Jakarta, Beritasatu.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan fiskal maupun moneter harus dirancang untuk menarik investor berinvestasi di Indonesia di tengah situasi global yang sangat sulit. Dia mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan investor karena kompetisi yang semakin berat. Sebab seluruh negara membutuhkan investasi guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
“Karena kepercayaan sudah kita peroleh, trust-nya sudah kita peroleh. Sekarang bagaimana implementasi policy-policy yang telah kita ambil. Jangan sampai ada yang terganggu. Kepercayaan yang sudah kita dapatkan, jangan sampai hilang karena kita salah men-treatment, salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita. Karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi,” ucap Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 yang berlangsung secara hibrida di Hotel Ritz Carlton pada Rabu (30/11/2022).
Dia mengatakan pada 2023 perekonomian global akan mengalami resesi. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi domestik. Pemerintah terus melakukan pembenahan investasi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
"Oleh sebab itu, yang namanya investasi, investor jadi rebutan semua negara, karena semua negara ingin ada capital inflow, ada arus modal masuk. karena kalau tidak ada tambahan arus modal masuk, perputaran uang tidak terjadi pertumbuhan," ucap Joko Widodo.
Sementara Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia optimismis akan target investasi tahun 2022 sebesar Rp 1.200 triliun akan tercapai. Sampai kuartal III tahun 2022 ini, realisasi investasi sebesar Rp 894 triliun atau 74,4% dari target. “Kami debat, kami minta masukan agar apa yang menjadi pikiran pusat itu betul-betul mencerminkan apa yang menjadi aspirasi dari daerah. Karena kami yakin Bapak Presiden, kita di pusat ini kadang-kadang merasa paling tahu sendiri. Namun sesungguhnya di daerah lah yang paling tahu, karena mereka yang di lapangan,” ucap Bahlil.
Bahlil menuturkan pemerintah mewajibkan seluruh pengusaha yang masuk ke Indonesia berkolaborasi dengan pengusaha di lokasi investasi, khususnya UMKM. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuannya mereka datang, kita harus melayani dengan baik, tapi juga punya kewajiban untuk mengangkat perekonomian daerah dan teman-teman daerah supaya hidup besar bersama-sama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini.
Dari hasil konsolidasi bersama pemerintah daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya arah kebijakan pemerintah pusat mengenai hilirisasi yang dianggap sudah tepat dan harus dipertahankan, meski adanya pihak-pihak yang ingin melakukan intervensi. “Termasuk dengan WTO, Bapak Presiden. Jadi, mereka mengatakan bahwa negara kita jangan diatur-atur. Oleh karena itu, mereka taat apa yang Bapak Presiden katakan untuk hilirisasi jalan terus,” pungkas Bahlil.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Sumber: Investor Daily
