Bahlil: Pemerintah Akan Tambah Saham di Freeport 10 Persen

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah berencana untuk memperpanjang kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) di tambang Grasberg, Papua.

Namun, kata Bahlil, ada dua hal yang harus dijalankan dalam upaya perpanjangan tersebut yaitu penambahan saham pemerintah sebanyak 10% serta pembangunan smelter di Papua.

"Pemerintah sedang memikirkan untuk melakukan perpanjangan tetapi dengan penambahan saham di mana pemerintah akan menambah saham kurang lebih 10%. Hal ini masih dalam pembahasan, nanti disampaikan secara resmi,” ucap Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal I 2023 di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (28/4/2023).

Saat ini pemerintah Indonesia sudah memiliki 51,2% saham di PT Freeport Indonesia. Menurut Bahlil, kinerja keuangan PT Freeport Indonesia juga tergolong baik.

“Bahkan dalam laporan Freeport kepada pemerintah, 2024 itu potensi utang BUMN dalam mengambil alih Freeport itu kemungkinan akan lunas pada 2024,” tandas Bahlil.

Bahlil mengatakan, dengan tingginya saham yang sudah dimiliki Indonesia saat ini, maka pemerintah berupaya agar kinerja perusahaan tersebut berjalan optimal.

Produksi konsentrat Freeport per tahun mencapai 3 juta ton, di mana 1,3 juta ton diolah di smelter lama dan sisa 1,7 juta ton akan diolah di smelter baru mereka yang saat ini tengah dibangun. Konsentrat ini diprediksi akan habis di tahun 2035.

“Konsentrat itu sudah mulai menurun produksinya karena cadangannya mulai habis. Cadangan sekarang yang mereka produksi itu hasil eksplorasi tahun 1990 an. Eksplorasinya itu butuh 10-15 tahun. Kalau tidak kita perpanjang sekarang, maka di 2035 itu dapat dipastikan sampai 2040 Freeport tutup,” kata Bahlil.

Bahlil mengungkapkan nilai valuasi Freeport saat ini yang telah mencapai US$ 20 miliar dolar, maka Indonesia sudah mengantongi untung sekitar US$ 10 miliar atau Rp 150 triliun dengan kepemilikan saham 51%. Potensi ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Masak kita aset begini mau kita matikan?” imbuh dia.