Copyright © 2023 BeritaSatu
Allright Reserved

APSI: Jasa Unlock IMEI Rugikan Industri dan Negara

Rabu, 7 Desember 2022 | 19:05 WIB
Oleh : Herman / WIR
Ketua Asosiasi Pengusaha Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Hasan Aula dalam acara diskusi Indonesia Technology Forum (ITF), di Jakarta, Rabu 7 Desember 2022.

Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) menilai jasa unlock IMEI untuk ponsel ilegal di marketplace telah merugikan industri dan negara. Penerapan aturan pengendalian International Mobile Equipment Identity (IMEI) seolah tidak menghentikan tawaran jasa unlock IMEI untuk ponsel ilegal.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Hasan Aula menegaskan, fenomena ini harus disikapi secara tegas karena unlock IMEI termasuk perilaku melanggar hukum dan sangat merugikan industri ponsel di Tanah Air.

“Dengan adanya penyedia jasa unlock IMEI untuk handphone ilegal, ini jelas merugikan bagi industri. Ke depan, orang akan berfikir untuk beli handphone yang tidak resmi, beli yang ilegal saja, tinggal di-unlock IMEI-nya. Kondisi ini tentu akan mengganggu industri dan investasi di dalam negeri,” kata Hasan Aula dalam acara diskusi yang digelar Indonesia Technology Forum (ITF), di Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Tidak hanya pelaku industri, Hasan mengatakan adanya peredaran handphone ilegal dan juga penyedia jasa unlock IMEI bisa merugikan negara dari sisi pendapatan pajak.

“Kalau barang ilegal, ini kan tidak bayar pajak. Jadi saya rasa kerugian negara juga banyak dengan hilangnya pajak,” ujarnya.

Hasan mengungkapkan, harga handphone ilegal biasanya lebih murah antara 10%-20%, sehingga membuat masyarakat tergiur. Padahal risiko membeli handphone ilegal sangat besar, salah satunya tidak memiliki jaminan garansi.

“Kalau ternyata bukan handphone resmi, yang dikhawatirkan nanti garansinya tidak jelas, mau klaim garansi akan susah,” kata Hasan.

Sebagai informasi, kebijakan pengendalian IMEI sudah ditetapkan pemerintah sejak 18 April 2020. Penetapan aturan tersebut bertujuan menekan penggunaan ponsel ilegal di Indonesia yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Kemudian pemerintah memberlakukan pengendalian IMEI mulai 15 September 2020.

Dalam pelaksanaan, pemerintah menetapkan empat pintu pendaftaran IMEI ke central equipment identity registry (CEIR). Pertama lewat Kementerian Perindustrian untuk IMEI yang didaftarkan produsen lokal dan importir resmi. Kedua lewat pintu Kemenkominfo khusus tamu negara, VIP, VVIP perwakilan negara asing/organisasi internasional dan keperluan pertahanan keamanan. Pintu ketiga dari Ditjen Bea & Cukai berupa ponsel bawaan, dan barang kiriman dari luar negeri, lalu pintu keempat lewat operator seluler.

“Meskipun kebijakan pengendalian IMEI terbukti efektif mencegah beredarnya perangkat ilegal beredar di pasar, Bea Cukai diharapkan tetap tidak mengendorkan kewenangannya untuk mencegah masuknya perangkat ilegal ke daerah pabean Indonesia, dan Kementerian Perdagangan tetap aktif melakukan operasi di pasar untuk mencegah usaha beberapa pihak yang melakukan unlock IMEI,” tegas Hasan Aula.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA TERKAIT



BERITA LAINNYA












BERITA TERPOPULER


#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

TERKINI