Logo BeritaSatu

Industri Asuransi Makin Baik, LPS Bisa Jamin Polis Lebih Cepat

Kamis, 1 Desember 2022 | 15:54 WIB
Oleh : Prisma Ardianto / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) siap menjalankan program penjaminan polis dalam kurun 2 tahun sejak Undang-Undang ditetapkan, bukan 5 tahun seperti yang tengah dicanangkan. Asalkan, terjadi perbaikan-perbaikan di industri asuransi dan ekosistemnya.

Anggota Dewan Komisioner LPS Didik Madiyono menyampaikan, waktu yang dibutuhkan LPS untuk menyelenggarakan program penjamin polis asuransi disesuaikan dengan perbaikan yang terjadi di sektor perasuransian. Jika perbaikan terjadi dalam 2 tahun, maka LPS siap. Seandainya waktu yang dibutuhkan lebih lama, LPS menyesuaikan seperti yang telah dicanangkan yaitu dalam kurun 5 tahun.

Advertisement

"Pada intinya kita ingin sebelum masuk ke LPS ada perbaikan dari lembaga perasuransian sendiri. Asuransi ada waktu untuk memperbaiki diri, termasuk bagian risk management, pengelolaan, dan dari sisi prudent regulation, serta pengawasannya diperbaiki," beber Didik saat ditemui di Jakarta, belum lama ini.

Sejatinya, pendirian program penjamin polis ini memang telah lama dinantikan industri perasuransian. Apalagi beberapa tahun belakangan banyak perusahaan asuransi didapati mencatat pemburukan kinerja keuangan yang berakhir gagal bayar.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengungkapkan, program penjamin polis bahkan semakin mendesak menyambut potensi dari penerapan PSAK 74 di tahun 2025. Pencatatan pembukuan adopsi standar internasional ini bisa membuat sejumlah perusahaan asuransi kolaps.

Dia menjelaskan bahwa setidaknya ada dua aspek. Pertama, sistem yang dijual untuk adopsi ini mencapai Rp 30-50 miliar, hampir separuh dari modal minimum asuransi sebesar Rp 100 miliar. Kedua, PSAK 74 yang mengusung konsep contractual service margin tersebut berpotensi menimbulkan pembebanan portofolio rugi (onerous) sehingga menggerus ekuitas.

Alhasil, mau tidak mau akan terjadi konsolidasi di sektor perasuransian yang mendorong perusahaan merger, akuisisi, atau bahkan memilih mengembalikan izin usaha. PSAK 74 nyata membuka ruang untuk sejumlah perusahaan asuransi jiwa berguguran

"Saya harapannya siap 2 tahun, bukan 5 tahun setelah RUU P2SK disahkan. Pemerintah juga harus bantu dong, jangan industri ini jadi mati beku. Segeralah program penjamin polis didirikan karena potensi perusahaan asuransi undur diri itu ada," kata Togar.

Baca selanjutnya
Perkembangan RUU P2SKKomisi XI DPR bersama pemerintah belum lama ini menggelar ...


hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Garuda Indonesia Tanggapi 2 Kreditur Ajukan Pembatalan Perdamaian

Dua kreditur PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA), mengajukan pembatalan perdamaian proses homologasi PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

EKONOMI | 8 Februari 2023

PUPR Targetkan Pembangunan Jalan Tol 509,01 Km di 2023

Kementerian PUPR menargetkan penambahan total jalan tol baru sepanjang 509,01 kilometer (km) pada tahun 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Benahi Nilai Aset Perusahaan, Jiwasraya Lakukan Efisiensi

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berupaya melakukan efisiensi demi menjaga nilai aset perusahaan, sebelum dialihkan ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

EKONOMI | 8 Februari 2023

Ombudsman Tegaskan Siap Kawal Pembentukan Bursa Kripto

Yeka menegaskan, Ombudsman akan mengawal pembentukan bursa kripto untuk mencegah maladministrasi yang merugikan masyarakat.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Bursa Kripto Mandek, Ombudsman Minta Keterangan Kemenkeu, BI, dan OJK

Ombudsman bakal memanggil pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait mandeknya bursa kripto.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Ombudsman Tegaskan Pelayanan Publik Tidak Boleh Diskriminatif

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika menegaskan, segala bentuk pelayanan publik harus memberikan keadilan dan tidak diskriminatif.

EKONOMI | 8 Februari 2023

OJK Prediksi Piutang Multifinance Tumbuh hingga 15% di 2023

Berdasarkan outlook Otoritas Jasa Keuangan (OJK), piutang pembiayaan multifinance diproyeksi tumbuh hingga 15% pada tahun 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Bahlil Sebut Hilirisasi Jadi Instrumen Pembangunan Berkelanjutan

Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah sudah memiliki peta jalan hilirisasi investasi strategis Indonesia dengan nilai US$ 545,3 miliar.

EKONOMI | 8 Februari 2023

Gapki Minta Dana Bagi Hasil Sawit untuk Bangun Infrastruktur

Ketua Umum Gapki Joko Sriyono meminta Dana Bagi Hasil (DBH) difokuskan untuk infrastruktur pengelolaan kelapa sawit di daerah.

EKONOMI | 8 Februari 2023

PUPR Pastikan Tol Cisumdawu Bisa Dipakai Mudik Lebaran 2023

Kementerian PUPR akan mengoperasikan secara penuh jalan tol Cisumdawu (Cileunyi–Sumedang–Dawuan) pada momen mudik Lebaran 2023.

EKONOMI | 8 Februari 2023


TAG POPULER

# Lee Da In


# 1 Abad NU


# Christine Hakim


# Susi Air


# Praxion


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Garuda Indonesia Tanggapi 2 Kreditur Ajukan Pembatalan Perdamaian

Garuda Indonesia Tanggapi 2 Kreditur Ajukan Pembatalan Perdamaian

EKONOMI | 7 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE