Realisasi Belanja Pemerintah Tembus Rp 1.170,8 Triliun hingga Agustus 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia telah mencapai realisasi belanja sebesar Rp 1.170,8 triliun per 31 Agustus 2023, yang setara dengan 52,1% dari pagu belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 2.246,5 triliun dalam APBN. Realisasi belanja ini mencakup belanja melalui Kementerian/Lembaga (K/L) dan belanja non K/L.

Realisasi belanja K/L mencapai Rp 581,6 triliun, yang setara dengan 58,1% dari pagu belanja K/L. Dana ini digunakan untuk menjalankan program prioritas nasional, termasuk percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos), dan dukungan persiapan pelaksanaan pemilu.

"Secara total pertumbuhan belanja pemerintah pusat sampai dengan 31 Agustus 2023 adalah -0,6% dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar Rp 1.177,9 triliun," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Edisi September 2023 yang berlangsung secara virtual pada Rabu (20/9/2023).

Realisasi belanja non K/L mencapai Rp 589,1 triliun, atau 47,3% dari pagu belanja non K/L. Belanja non K/L digunakan untuk membayar subsidi dan kompensasi, program kartu prakerja, serta subsidi pupuk.

Dari total belanja pemerintah pusat, sekitar Rp 649,7 triliun atau 55,5% digunakan untuk belanja yang manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat. Ini termasuk subsidi dan kompensasi untuk listrik, LPG 3 kg, BBM bersubsidi, serta subsidi perumahan. Subsidi ini merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah naiknya harga energi secara global.

"Jadi ini adalah subsidi yang sangat besar yang dinikmati oleh rakyat dalam bentuk harga harga BBM, LPG, dan listrik yang tidak mengalami kenaikan meskipun harga dari energi secara global mengalami dinamika yang sangat tinggi," kata Sri Mulyani.

Meskipun realisasi belanja pada tahun ini masih ada yang tertinggal dibandingkan dengan pagu, pemerintah terus berupaya untuk memastikan belanja yang efisien dan efektif guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.