Mengenal Paylater, serta Kebijakan yang Harus Disiapkan Pemerintah
Jakarta, Beritasatu.com - Dengan cara kerja mirip kartu kredit, fitur paylater atau bayar nanti menjadi salah satu produk keuangan primadona yang banyak digunakan oleh hampir semua kalangan masyarakat.
Bayangkan saja, produk keuangan berbasis digital tersebut menawarkan fitur pembayaran dalam bentuk pinjaman atau utang yang bisa diajukan dengan sangat mudah dan praktis.
Walaupun begitu, di balik keuntungan dan kemudahan yang ditawarkannya, ada ancaman tersendiri yang harus diwaspadai oleh para pengguna fitur paylater. Salah satunya adalah risiko terjebak utang atau cicilan paylater yang terlalu besar hingga keuangan tak mampu mengatasinya.
Bukan tanpa alasan, risiko tersebut muncul karena memang penggunaan fitur paylater begitu mudah diakses oleh masyarakat. Kemudahan tersebut membuat risiko berbelanja berlebihan menjadi sangat tinggi dan meningkatkan beban cicilan.
Lantas, bagaimana cara yang tepat untuk menggunakan paylater agar dapat terhindar dari risikonya tersebut? Nah, agar bisa lebih bijak dalam memanfaatkan fitur paylater, simak kemudahan, kerugian, dan cara tepat menggunakannya berikut ini.
Kemudahan dan Keunggulan Fitur Paylater
Jika dibandingkan dengan produk pinjaman lainnya, fitur paylater atau bayar nanti bisa diajukan dengan syarat dan proses yang sangat mudah.
Calon nasabah hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen pribadi, seperti KTP dan NPWP, serta menyetujui segala ketentuan dan aturan penggunaan layanan tersebut. Hal ini menyebabkan masyarakat dari hampir semua kalangan mampu menjangkau layanan tersebut dengan mudah dan praktis.
Bahkan, jika melihat dari data, mayoritas pengguna fitur ini adalah dari masyarakat di rentang usia 17 sampai 35 tahun, dengan umur 35 tahun ke atas perlahan turut meningkat.
Di samping itu, kemudahan proses pengajuan layanan paylater juga menjadikan kelompok masyarakat yang tidak memiliki kartu kredit tetap bisa merasakan fitur kredit dengan benefit yang mirip.
Beberapa orang bahkan tergiur untuk menjadi nasabah paylater dari 2 atau lebih layanan berbeda karena memang sangat mudah untuk diajukan.
Jika tidak dibarengi dengan pemahaman dan pengelolaan finansial yang bagus, hal tersebut tentu amat berisiko memicu sikap impulsif dan konsumtif. Imbasnya, pengeluaran akan melonjak dan semakin sulit untuk mengelola keuangan.
Dampak Negatif dan Risiko Fitur Paylater
Pada dasarnya, penggunaan layanan cicilan tanpa kartu kredit atau paylater secara bijak mampu memberi berbagai keuntungan bagi keuangan, seperti alternatif mendapat pinjaman yang mudah.
Selain itu, karena ada batasan atau limit, penggunaan layanan tersebut umumnya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kemampuan bayar. Yang menjadi masalah adalah saat pengguna paylater berlebihan memanfaatkan fitur tersebut ketika berbelanja. Contohnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa orang rela mengajukan 2 atau lebih layanan paylater sekaligus.
Sehingga, mereka mendapatkan akses pinjaman dengan limit berkali-kali lipat lebih besar daripada yang sebenarnya mampu ditanggung oleh kondisi keuangan.
Ditambah dengan financial literacy yang masih kurang, pengguna produk keuangan berbasis digital tersebut lebih berisiko terjebak pada lingkaran utang yang tak kunjung usai.
Oleh karena itu, jika memutuskan untuk menggunakan fitur bayar nanti ini, hanya gunakan sesuai kebutuhan dan tak mengajukan pinjaman melebihi limit yang mampu dijangkau keuangan.
Kebijakan yang Diperlukan untuk Meminimalkan Risiko Paylater
Meski memberikan banyak kemudahan dan keuntungan, tapi terdapat beragam risiko dari penggunaan paylater yang perlu diantisipasi dan diwaspadai oleh para penggunanya.
Jika digunakan tanpa kemampuan pengelolaan atau tanggung jawab finansial, produk tersebut hanya akan menjadi bumerang yang malah mengacaukan keuangan. Agar mampu menggunakan layanan cicilan tanpa kartu kredit dengan optimal, dibutuhkan kemampuan finansial, rencana keuangan jangka panjang, serta orientasi menabung.
Dengan begitu, kecenderungan untuk mengambil pinjaman atau kredit berisiko dan melebihi kemampuan bayar akan menjadi lebih kecil.
Selain itu, pemerintah juga perlu menambah akses terhadap pendidikan dan pemahaman seputar financial literacy pada masyarakat. Langkah itu sendiri tengah ditempuh melalui program Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia atau SNLKI tahun 2021 sampai 2025.
Melalui program SNLKI diprediksi mampu meningkatkan kecakapan finansial masyarakat, termasuk sikap serta perilaku finansial yang bijak.
Kemudahan akses finansial terhadap masyarakat pun diproyeksikan akan meningkat dengan adanya program strategi keuangan tersebut.
Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu segera merilis regulasi terkait layanan paylater yang mengikat selayaknya instrumen finansial lain. Tujuannya tidak lain untuk memberi perlindungan terhadap para penggunanya dan meminimalkan tingkat risiko produk keuangan tersebut.
Financial Literacy Perlu Digiatkan di Tengah Gencarnya Perkembangan Teknologi di Sektor Finansial
Seperti yang kita tahu, kehadiran layanan paylater merupakan imbas dari kemajuan teknologi digital di sektor ekonomi. Meski secara umum bertujuan untuk memberi keuntungan pada penggunanya, tapi layanan keuangan tersebut juga memiliki tingkat risiko yang tak boleh diabaikan.
Karenanya, agar mampu memetik manfaatnya secara maksimal, financial literacy perlu digiatkan oleh pemerintah pada seluruh lapisan masyarakat.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini