Minggu, 26 Maret 2023

Kemenaker Ungkap Alasan Penetapan RUU PPRT Perlu Dipercepat

Herman / FER
Senin, 30 Januari 2023 | 20:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai undang-undang (UU). Pasalnya, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap pekerja rumah tangga (PRT).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Haiyani Rumondang mengatakan, selama ini tidak ada perlindungan terhadap hak-hak pekerja rumah tangga, terutama hak-hak yang sangat mendasar seperti kepastian mendapatkan upah, perlindungan sosial, perlindungan terhadap aman dan nyamannya bekerja.

"Tidak kalah pentingnya, mendapatkan hak cuti serta hal lain yang memang bersentuhan dengan aktivitas sehari-hari. Hal inilah yang kami dorong untuk bisa dicantumkan di dalam draf RUU PPRT,” kata Haiyani dalam diskusi "Pentingnya RUU PPRT Disahkan” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) secara daring, Senin (30/1/2023).

Haiyani menyampaikan, Kemenaker selama ini tidak menerima laporan langsung terkait permasalahan yang dihadapi PRT. Pasalnya UU 13/2003 memang tidak secara spesifik mengatur tentang PRT.

Namun, lanjut dia, dari berbagai laporan organisasi perempuan atau saat kunjungan kerja ke daerah, sering didapati adanya perlakuan yang tidak layak terhadap PRT.

"Perlakuan yang dialami oleh PRT tidak dilaporkan langsung kepada kami, tetapi secara case per case kami dapatkan. Misalkan yang di dalam negeri upahnya tidak sesuai, tidak diberikan, jadi lebih kepada hak-hak yang sedianya memang diterima oleh pekerja,” kata Haiyani.

Sementara itu, Direktur Institut Sarinah Eva Sundari menambahkan, kasus perlakuan yang tidak layak terhadap PRT belakangan ini kian marak. Karenanya, penting sekali adanya UU yang secara spesifik memberikan perlindungan kepada PRT.

“Nasib PRT makin memburuk. Yang telepon kita itu (melaporkan kasus) makin intens. Yang ditipu, ditinggal di salah satu pool bus, kemudian yang ditengah jalan dan seterusnya. Jadi trafficking itu luar biasa saat ini, karena tidak ada aturan sama sekali yang mengatur rekrutmen tenaga kerja untuk masuk ke dalam sektor PRT. Kalau ini (RUU PPRT) tidak segera disahkan, akan semakin banyak lagi korban yang berjatuhan,” kata Eva.



Sumber: BeritaSatu.com

Saksikan live streaming program-program BTV di sini


Bagikan

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

1034767
1034764
1034766
1034765
1034762
1034763
1034760
1034761
1034759
1034757
Loading..
Terpopuler Text

Foto Update Icon