Logo BeritaSatu

Ombudsman: Selain PHK, Banyak Buruh yang Dirumahkan, Putus Kontrak

Jumat, 2 Desember 2022 | 07:34 WIB
Oleh : Sella Rizky / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sedang melanda berbagai industri Indonesia. Di Indonesia sendiri industri yang sedang lesu saat ini ialah industri garmen yang berorientasi ekspor. Ombudsman RI mencatat dari laporan Asosiasi Persepatuan dan Alas Kaki Indonesia, sebanyak 25.700 pekerja di perusahaan alas kaki terdampak PHK.

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng menyampaikan masih banyak pekerja yang sedang digantung nasib pekerjaannya.

Advertisement

"Kemudian ada ratusan ribu lagi para pekerja yang yang bekerja di industri impor dan domestik itu memang belum di-PHK tapi mereka sudah mulai dirumahkan, kemudian tidak diperpanjang masa kerja atau kontraknya, atau kemudian terkena berbagai skema fleksibilitas jam kerja," ucap Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers, Kamis (01/12/2022).

Oleh karena itu, Ombudsman RI menyampaikan sikap dan pandangannya dalam tiga hal. Pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum PHK. Kedua, hal-hal yang harus diperhatikan saat perusahaan melakukan PHK. Ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan sesudah melakukan PHK.

Sebelum melakukan PHK, hendaknya perusahaan dapat membangun dialog dengan para pekerja terkait situasi yang terjadi di perusahaan. Kemudian mendorong dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota memastikan adanya audit perusahaan dan mengawasi kontrak kerja, PKB, peraturan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saat PHK terjadi, perusahaan wajib menaati aturan dan mekanisme PHK dan memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja.

"Dan yang tidak kalah penting adalah meminta untuk perusahaan memastikan hak-hak perlindungan baik ke jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan itu terpenuhi. Ini umumnya menjadi masalah bapak ibu," ujar Robert Na Endi Jaweng.

Sesudah PHK terjadi, BPJS Kesehatan perlu proaktif dalam peralihan status kepesertaan pekerja dari Pekerja Penerima Upah (PPU) ke Penerima Bantuan Pemerintah (PBI). Kemudian BPJS Ketenagakerjaan memastikan pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) kepada pekerja yang meliputi uang tunai selama 6 bulan, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Terakhir, Ombudsman menyarankan Disnaker Kabupaten/Kota untuk pengembangan SDM pasca PHK melalui balai pelatihan.

Ombudsman RI terbuka menerima laporan masyarakat terkait pengaduan atas layanan publik di bidang ketenagakerjaan oleh pemerintah. Selain itu, Ombudsman juga melakukan mitigasi dengan membangun koordinasi dan komunikasi dengan Kemenaker, Kemensos, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta berdialog dengan pekerja/serikat pekerja dan perusahaan/asosiasi.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Baidu Siapkan Pesaing ChatGPT OpenAI

Raksasa mesin pencari Tiongkok Baidu berencana untuk meluncurkan layanan chatbot kecerdasan buatan yang mirip dengan ChatGPT OpenAI.

EKONOMI | 31 Januari 2023

Pelindo Jajaki Pengapalan Langsung Pelabuhan Belawan ke India

Pelindo bersama konsorsium INA menjajaki pengapalan langsung dari Pelabuhan Belawan, ke India.

EKONOMI | 31 Januari 2023

OJK Ingatkan Masyarakat Hati-hati jika Buka Link di WhatsApp

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB mengimbau kepada masyarakat agar tidak asal mengklik link yang dikirimkan melalui WhatsApp.

EKONOMI | 31 Januari 2023

Rupiah Hari Ini 31 Januari 2023 Melemah di Awal Perdagangan

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini Selasa (31/1/2023) pagi melemah.

EKONOMI | 31 Januari 2023

IHSG Hari Ini 31 Januari 2023 Terkoreksi di Awal Sesi

IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan hari ini Selasa (31/1/2023) dibuka melemah di tengah negatifnya bursa saham AS.

EKONOMI | 31 Januari 2023

Ekspansi Usaha, GNA Group Kembangkan Golden Kencana

GNA Group tetap melakukan ekspansi usaha di tengah banyaknya tekanan industri properti, mulai dari naiknya suku bunga acuan hingga ancaman resesi global.

EKONOMI | 31 Januari 2023

Konsep Eco Green Diusung Astra Land di Proyek Township Cikupa

Astra Land Indonesia melalui anak usahanya, PT Lazuli Karya Sarana mengutamakan prinsip pelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan township di Cikupa.

EKONOMI | 31 Januari 2023

Bumi Serpong Damai Catat Pra-Penjualan Rp 8,8 Triliun

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), atau BSD emiten properti bagian kelompok Sinar Mas Land membukukan pra-penjualan sebesar Rp 8,8 triliun.

EKONOMI | 31 Januari 2023

Resesi Global, Investasi Asing ke Indonesia Akan Melambat

Danareksa memproyeksi investasi asing ke Indonesia akan melambat pada 2023 di tengah potensi resesi global.

EKONOMI | 31 Januari 2023

JD.ID Tutup, Bagaimana Nasib Voucher dan JD Points?

Bagaimana nasib kupon/voucher dan JD point setelah JD.ID menutup semua layanannya pada 31 Maret 2023?

EKONOMI | 31 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Minyakita di Ibukota Mulai Langka dan Harganya Meroket

Minyakita di Ibukota Mulai Langka dan Harganya Meroket

EKONOMI | 5 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE