Dirut BPJS Kesehatan: Cakupan Kepesertaan JKN-KIS Tercepat di Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, BPJS Kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial.

Menurut Ghufron, JKN-KIS menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak. Selain itu, pencapaian cakupan peserta JKN-KIS merupakan yang tercepat di dunia untuk satu skema terintegrasi.

"Kepesertaan JKN-KIS terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai 1 Maret 2023, tercatat kepesertaan program JKN-KIS mencapai 252,17 juta jiwa atau 90,79% dari seluruh penduduk Indonesia. Capaian ini menjadikan program JKN-KIS sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema tunggal terintegrasi," kata Ali Ghufron dalam acara pemberian penghargaan UHC Award untuk pemerintah daerah, di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Ghufron membandingkan progres pencapaian cakupan kepesertaan JKN-KIS dengan sejumlah negara yang turut menerapkan sistem jaminan sosial.

Di Korea Selatan, butuh waktu 12 tahun untuk mencapai 50,9 juta peserta atau 97,2% dari populasi, Jepang butuh 36 tahun mencapai 126,7 juta peserta atau 100%, Kosta Rika 48 tahun mencapai 4,8 juta peserta atau 87%, Luxemburg 72 tahun mencapai 582.291 peserta atau 100%, Austria 79 tahun mencapai 8,7 juta peserta atau 99%, Belgia 118 tahun mencapai 11,4 juta atau 100%, dan Jerman 127 tahun mencapai 80,6 juta peserta atau 85% dari populasi.

"Indonesia menjadi negara dengan capaian cakupan peserta tercepat. Dalam 10 tahun, kepesertaannya sudah 252,17 juta jiwa," kata Ghufron.

Untuk mendorong tercapainya UHC, yaitu 98% penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui program JKN-KIS Pada 2024, BPJS Kesehatan tengah menjalankan strategi "Pesiar" yaitu petakan, sisir, advokasi dan registrasi.

Untuk strategi pertama yaitu memetakan data penduduk yang belum menjadi peserta JKN, kedua menyisir masyarakat desa hasil pemetaan, ketiga melakukan advokasi atau sosialisasi masyarakat, keempat mendaftarkan masyarakat menjadi peserta JKN.

"Untuk mengoptimalkan tercapainya UHC, saat ini BPJS Kesehatan sedang mengembangkan upaya terintegrasi untuk memetakan, menyisir dan mengadvokasi, melakukan registrasi seluruh masyarakat dalam kepesertaan program JKN," kata Ali Ghufron.

Program pesiar ini dilaksanakan BPJS Kesehatan bersinergi dengan Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang nantinya juga akan membutuhkan dukungan yang kuat dari gubernur, bupati dan walikota.

"Melalui sinergisitas tersebut, serta dukungan dari pemerintah daerah, percepatan UHC di Indonesia bisa diluncurkan bersama," kata Ghufron.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini