Pemerintah Akan Terbitkan Revisi PP tentang Divestasi dan PNBP

Pemerintah Akan Terbitkan Revisi PP tentang Divestasi dan PNBP
Ilustrasi Newmont ( Foto: AFP Foto / Istimewa )
Rangga Prakoso Rabu, 15 Januari 2014 | 17:58 WIB

Jakarta - Pemerintah akan mengeluarkan peraturan tentang divestasi saham usaha pertambangan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini terkait proses renegoisasi antara pemerintah dengan perusahaan pertambangan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang ditargetkan rampung akhir Januari ini.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), R Sukhyar mengatakan, PP tersebut seharusnya terbit sebelum 12 Januari kemarin, atau bersamaan dengan pembahasan penerapan Undang-Undang (UU) No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Namun pembahasan tersebut memakan waktu, sehingga mendahulukan pembahasan mengenai pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yang diamanatkan berlaku sejak 12 Januari 2014.

"Rencananya akan jadi satu PP. Tapi karena pembicaraan terlalu panjang dan 12 Januari sudah mendesak, sehingga diprioritaskan tentang pengolahan dan pemurnian terlebih dahulu," kata Sukhyar, di Jakarta, Rabu (15/1).

Sukhyar menyebut, PP yang mengatur tentang divestasi pada PP 24 Tahun 2012 tentang perubahan PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, itu direvisi lantaran hanya mengatur terkait usaha hulu pertambangan. Padahal dalam perkembangannya, ada perusahaan yang usaha hulu dan hilirnya terintegrasi, seperti PT Weda Bay Nickel (WBN), maupun PT Vale Indonesia Tbk (Vale). Divestasi di PP tersebut memuat ketentuan besaran saham mencapai 51% untuk usaha hulu.

Namun dalam revisi PP, menurut Sukhyar pula, nanti ada klausul bahwa bagi usaha yang terintegrasi hulu dan hilirnya, maka perusahaan tersebut tidak akan dikenakan sebesar 51%. Besaran divestasi bagi perusahaan yang terintegrasi itu disebut-sebut hanya mencapai 40%. Tapi terhadap hal ini, Sukhyar belum mau mengonfirmasi. "Yang terintegrasi hulu-hilir lebih kecil dari 51%," katanya.

Sedangkan revisi PP 9/2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP, antara lain terkait dengan besaran royalti yang disetorkan pengusaha pertambangan. Namun Sukhyar juga enggan membeberkan lebih lanjut, lantaran hal tersebut menurutnya akan dibicarakan bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu). "PNBP emas berapa dan turunnya berapa, akan kami ajukan ke (Kementerian) Keuangan," jelasnya.

Sementara itu mengenai proses renegoisasi, lanjut Sukhyar, sudah banyak yang mencapai kata kesepakatan. Namun dia belum mau membeberkan lebih lanjut berapa pemegang KK dan PKP2B yang telah menyetujui enam poin renegoisasi. "Pada prinsipnya, semua sudah melakukan renegoisasi, dan banyak yang sudah sepakat," ujarnya.

Adapun enam poin renegoisasi itu yakni pembangunan unit pengolahan dan pemurnian (smelter), luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan (IUP), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.