Sri Mulyani: Penerimaan Pajak hingga Februari 2023 Capai Rp 279,98 T

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2023 mencapai Rp 279, 98 triliun atau 16,3% dari target penerimaan Rp 1.718 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022, terjadi pertumbuhan 40,4%.

"Pertumbuhan secara keseluruhan dari penerimaan pajak pada Februari 2023 ini adalah 40,35% bandingkan ada Februari 2022 yang tumbuh 36,5%,” ucap Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Kinerja dan Fakta (Kita) di Aula Mezzanine Kemenkeu, Selasa (14/3/2023).

Penerimaan pajak sebesar Rp 279,98 triliun ini terbagi dalam empat kelompok. Pertama yaitu Pajak Penghasilan (PPH) non migas Rp 137,09 triliun atau 15,69% dari target. Bila dibandingkan tahun lalu terjadi pertumbuhan 24,35%.

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp 128,27 triliun atau 17,27% dari target. Angka ini tumbuh 72,87%.

Ketiga, Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak lainnya Rp 1,95 triliun atau 4,87% dari target) tumbuh 29,33%. Keempat yaituu Pajak Penghasilan (PPh) Migas sebesar Rp 12,67 triliun atau 20,62% dari target. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu terjadi kontraksi 6,36%

"Adapun yang mengalami koreksi dan harus kita perhatikan secara saksama adalah pph migas karena lifting kita menurun dan harga minyak dunia mengalami penurunan. Sehingga PPH dari migas ini berarti turun 6,36% dari tahun lalu,” ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada dua bulan pertama tahun 2023 dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih tinggi, aktivitas ekonomi yang terus membaik, serta dampak implementasi UU HPP.

Kedepannya, penerimaan pajak diwarnai kewaspadaan sejalan dengan tren penurunan harga komoditas dan normalisasi basis penerimaan.

"Namun demikian, optimisme tetap ada mengingat aktivitas ekonomi yang terus meningkat dan optimalisasi implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” tandas Sri Mulyani.

Sampai dengan 28 Februari 2023, belanja negara tercapai sebesar Rp 287,8 triliun atau 9,4% Pagu APBN (Pagu), tumbuh 1,8% (yoy). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 182,6 triliun (8,1% dari Pagu), terdiri dari belanja K/L sebesar Rp76,4 T dan belanja non-K/L sebesar Rp 106,2 triliun.

Belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk percepatan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengadaan peralatan/mesin, gedung/bangunan dan sarpras/logistik, pemeliharaan jalan. jaringan/irigasi/ BMN, penyaluran bansos dan operasional K/L. Sementara belanja non-K/L utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang dan penyaluran subsidi.

“Jadi realisasi belanja pemerintah pusat yang Rp 182,6 triliun kalau kita lihat itu meningkat 6% dibandingkan tahun lalu yang untuk posisi Februari belanja pemerintah pusat adalah Rp 172,2 triliun. Kenaikan belanja 6% kita harapkan juga untuk mendukung perekonomian kita,” kata Sri Mulyani.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini