Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta kualitas belanja negara baik belanja pusat dan daerah harus terus diperbaiki pada 2023. Seiring melemahnya ekonomi global di tahun depan, alhasil semua pihak diminta terus mewaspadai berbagai perkembangan.
"Belanja Kementerian/Lembaga memerlukan perencanaan matang, detail, dan pemahaman kondisi lapangan," kata Sri dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2023, di Istana, Kamis (1/12/2022).
Ia mengatakan bahwa pelaksanaan anggaran efisien dan tepat guna serta berbasis manfaat membutuhkan tata kelola baik dan tanpa korupsi. Langkah belanja yang efektif akan menghindarkan APBN mengalami sisa anggaran berlebih akibat ketidakmampuan untuk eksekusi belanja negara yang baik. "Ini akan mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata," tegasnya.
Dengan demikian, Menkeu meminta sinergi antara pusat dan daerah menjadi sangat penting. Dengan sistem penganggaran yang terintegrasi, dapat menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional serta menghindarkan tumpang tindih dan duplikasi program.
Sebagaimana diketahui, APBN 2023 dirancang dengan defisit 2,84% dari produk domestik bruto (PDB). Ini bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan konsolidasi fiskal yang mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsulidasi fiskal yang kredibel hati-hati dan tepat waktu.
Lebih lanjut, belanja negara Rp 3.061,2 triliun digunakan untuk menghadapi tantangan gejolak dan pelemahan ekonomi dunia 2023. "Perinciannya belanja negara tahun 2023 terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun," ucapnya.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Sumber: Investor Daily
