Jokowi: Hilirisasi Tambah PDB Rp 10.485 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa langkah hilirisasi yang kini sedang dilakukan akan mendatangkan banyak manfaat bagi Indonesia. Salah satunya adalah ramalan menambah produk domestik bruto (PDB) sampai dengan US$ 699 miliar atau sekitar Rp 10.485 triliun (US$ 1 = Rp 14.987,25).

"Proyeksi dampak hilirisasi minerba dan migas itu akan menambah PDB kita sebesar US$ 699 miliar dan lapangan kerja yang akan terbuka itu 8,8 juta. Ini sebuah dampak yang sangat besar sekali, membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya," ungkap Jokowi dalam acara Mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Presiden menerangkan, kunci untuk mencapai proyeksi tersebut adalah konsistensi dari semua pihak. Jangan sampai puas dan terlena dengan pencapaian nilai tambah yang dihasilkan dari proyek hilirisasi nikel. Apalagi jika melihat nilai tambah nikel ekspor nikel yang melompat dari US$ 1,1 miliar atau sekitar Rp 17 triliun menjadi US$ 30-33 miliar atau sekitar Rp 450-494 triliun.

"Betapa nilai tambah itu besar sekali. Sehingga sekali lagi saya sampaikan kepada para menteri setiap rapat, jangan tengok kanan-kiri, lurus terus hilirisasi. Digugat di WTO, (jalan) terus. Kalah, tetap terus," ujar mantan Wali Kota Solo itu di hadapan menteri, bankir, ekonom, dan pemangku kepentingan lainnya.

Presiden Jokowi pun mengungkapkan, kini Indonesia telah menghentikan kebijakan ekspor bahan mentah nikel. Baru-baru ini, ekspor bauksit juga ditetapkan pemerintah untuk dihentikan mulai Juni 2023. Tidak main-main, di tahun ini juga Jokowi akan mengumumkan pelarangan ekspor konsentrat tembaga.

"Karena saya cek kemarin smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50%, Freeport sudah 51%. Jadi berani kita stop. Supaya ingat Freeport itu mayoritas milik kita, jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu milik Amerika, sudah mayoritas kita miliki," tegas Jokowi.

Sumber: Investor Daily

Saksikan live streaming program-program BTV di sini