Logo BeritaSatu

UMP DKI 2023 Naik Jadi Rp 4,9 Juta, Ini Respons Pengusaha

Senin, 28 November 2022 | 22:57 WIB
Oleh : Celvin M Sipahutar / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI, Nurjaman, mengaku keberatan terhadap kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 yang mencapai 5,6%.

Kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 telah diresmikan pada Senin (28/11/2022). Kenaikan 5,6% ini membuat UMP DKI Jakarta menjadi Rp 4.901.798 dari yang sebelumnya sebesar Rp 4.641.854.

Advertisement

Acuan Pemrov DKI untuk menaikan UMP Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023.

"Peraturan Pemerintah seharusnya harus diutamakan lebih dulu. Kami berkeyakinan sistem perundang-undangan dan hirarki perundang-undangan yang telah dipelajari setelah Undang-Undang 1945 adalah Peraturan Pemerintah, setelah itu Permen. Ini sudah ada peraturan yang disahkan oleh Jokowi presiden kita, tapi ada Permen yang mengatur dari upah minimum. Padahal upah minimum sudah diatur melalui PP 36," ujar Nurjaman.

Apindo DKI sendiri mengusulkan kenaikan sebesar 2,62% atau berkisar Rp 4.763.293 saat sidang dewan pengupahan Provinsi DKI Jakarta pada 22 November 2022. Mereka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Perbedaan acuan inilah yang membuat Apindo DKI merasa keberatan. "Tentunya kami merasa keberatan dengan Permen tersebut dan hampir semua pelosok Indonesia itu Apindo-nya menolak terkait permen tersebut dan tidak sejalan," tutur Nurjaman.

Nurjaman menilai, pengusaha dan pekerja masing-masing memiliki peran yang kuat dalam berjalannya suatu usaha. Untuk meningkatkan kelangsungan usaha, dia menyebut bahwa peran pemerintah juga penting yaitu dengan membuat regulasi yang memihak kepada ketahanan dan keramahan investasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurutnya, keputusan terpenting saat ini adalah regulasi yang mampu mempertahankan kelangsungan usaha. Terlebih lagi, di tengah krisis global seperti ini.

"Saat ini setelah kita pandemi 2 tahun, bahkan sekarang belum recovery, ditambah sekarang juga krisis global yang luar biasa dampaknya, sekarang jangan dulu memikirkan bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan. Bukan ekstrem seperti ini ," ucap Nurjaman.

"Tapi, sekarang harus dibalik, bagaimana kita saat ini mempertahankan perusahaan. Kalau ada kelangsungan berusaha, tentunya ada kelangsungan bekerja. Kalau ada kelangsungan bekerja, tentunya kesejahteraan pun akan selalu meningkat," terangnya.

Meski UMP DKI Jakarta 2023 tidak sesuai dengan usulan, Apindo belum memikirkan langkah yang akan ditempuh. Saat ini, Nurjaman mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian terhadap keputusan kenaikan UMP

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta, Andri Yansyah, mengutarakan kenaikan UMP Jakarta 2023 juga diambil setelah dikaji oleh tim pakar.

"Nah, sedangkan kami di Pemrov DKI, di sidang dewan pengupahan itu ada yang namanya tim pakar, ada akedemsi, ada praktisi, termasuk juga ada unsur dari BPS. Unsur-unsur inilah yang melakukan kajian, survei, sehingga ditemukan angka 5,6 persen atau 0,2 alfanya," ujar Andri.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

PUPR Targetkan Pembangunan Jalan Tol 509,01 Km di 2023

Kementerian PUPR menargetkan penambahan total jalan tol baru sepanjang 509,01 kilometer (km) pada tahun 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Benahi Nilai Aset Perusahaan, Jiwasraya Lakukan Efisiensi

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berupaya melakukan efisiensi demi menjaga nilai aset perusahaan, sebelum dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

EKONOMI | 8 Februari 2023

Ombudsman Tegaskan Siap Kawal Pembentukan Bursa Kripto

Yeka menegaskan, Ombudsman akan mengawal pembentukan bursa kripto untuk mencegah maladministrasi yang merugikan masyarakat.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Bursa Kripto Mandek, Ombudsman Minta Keterangan Kemenkeu, BI, dan OJK

Ombudsman bakal memanggil pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait mandeknya bursa kripto.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Ombudsman Tegaskan Pelayanan Publik Tidak Boleh Diskriminatif

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika menegaskan, segala bentuk pelayanan publik harus memberikan keadilan dan tidak diskriminatif.

EKONOMI | 8 Februari 2023

OJK Prediksi Piutang Multifinance Tumbuh hingga 15% di 2023

Berdasarkan outlook Otoritas Jasa Keuangan (OJK), piutang pembiayaan multifinance diproyeksi tumbuh hingga 15% pada tahun 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Bahlil Sebut Hilirisasi Jadi Instrumen Pembangunan Berkelanjutan

Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah sudah memiliki peta jalan hilirisasi investasi strategis Indonesia dengan nilai US$ 545,3 miliar.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Gapki Minta Dana Bagi Hasil Sawit untuk Bangun Infrastruktur

Ketua Umum Gapki Joko Sriyono meminta Dana Bagi Hasil (DBH) difokuskan untuk infrastruktur pengelolaan kelapa sawit di daerah.

EKONOMI | 8 Februari 2023

PUPR Pastikan Tol Cisumdawu Bisa Dipakai Mudik Lebaran 2023

Kementerian PUPR akan mengoperasikan secara penuh jalan tol Cisumdawu (Cileunyi–Sumedang–Dawuan) pada momen mudik Lebaran 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Jasa Marga

Menteri BUMN, Erick Thohir melakukan perombakan dewan direksi dan komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

EKONOMI | 8 Februari 2023


TAG POPULER

# Lee Da In


# 1 Abad NU


# Christine Hakim


# Susi Air


# Praxion


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
PUPR Targetkan Pembangunan Jalan Tol 509,01 Km di 2023

PUPR Targetkan Pembangunan Jalan Tol 509,01 Km di 2023

EKONOMI | 8 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE