Pekan Ini Ombudsman Periksa Bappebti

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman segera memeriksa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terkait dugaan malaadministrasi dalam proses pembentukan ekosistem aset kripto di Tanah Air, terutama bursa kripto.

Hal tersebut disampaikan anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika saat melakukan kunjungan ke Bappebti di Jakarta, Kamis (2/2/2023). Yeka berkunjung ke Bappebti seusai mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dugaan malaadministrasi yang dilakukan Bappebti. 

Proses pengurusan izin bursa kripto dimulai sejak 2020 dan ditargetkan terbentuk pada akhir 2021. Namun, sampai awal Februari 2023, bursa kripto belum juga terbentuk. Dalam kasus ini, Bappebti diduga membuat permohonan izin pendirian perusahaan aset kripto berlarut-larut. Sampai saat ini Bappebti belum menyatakan menerima atau menolak untuk memberi izin pendirian bursa kripto. 

Ombudsman, lanjut Yeka, akan memeriksa lebih dalam kasus berlarut-larutnya proses pemberian izin pendirian bursa kripto oleh Bappebti. Pihaknya menargetkan pemeriksaan tersebut segera dilakukan dan kasus berlarut-larutnya pendirian bursa kripto bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan. Ombudsman akan melakukan pemeriksaan ke Bappebti untuk menindaklanjuti dugaan malaadministrasi tersebut. 

Pihaknya telah memeriksa jajaran direksi PT DFX (Digital Futures Exchange) yang mengadukan berlarut-larutnya Bappebti memproses pemberian izin pendirian bursa kripto. Dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta keterangan Bappebti. 

"Kami sudah menentukan jadwal, sudah menentukan waktu. Kemungkinan waktu yang kosong minggu depan (minggu ini, Red)," tutur Yeka pekan lalu. 

Aset kripto menunjukkan perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Pada 2021, nilai transaksinya mencapai Rp 859,4 triliun dan jumlah investornya juga berkembang pesat, bahkan menyalip jumlah investor di bursa saham.

Hingga Desember 2022, penerimaan pajak negara dari perdagangan kripto mencapai Rp 246,45 miliar.

Presiden Joko Widodo berulang kali telah menginstruksikan agar kemudahan perizinan menjadi salah satu prioritas utama Indonesia untuk mendorong geliat dan pertumbuhan usaha. Dengan perkembangan pesat aset serta investor kripto di Tanah Air, pembentukan bursa menjadi salah satu prioritas yang harus segera direalisasikan oleh Bappebti.

Sumber: BeritaSatu.com

Saksikan live streaming program-program BTV di sini