Indonesia Punya 27 Juta Tukang Bangunan, Hanya 600.000 yang Bersertifikat

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia diperkirakan memiliki 27 juta tukang bangunan. Namun dari jumlah itu, hanya sekitar 600.000 yang bersertifikat. Untuk itu, Indonesia menggandeng Jerman memberikan pelatihan pada pekerja konstruksi guna meningkatkan keahliannya.   

"Jumlah tukang dengan total 150 juta jenis bangunan, menurut perhitungan kami dibutuhkan 27 juta tukang, tetapi saat ini yang terdaftar di Dewan Pertukangan Nasional baru 1,5 juta. Dari jumlah itu yang tersertifikasi baru 600.000. Itu pun masih satu jenis sertifikat saja," terang Ketua Umum Dewan Pertukangan Nasional, Muhammad Kuswadi dikutip Investor Daily, Jumat (22/9/2023).

Dia menerangkan, kewajiban sertifikasi untuk para pekerja konstruksi tertuang dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017 yang diperkuat dengan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Namun hingga saat ini masih banyak pekerja konstruksi yang belum mengantongi sertifikasi kompetensi kerja di bidang konstruksi.

Padahal menurutnya, untuk pekerja bangunan dibutuhkan lima jenis sertifikat, seperti sertifikat aplikator baja ringan, plafon, plumbing dan lain-lain. Sementara bagi para pekerja, sertifikasi merupakan barang mewah karena membutuhkan biaya. Namun dengan mengikuti program seperti ini, para pekerja dapat mendapatkan sertifikasi gratis.

Untuk itu kata dia, pihaknya mengapresiasi Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development) meningkatkan keahlian pekerja Indonesia melalui pelatihan sertifikasi kompetensi kerja (SKK) di bidang konstruksi. Kegiatan yang melibatkan Habitat Humanity Indonesia, organisasi nirlaba untuk perbaikan rumah tinggal, bersama lima perusahaan sektor bahan bangunan ini untuk meng-up-grade kemampuan tukang bangunan sehingga memiliki daya tawar ekonomi lebih tinggi.

Program Development Specialist Habitat Humanity Indonesia, Yudha Winarno mengatakan kegiatan ini untuk mendukung program Pemerintah Indonesia yang mewajibkan bahwa tukang bangunan harus memiliki standar kompetensi kerja. Sejalan dengan itu, kata dia, program ini bagian dari upaya pengentasan kemiskinan di tengah tingginya tingkat pengangguran. Tukang bangunan yang tergolong masyarakat menengah bawah perlu mendapat perhatian agar kesejahteraannya meningkat melalui pembukaan lapangan kerja. 

Pada kesempatan yang sama, Vice President Tatalogam Group, Stephanus Koeswandi menjelaskan, sertifikasi kompetensi kerja (SKK) di bidang konstruksi akan meningkatkan kompetensi pekerja dan menghasilkan kualitas konstruksi yang dikerjakan. Dengan tenaga kerja konstruksi bersertifikat, keamanan sebuah bangunan konstruksi jadi lebih terjamin. "Dengan begitu kejadian seperti gagal konstruksi yang bisa berdampak pada jatuhnya korban jiwa dapat diminimalisir," kata Stephanus.

Stephanus mengatakan penggunaan produk baja ringan yang sudah memiliki standar SNI dan pengaplikasian yang tepat oleh aplikator bersertifikat, dapat menekan risiko gagal konstruksi.