Kejar Target Penurunan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Tingkatkan Indeks PKH

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah berencana untuk meningkatkan indeks Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako pada tahun 2024. Upaya ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan miskin ekstrem.

“Tentu akan kami bicarakan dengan DPR, pemerintah mempertimbangkan meningkatkan indeks PKH dan sembako, karena kita lihat selama beberapa tahun belum pernah kita tingkatkan,” ucap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu dalam Taklimat Media di Gedung Notohamiprodjo, Kantor Kementerian Keuangan pada Rabu (31/5/2023).

Untuk menghapus kemiskinan ekstrem dibutuhkan extra effort melalui program yang menyasar seluruh individu di desil I dengan jumlah 27,4 juta jiwa. Indeks bantuan PKH yang berlaku saat ini meliputi ibu hamil sebesar Rp 3 juta per tahun, anak usia dini Rp 3 juta, anak SD Rp 900 ribu, anak SMP Rp 1,5 juta, anak SMA Rp 2 juta, lansia di atas 70 tahun dan disabilitas Rp 2,4 juta.

Target penurunan kemiskinan ekstrem di tahun 2022 sebesar 2,04, lalu di tahun 2023 menjadi 1,04% dan 0% di tahun 2024. Upaya melakukan penurunan tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih struktural. Febrio mengatakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan pemerintah tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai tetapi juga memberikan pekerjaan.

“Kalau dia masih bisa bekerja kita harapkan bisa kita lakukan intervensi pemberdayaan. Angka kemiskinan punya peluang turun signifikan kalau kita perbaiki data dengan baik dan koordinasi pusat daerah yang akan kita dorong di tahun 2023 dan 2024,” kata Febrio.

Pemerintah menetapkan tiga strategi untuk mencapai target kemiskinan ekstrem 0% di 2024. Pertama yaitu pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan rentan yang dilakukan dengan memperbaiki ketepatan sasaran desil I, meningkatkan indeks PKH dan sembako, dan optimalisasi bantuan langsung tunai desa.

Kedua yaitu peningkatan pendapatan rumah tangga miskin dan rentan; tambahan proyek padat karya K/L; dan optimalisasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Ketiga yaitu peningkatan akses infrastruktur dasa seperti sanitasi, air minum, dan puskesmas.

Febrio menekankan bahwa upaya menurunkan tingkat kemiskinan tidak terlepas dari validitas yang ada. Oleh karena itu pemerintah terus melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebab selama ini pemerintah menggunakan DTKS untuk memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu.

“Dari tahun ke tahu data kita perbaiki ini juga alasan kenapa perlinsos kita tepat sasaran sehingga ketimpangan bisa membaik. Kita tahu bahwa yang kita sasar adalah yang paling bawah karena dia yang paling susah untuk kita entaskan dari kemiskinan,” pungkas Febrio.