Kementerian PPN/Bappenas Targetkan Pencapaian 90% Sasaran Pembangunan

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan agar dapat mencapai sejumlah indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam kisaran 80-90%.

Saat ini pemerintah tengah dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang menjadi tahun terakhir RPJMN 2020-2024.

“Semoga semua yang kita susun RPJMN di 2020-2024 setidak-tidaknya bisa dicapai dalam kisaran 80-90%. Saya kira seluruh sasaran-sasaran pembangunan pada 2024 mau nggak mau secara maksimal kita dekati dan kita bisa capai karena ini tahun terakhir,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 pada Rabu (17/5/2023).

Suharso mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi seluruh kegiatan program berdasarkan direktif Presiden. Dalam evaluasi akan dilihat kembali program-program yang bisa diteruskan dan tidak bisa diteruskan. Pemerintah juga melihat kembali apakah perlu dilakukan penyesuaian untuk mencapai sasaran target pemerintah dalam RPJMN 2020-2024.

“Jadi ada adjustment dalam pencapaian sasaran, tetapi sasaran besar mengenai kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, mengenai gas emisi rumah kaca tetap sasaran pembangunan yang harus dan wajib kami upayakan,” tutur Suharso.

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat tujuh agenda pembangunan yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; meningkatkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing; revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tujuh agenda pembangunan ini diwujudkan melalui 505 indikator sasaran pembangunan. Dari kajian yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas tercatat sudah tercapai 69%, tetapi 21 % kinerja masih stagnan dan menurun.

Saat ini pemerintah juga sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045 untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam RPJP tersebut pemerintah menargetkan agar dapat menjadi negara dengan pendapatan ke 5 di dunia Pada saat yang sama, Gross National Income per kapita Indonesia sudah berada pada kisaran US$ 20 ribu sampai US$ 22 ribu per kapita atau setara dengan negara maju. Padahal saat ini Indonesia masih berada di jebakan pendapatan kelas menengah (Middle Income Trap/MIT) dengan nilai GNI per kapita US$ 4.300 .

“Sebelumnya ada satu gate yang harus kita lewati yaitu graduasi dari middle income trap, sekarang kita masuk di upper middle income kira kira US$ 4.300 per kapita, kalau loncat ke 20 ribuan naiknya 5 kali lipat,” kata Suharso.

Suharso mengatakan dalam 20 tahun terakhir Total Factor Productivity (TFP) Indonesia masih rendah, bahkan minus. Hal tersebut berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional masih tertahan di kisaran 5%. Padahal untuk naik kelas menjadi negara maju dibutuhkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,7% sampai 7%.

“Kalau kita bisa tumbuh potensial ekonomi kita (6,7-7%), mudah-mudahan graduasi terhadap MIT bisa lebih cepat. Awalnya perhitungan kami kira-kira pada 2036 kita lepas dari MIT, tapi karena akibat Covid-19 dan sebagainya, kita akan mundur mungkin 2038 paling cepat atau 2041,” kata Suharso.