Lulus Audit, PT UBS Raih Penghargaan SMK3 dari Kementerian Ketenagakerjaan

Jakarta, Beritasatu.com- PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) meraih penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan setelah lulus audit.

Penghargaan telah diberikan pada perusahaan manufaktur dan eksportir perhiasan emas di Indonesia itu dalam acara Penganugerahan Penghargaan K3 2023 yang dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Wakil Menteri Kehutanan Alue Dohong, dan Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh.

"Pencapaian ini merupakan komitmen dan dukungan kami kepada pemerintah dalam implementasi penerapan SMK3 di perusahaan kami," ujar Direktur PT UBS Eddy Susanto Yahya pada Jumat (23/6/2023).

Menurut Eddy, penghargaan ini menjadi motivasi bagi PT UBS sebagai perusahaan padat modal, padat teknologi dan padat karya. UBS yang memiliki lebih dari 3.700 karyawan untuk terus konsisten dalam menerapkan SMK3 untuk peningkatan kinerja perusahaan. Tahun ini, UBS telah memperoleh sertifikasi SMK3 dan telah diaudit oleh TUV Rheinland Indonesia.

Sementara Menteri Ida mengatakan Indonesia mengakui K3 sebagai bagian dari hak asasi manusia karena Indonesia mendukung resolusi prinsip hak-hak mendasar di tempat kerja yang telah disahkan dalam sidang ketenagakerjaan International Labour Organization (ILO) di Jenewa pada 2022.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ida menyatakan bahwa perusahaan yang tersertifikasi SMK3 tahun ini mengalami penurunan menjadi 1.749 perusahaan dari 2.014 perusahaan pada tahun 2022.

SMK3 merupakan tanda penghargaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan pemerintah. Manajemen perusahaan dinilai telah berhasil melaksanakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan pada jangka waktu tertentu.

Selain penghargaan SMK3, Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan Penghargaan Nihil Kecelakaan, Penghargaan Penganggulangan HIV dan AIDS serta Penghargaan Penanggulangan Covid-19 (P2CoVID) di tempat kerja untuk pemerintah daerah dan perusahaan di seluruh Indonesia.