Asosiasi Bisnis Alih Daya Tolak Aturan Menakertrans Soal "Outsourcing"

Asosiasi Bisnis Alih Daya Tolak Aturan Menakertrans Soal
Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi "long march" menuju ke Istana Merdeka ketika menggelar unjuk rasa di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Senin (16/9). Mereka menyerukan dua tuntutan utama yaitu penghapusan sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing) serta tuntutan upah layak bagi kaum buruh. ( Foto: Antara / Widodo S Jusuf )
Ridho Syukro / WBP Rabu, 16 Oktober 2013 | 20:44 WIB

Jakarta - Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI) menolak secara tegas Peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19 tahun 2012 tentang outsourcing.

Aturan ini rencananya akan mulai diberlakukan pada 19 November 2013.

Ketua Bidang Hubungan Publik dan Komunikasi ABADI Reza Maspaitella mengatakan Kemnakertrans sudah mengeluarkan surat edaran No. 04 tahun 2013 pada bulan September yang ditujukan kepada seluruh asosiasi sektor usaha dan perusahaan pemberi kerja di Indonesia.

Dalam surat edaran itu, disebutkan bahwa seluruh asosiasi sektor usaha dan perusahaan pemberi kerja harus membuat alur pelaksanaan tentang outsourcing. Namun karena kurang sosialisasi banyak dari asosiasi sektor usaha yang tidak siap dan kebingungan.

"Surat Edaran dikeluarkan September, peraturan diberlakukan November, dalam waktu 2,5 bulan kami harus membuat alur pelaksanaan outsourcing. Ini tidak masuk akal," ujar dia saat memberikan keterangan pers Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia Mengenai Permenakertrans 19/2012 Mengenai Outsourcing di Hotel Harris, Jakarta, Rabu (19/10).

Dia menjelaskan, permasalahan lain yang muncul adalah ada perusahaan pemberi kerja yang tidak mempunyai asosiasi sektor usaha seperti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pos Indonesia, sehingga ketika perusahaan pemberi kerja ini disuruh membuat alur pelaksanaan outsourcing, mereka menemukan kesulitan dan kebingungan.

Dia mengatakan, ABADI meminta kepada pemerintah agar menunda permenakertrans hingga 1-2 tahun ke depan dan melakukan uji materi terhadap Permenakertrans mengenai outsourcing.

Reza mengatakan, munculnya Permenakertrans ini berawal dari desakan serikat pekerja metal atau pertambangan agar menghapuskan outsourcing karena merugikan dan mengambil hak pekerja. Perusahaan outsourcing yang bergerak di sektor metal kebanyakan perusahaan outsourcing abal-abal yang tidak bersertifikasi.

Dia mengatakan, akibat desakan serikat pekerja metal tersebut semua perusahaan outsourcing terkena imbasnya padahal tidak semua perusahaan outsourcing demikian. Ada juga perusahaan outsourcing yang mempunyai sertifikasi terutama perusahaan outsourcing yang bergerak di sektor non metal.

"Kami tetap menolak pemberlakuan permenakertrans ini, kami butuh waktu untuk pemahaman," ujar dia.

Sumber: Investor Daily