Badan Usaha Tentukan Harga BBM Nonsubsidi, Pemerintah Tetapkan Batas Atas

Jakarta, Beritasatu.com– Perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi merupakan kewenangan badan usaha penyalur dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Sementara pemerintah menentukan harga jual eceran batas atas/bawah.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji, mengakui bahwa Pertamina bisa melakukan evaluasi dan menetapkan harga BBM nonsubsidi. Hak dan kewenangan itu dijamin oleh regulasi.

“Secara peraturan (penyesuaian harga) diserahkan ke badan usaha niaga. Kementerian hanya menetapkan harga jual eceran batas atasnya, jadi memang dinamik. Saat ini penentuan harga BBM mengikuti harga minyak. Begitu harga minyak turun, kita juga evaluasi. Nanti badan usaha yang menentukan,” ujar Tutuka usai Konferensi Pers Kinerja Kementerian ESDM di Jakarta Senin (30/1/2023).

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, mengatakan di Indonesia, badan usaha diberikan hak dan kewenangan untuk menentukan harga BBM nonsubsidi atau publik service obligation (PSO) dengan memperhitungkan banyak aspek. Di negara lain bahkan ketika harga minyak turun, seketika harga BBM akan turun, tetapi periode evaluasi masing-masing negara berbeda dan ada beberapa metode.

“Di Asia Tenggara paling lama di Indonesia. Kalau di Malaysia dan Thailand sekitar 10 hari. Ada juga yang penentuan harga baru BBM setiap 1 minggu dievaluasi, salah satunya Singapura. Kalau waktunya pendek ketika harga minyak turun jadi masyarakat konsumen lebih ingat 1 minggu lalu habis turun (harga minyak dunia), sehingga kalau turun (harga minyak) diturunkan harga BBM, jadi logis. Begitu juga kalau naik,” kata Komaidi.

Menurut dia, sisi regulasi sebenarnya sudah diatur bagaimana secara berkala badan usaha, termasuk Pertamina, berhak melakukan evaluasi harga BBM nonsubsidi. Hanya ada batas atas maupun batas bawah sebagai pedoman bagi para badan usaha.

Sumber: ANTARA

Saksikan live streaming program-program BTV di sini