Perlunya Kolaborasi Antar-stakeholder dalam Perdagangan Karbon

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia ingin mencapai net zero emission di tahun 2060. Untuk itu diperlukan, antara lain transisi energi ke energi yang lebih bersih dan juga penurunan emisi karbon melalui mekanisme nilai ekonomi karbon.

Hal ini dikatakan Yanto Kamarudin, PwC Indonesia Assurance Partner mengatakan diskusi panel dengan tema "Pelaksanaan Teknis dalam Perdagangan Karbon pada Subsektor Pembangkit Listrik".

"Sejalan dengan target pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi, maka perdagangan karbon di sub sektor pembangkit listrik sudah dimulai di tahun 2023. Ambisi menurunkan emisi melalui instrumen perdagangan karbon memerlukan instrumen teknis serta peraturan pendukung untuk memperlancar langkah tersebut," ungkapnya dikutip Kamis (23/3/2023).

Oleh karena itu, lanjut dia, diperlukan kolaborasi bersama dari pemerintah, swasta, asosiasi, dan pemangku kepentingan agar pelaksanaan perdagangan karbon dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Sementara Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang juga menekankan pentingnya interaksi para stakeholders agar pasar karbon menjadi salah satu wujud upaya aksi mitigasi perubahan iklim. APLSI terus berupaya menjadi strategic think-tank yang dapat membantu agar implementasi perdagangan karbon berjalan lancar sesuai inisiatif dari Pemerintah.

"APLSI mendukung dan siap berkolaborasi dengan pemerintah berdialog memberikan masukan misalnya melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi untuk memastikan perdagangan karbon menjadi salah satu inisiatif pionir dalam mengurangi emisi dan menciptakan peluang bisnis yang lebih luas di sektor hijau," kata Arthur.

Dalam diskusi panel ini, beberapa poin penting yang disampaikan antara lain mengenai kesiapan regulasi dan aturan teknis yang telah disiapkan oleh IDX dan OJK dalam perdagangan karbon di sektor listrik. Selain itu, diskusi juga mencakup potensi cross-sector trading, mengingat Indonesia kaya akan sumber daya ekonomi hijau, terutama di sektor kehutanan.

"Penting untuk melihat perspektif dan benchmarking dari negara-negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan perdagangan karbon, serta mengidentifikasi tantangan dan faktor-faktor keberhasilan dalam penerapannya," tambah Arthur.

Melalui kerja sama antara APLSI dan PwC Indonesia, serta dukungan dari pemerintah dan sektor swasta, diharapkan perdagangan karbon di Indonesia dapat menjadi instrumen efektif dalam upaya penurunan emisi dan mencapai target kontribusi yang telah ditetapkan secara nasional.

Berita ini juga tayang di Investor.id dengan judul: APLSI dan PwC Indonesia Gelar Diskusi Perdagangan Karbon

Saksikan live streaming program-program BTV di sini