Logo BeritaSatu

Potensi Pertumbuhan Daerah Terganjal Infrastruktur dan Perizinan

Rabu, 24 Juli 2013 | 18:57 WIB
Oleh : Ridho Syukro / FMB

Jakarta - Pertumbuhan ekonomi nasional dan tata kelola ekonomi daerah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, jika tata kelola perekonomian daerah sudah baik maka akan berdampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Advisor Agung Pambudhi mengatakan ada sembilan indikator yang mempengaruhi kualitas tata kelola ekonomi daerah, kesembilan indikator tersebut adalah: Pertama, Peraturan Daerah, Kedua, Interaksi Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha, Ketiga, Program Pengembangan Usaha, Keempat, Perijinan Usaha, Kelima, Biaya Transaksi, Keenam, Akses Lahan, Ketujuh pembangunan infrastruktur, Kedelapan, Keamanan dan Integritas dan Kesembilan kapasitas kepala daerah.

Advertisement

Dia menjelaskan kesembilan indikator tersebut harus dipunyai setiap daerah, karena sembilan indikator tersebut yang akan menentukan apakah tata kelola perekonomian daerah berkualitas atau tidak.

Agung menjelaskan berdasarkan hasil survei KPPOD dan The Asia Foundation pada 2007, dari sembilan indikator tersebut, ternyata ada empat indikator yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kualitas pembangunan infrastruktur, program pengembangan usaha di daerah, perizinan usaha serta interaksi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Menurut dia jika daerah belum bisa menerapkan 9 indikator tersebut, minimal daerah sudah bisa menerapkan empat indikator yang paling berpengaruh.

"Ada sembilan indikator yang mempengaruhi tata kelola perekonomian daerah, jika daerah sudah bisa menerapkan sembilan indikator sangat baik, jika belum bisa semuanya minimal empat indikator yang paling berpengaruh sudah diterapkan," ujar dia dalam acara " Diskusi KPPOD Mengenai Pertumbuhan dan Tata Kelola Ekonomi Daerah" di kantor KPPOD, Gedung Apindo, Jakarta, Rabu (24/7).

Dia mengatakan peran daerah dalam meningkatkan perekonomian nasional cukup besar maka dari itu setiap pemerintah daerah sudah harus mulai membenahi tata kelola daerah dengan sebaik baiknya. Menurut dia jika kualitas infrastruktur sudah baik, perizinan usaha di daerah tidak dipersulit, hubungan pemda dengan pengusaha harmonis dan program pengembangan usaha di daerah sudah berjalan lancar maka pertumbuhan ekonomi daerah sudah bisa tumbuh positif, jika pertumbuhan ekonomi daerah sudah tumbuh positif maka pertumbuhan ekonomi nasional sudah pasti tumbuh di atas 6 persen.

Menurut Agung agar tata kelola perekonomian daerah bisa terwujud maka kuncinya ada di komitmen pemerintah daerah. Menurutnya dengan adanya otonomi daerah justru semakin mempermudah pemda dalam mengimplementasikan kualitas tata kelola perekonomian daerah.

" Pertumbuhan ekonomi nasional tergantung pada tata kelola perekonomian daerah, perekonomian nasional sudah tumbuh di atas 6 persen pada kuartal pertama, untuk mempertahankan pertumbuhan tersebut diperlukan kontribusi dari perekonomian daerah," ujar dia

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ramai Peminat, Kuota SBN Ritel Seri SBR012 Ditambah Jadi Rp 15 T

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah kuota pemesanan SBN ritel seri SBR012 dari Rp 10 triliun menjadi Rp 15 triliun.

EKONOMI | 29 Januari 2023

Bapanas Tugaskan Bulog Jual Beras Medium ke Ritel Modern

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan, langkah ini sesuai arahan Presiden Jokowi dalam rangka stabilisasi harga beras di tingkat konsumen.

EKONOMI | 29 Januari 2023

Keketuaan ASEAN 2023 Jaga Stabilitas Episentrum Ekonomi

ASEAN dapat menjadi episentrum atau pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar dan level global.

EKONOMI | 29 Januari 2023

Minyak Goreng Minyakita Sudah Mulai Menghilang di Pasaran

Sejumlah pedagang pun mulai mengeluhkan hilangnya Minyakita di pasaran, lantaran minyak goreng murah program pemerintah itu laris diburu masyarakat.

EKONOMI | 29 Januari 2023

Bahaya Vape Mengincar, Mendag Kendalikan Impor Alat Pendukungnya

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan pengendalian impor vape dan alat penunjang lainnya.

EKONOMI | 29 Januari 2023

Minyakita dan Curah di Makassar Langka Sepekan Terakhir

Minyak goreng (migor) subsidi dengan merek Minyakita, mulai langka di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) sepekan terakhir.

EKONOMI | 29 Januari 2023

Jobubu Jarum Minahasa Bidik Laba & Pendapatan Naik 50%

PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk (BEER) optimistis pada 2023 pendapatan dan laba tumbuh hingga 50%.

EKONOMI | 29 Januari 2023

Waskita Catat Kontrak Baru Rp 20 Triliun, Mayoritas dari IKN

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) membukukan nilai kontrak baru (NKB) sebesar Rp 20,23 triliun sampai akhir tahun 2022.

EKONOMI | 29 Januari 2023

Sandiaga Uno Dorong UMKM Manfaatkan TikTok untuk Jualan

Menurut Sandiaga, saat ini banyak platform digital atau media sosial yang mampu mendorong produk pelaku ekraf dan UMKM naik kelas. Salah satunya TikTok

EKONOMI | 29 Januari 2023

Dituduh Manipulasi Saham, Orang Terkaya Asia Ini Kehilangan Rp 700 T

Aset orang terkaya di Asia Gautam Adani jatuh lebih dari US$ 50 miliar setelah dituduh memanipulasi saham oleh Hindenburg Research.

EKONOMI | 29 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Jadi Saksi Pernikahan Kiky Saputri, Erick Thohir: Cie Kawin

Jadi Saksi Pernikahan Kiky Saputri, Erick Thohir: Cie Kawin

LIFESTYLE | 6 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE