ada kelangsungan bekerja, tentunya kesejahteraan pun akan selalu meningkat," terangnya.

Meski UMP DKI Jakarta 2023 tidak sesuai dengan usulan, Apindo belum memikirkan langkah yang akan ditempuh. Saat ini, Nurjaman mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian terhadap keputusan kenaikan UMP

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta, Andri Yansyah, mengutarakan kenaikan UMP Jakarta 2023 juga diambil setelah dikaji oleh tim pakar.

"Nah, sedangkan kami di Pemrov DKI, di sidang dewan pengupahan itu ada yang namanya tim pakar, ada akedemsi, ada praktisi, termasuk juga ada unsur dari BPS. Unsur-unsur inilah yang melakukan kajian, survei, sehingga ditemukan angka 5,6 persen atau 0,2 alfanya," ujar Andri.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Selamat Sempurna Gabung Koalisi Anti Korupsi Indonesia

PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) menandatangani declaration of intent untuk bergabung menjadi anggota Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI).

EKONOMI | 6 Februari 2023

Allianz Utama Bayarkan Klaim Rp 72,4 Miliar Sepanjang 2022

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (Allianz Utama) mencatat klaim terkait asuransi kendaraan mencapai Rp 72,4 miliar sepanjang tahun 2022.

EKONOMI | 6 Februari 2023

CLEO Targetkan Penggunaan Plastik Daur Ulang 20 Persen

PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) menargetkan penggunaan plastik daur ulang untuk botol kemasan air minum mencapai 20 persen tahun ini.

EKONOMI | 6 Februari 2023

BPS Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masih Jawa Sentris

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terpusat di Jawa dan Sumatera.

EKONOMI | 6 Februari 2023

OJK Tetapkan Dua Fokus Utama Pengawasan IKNB di 2023

Ogi menegaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menentukan dua fokus utama pengawasan di sektor industri keuangan non bank atau IKNB.

EKONOMI | 6 Februari 2023

Ini Dua Sektor Penopang Pertumbuhan Ekonomi Syariah

BI memproyeksikan ekonomi syariah pada 2023 masih akan tumbuh positif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

EKONOMI | 6 Februari 2023

OJK Ungkap Alasan Industri Keuangan Syariah Masih Tertinggal

Total aset keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan aset keuangan konvensional.

EKONOMI | 6 Februari 2023

Pangsa Pasar Keuangan Syariah Indonesia Capai 10,69 Persen

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik, pertumbuhan keuangan syariah juga menunjukkan hasil yang baik.

EKONOMI | 6 Februari 2023

BPS Sebut Pertumbuhan Ekonomi 2022 Tertinggi Sejak 2013

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi selama tahun 2022 mencapai 5,31 persen.

EKONOMI | 6 Februari 2023

OJK Catat Aset IKNB Tembus Rp 3.081,30 Triliun di 2022

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset industri keuangan non bank atau IKNB menembus Rp 3.081,30 triliun per Desember 2022.

EKONOMI | 6 Februari 2023


TAG POPULER

# Pelecehan Anak


# Liga Spanyol


# Hasya Athallah


# Bripka Madih


# Pemilu 2024


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Pasangan Capres-Cawapres, Prabowo-Cak Imin Belum Tetapkan Target Waktu

Pasangan Capres-Cawapres, Prabowo-Cak Imin Belum Tetapkan Target Waktu

BERSATU KAWAL PEMILU | 20 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE