Logo BeritaSatu

Ajukan JR Aturan Upah, Apindo: PP Lebih Tinggi dari Permen

Rabu, 30 November 2022 | 11:29 WIB
Oleh : Cindy Layan, Celvin M Sipahutar / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama sembilan asosiasi bisnis lainnya melakukan uji materi atau judicial review (JR) menggugat Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang upah minimum 2023 ke Mahkamah Agung (MA) Senin (28/11/2022).

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton J Supit, menyebut kenaikan UMP seharusnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagia turunan UU Cipta Kerja.

Advertisement

"Kami melakukan judicial review ke MA dan sudah masuk kemarin (Senin). Oleh karena itu kami harap selama ini belum ada kepastian, belum ada keputusan dari Mahkamah Agung, ya kita berpegang pada ini (PP Nomor 36 Tahun 2021), siapa pun tahu bahwa PP itu levelnya lebih tinggi daripada permen," ucap Anton dalam wawancara via zoom bersama B Universe, Selasa (29/11/2022).

Adapun sembilan asosiasi yang mengajikan uji materi yaitu Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (Abadi), Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI).

Kemudian, Perhimpuman Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Penyewa dan Peritel Indonesia (Hippindo), Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

Para pengusaha ini menggandeng Denny Indrayana dari Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm sebagai kuasa hukum dalam upaya uji materi Permenaker 18/2022.

Anton menjelaskan, saat ini Apindo mewakili pengusaha dan investor meminta kepastian regulasi tentang pengupahan. Menurut dia, gugatan ini bukan berdasarkan ketidaksukaan pada kenaikan UMP, melainkan menuntut dasar penentuan upah minimum yang pasti. "Nah ini menyulitkan investor untuk memprediksi, jadi bukan tidak suka atau tidak setuju UMP naik, tetapi kita inginkan sesuai yang semua bisa diperhitungkan dan diprediksi dari awal," ujar Anton

Anton mengungkapkan, kondisi perekonomian saat ini dalam keadaan sulit yang diiringi munculnya isu pemutusan hubungan kerja (PHK). Ada beberapa industri padat karya seperti sepatu, garmen, dan tekstil mengalami penurunan order hingga di kisaran 30% sampai 50%. Meski demikian, Anton mengakui kenaikan UMP bukan faktor utama pengusaha melakukan PHK.

"Kenaikan UMP saat ini memperberat laju perekonomian sebab penentuan upah menyangkut beberapa kelompok yaitu buruh, pencari kerja, pengusaha, dan pemerintah," kata dia.

Dia mengatakan jika tidak ada langkah-langkah yang baik akan menjadi masalah serius. "Dalam kondisi begini harus membayar lebih banyak, silakan mengkalkulasi sendiri, orang dalam kesulitan ditambah biaya yang harus dipikul lebih besar," papar Anton.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bursa Kripto, Ombudsman Minta Keterangan OJK, BI dan Kemenkeu

Ombudsman telah memanggil OJK, BI dan Kemenkeu terkait dengan rencana pembentukan bursa kripto yang masih terhenti.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Izin Bursa Berlarut, OJK Pastikan Tak Ada Regulasi Tumpang Tindih

OJK memastikan bahwa, tidak ada regulasi tumpang tindih dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

EKONOMI | 9 Februari 2023

PP Presisi Rampungkan 540 Struktur Beton Tol Cinere-Jagorawi

 PT PP Presisi Tbk (PPRE) merampungkan pengangkatan 540 struktur beton proyek jalan tol Cinere-Jagorawi.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Belajar dari Nasib Warunk Upnormal, Ini yang Harus Dilakukan Pelaku Usaha F&B

Runtuhnya sejumah bisnis F&B  seperti Warunk Upnormal karena tidak adaptif dan tidak resilience dalam menghadapi perubahan.

EKONOMI | 9 Februari 2023

BPH Migas Tekankan Edukasi Perubahan Harga BBM Nonsubsidi

BPH Migas menyatakan masyarakat perlu diberikan edukasi soal perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara berkala.

EKONOMI | 9 Februari 2023

BUMN dan Industri Minerba Didorong Usung Energi Bersih

Kementerian BUMN terus mendorong perusahaan BUMN atau pelat merah termasuk industri minerba untuk mengusung prinsip ekonomi hijau.

EKONOMI | 9 Februari 2023

2023, Bank Ina Bidik Transaksi Digital Rp 2 Triliun

Bank Ina Perdana mengincar transaksi digital melalui INA Mobile bisa meningkat Rp 2 triliun di tahun 2023.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Layanan Identitas Digital Permudah Tamu Mendaftar di Hotel

Penerapan layanan identitas digital terverifikasi saat mendaftar di hotel disosialisasikan dalam Rakernas PHRI.

EKONOMI | 9 Februari 2023

Rupiah Hari Ini 9 Februari 2022 Ditutup Melemah ke Rp 15.099

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hari ini Kamis (9/2/2023) ditutup melemah dibandingkan posisi kemarin.

EKONOMI | 9 Februari 2023

IHSG Hari Ini 9 Februari 2023 Ditutup Ambles ke 6.897

IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada penutupan perdagangan hari ini Kamis (9/2/2023) turun 42,7 poin (0,62%) ke level 6.897.

EKONOMI | 9 Februari 2023


TAG POPULER

# Sugeng Guruh Gautama


# Disney PHK Karyawan


# Gempa Turki


# Ferdy Sambo


# Capres PDIP


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kasus Gangguan Ginjal Anak Muncul Lagi, Legislator Desak Pemerintah Tanggung Jawab

Kasus Gangguan Ginjal Anak Muncul Lagi, Legislator Desak Pemerintah Tanggung Jawab

NASIONAL | 8 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE