Pemerintah Alokasikan Dana Perlindungan Sosial 2024 Sebesar Rp 493 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dialokasikan sebesar Rp 493,5 triliun, antara lain melalui program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga, serta berbagai program pemberdayaan UMKM antara lain melalui subsidi kredit usaha rakyat (KUR) yang dialokasikan Rp 47,8 triliun.

"Selain itu, pemerintah juga akan fokus pada program penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, dikutip Investor Daily Kamis (21/9/2023).  

Sri Mulyani mengatakan untuk penanggulangan kemiskinan dialokasikan sebesar Rp 10,6 triliun dalam bentuk bantuan langsung tunai desa dengan target 2,96 juta keluarga.

Pemerintah menargetkan belanja negara 2024 mencapai Rp 3.325,1 triliun. Dana ini terbagi dalam belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.467,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 857,6 triliun. Belanja pemerintah pusat akan dimanfaatkan untuk penguatan tiga fungsi APBN. Pertama, fungsi alokasi untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi perekonomian.

Kedua, fungsi distribusi untuk menjaga keseimbangan distribusi sumber daya ekonomi antar-sektor, antar-kelompok rumah tangga maupun antar-wilayah. Hal ini dilakukan dengan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pengembangan wilayah dan sektor penting yang berpotensi mengakselerasi pembangunan yang lebih merata.

Ketiga, fungsi stabilisasi bahwa instrumen APBN digunakan memelihara stabilitas dan keseimbangan fundamental
perekonomian, baik melalui berbagai program pengendalian inflasi, stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat.