Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

Ini Perbedaan Kenaikan UMP 2023 dengan Usulan Apindo

Jumat, 2 Desember 2022 | 11:04 WIB
Oleh : Herman / FER
Ilustrasi pekerja pabrik di era normal baru.

Jakarta, Beritasatu.com - Penolakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 di sejumlah daerah tidak hanya datang dari serikat buruh. Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menolak penetapan UMP 2023 karena kenaikannya jauh di atas usulan Apindo.

Misalnya di DKI Jakarta, kenaikannya 5,6% menjadi Rp 4.901.798 dari yang sebelumnya sebesar Rp 4.641.854. Sementara itu, usulan Apindo sebesar 2,62% atau menjadi berkisar Rp 4.763.293.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman menyampaikan, usulan Apindo tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sedangkan penetapan UMP oleh Pemrov DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023.

“Kalau dilihat, ada perbedaan yang cukup besar antara usulan Apindo dengan keputusan Pemprov DKI, sekitar 3%,” kata Nurjaman kepada Beritasatu.com, Jumat (2/12/2022).

Nurjaman menegaskan, dalam menetapkan UMP 2023, harus ada kepastian hukum antara PP 36/2021 atau Permenaker 18/2022, di mana secara hirarki perundang-undangan, PP lebih tinggi dari permen.

"Kita jangan mempermainkan aturan. Pemerintah yang buat aturan, pemerintah yang buat regulasi, tetapi kok pemerintah yang acak-acak lagi. Sudah ada peraturannya, kenapa dibuat aturan baru, sehingga menjadi kontradiksi. Jadi menurut kami Permenaker 18/2022 ini lahirnya prematur. Harusnya ada sosialisasi sebelumnya, meminta pendapat dari masing-masing unsur, ini kan tidak. Tiba-tiba muncul lalu menjadi acuan,” sesalnya.

Nurjaman menilai, pengusaha dan pekerja masing-masing memiliki peran yang kuat dalam berjalannya suatu usaha. Untuk meningkatkan kelangsungan usaha, dia menyebut peran pemerintah juga penting yaitu dengan membuat regulasi yang memihak kepada ketahanan dan keramahan investasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurutnya, keputusan terpenting saat ini adalah regulasi yang mampu mempertahankan kelangsungan usaha. "Terlebih lagi di tengah ancaman resesi global seperti saat ini," tegasnya.

Tidak hanya terjadi di Jakarta, Nurjaman mengatakan penetapan UMP di provinsi lain mayoritasnya juga jauh lebih tinggi dari usulan Apindo, namun angkanya berbeda-beda tergantung penetapan UMP di provinsi tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun Beritasatu.com, UMP Banten tahun 2023 naik menjadi Rp 2,6 juta atau sebesar 6,4% dari tahun sebelumnya. Sedangkan Apindo Banten mengusulkan kenaikannya tak lebih dari 5,4%.

Sementara itu di Jawa Timur (Jatim), kenaikan UMP-nya sebesar 7,8% menjadi Rp 2,04 juta. Sedangkan usulan Apindo Jatim dengan memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Jatim, kenaikannya 6,7%.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI