Komisi IV DPR Desak Pemerintah Ubah Regulasi Impor Garam
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Ubah Regulasi Impor Garam

Rabu, 12 Maret 2014 | 18:01 WIB
Oleh : C07 / FAB

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mendesak pemerintah untuk segera merubah regulasi mengenai impor garam. Hal itu karena pada 2013 terjadi praktik impor garam konsumsi, yang masuk dalam kategori impor industri sebanyak 255 ribu ton.

"Harus diselesaikan ditingkat Menko, jangan membuat peraturan abu-abu, dijadikan sebuah jembatan. Aturan abu-abu dipertegas, diperjelas," ujar Herman usai diskusi dengan tema "Quo Vadis Swasembada Garam" di Aula Gedung RNI, Mega Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (12/3).

Herman mengatakan garam industri murni menjadi tujuan aneka pangan industri untuk menyerap produksi rakyat. Ia melanjutkan, garam industri diperuntukkan untuk menjadi sebuah produk bukan berbentuk barang, sehingga sistem pengolahan garam menjadi barang lain masuk dalam kategori industri.

"Pertama, terminologi garam untuk pangan, di berbagai lintas sektoral, definisinya gimana, mirip garam konsumsi ini pelanggaran. Ya, tidak ada pelanggaran justru ada pertanyaan ini adalah garam industri," terang Herman.

Selama ini, kata Herman, pemerintah selalu mengatakan garam konsumsi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi belum diketahui secara jelas, berapa untuk memenuhi konsumsi industri.

"Menyusun undang-undang pangan, regulasi sudah jelas dan mencukupi tidak boleh impor mestinya apa yang dihasilkan tidak teritervensi dengan alasan sebuah harga. Idealismenya tidak ada, hitungan teknis masih suatu yang diperhitungkan," jelasnya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, melihat teknis di lapangan tidak mungkin ada swasembada garam. Jadi sebenarnya, payung hukum mampu menjawab keluhan para eksekutif tetapi hambatan perlu diurai.

Sumber: Investor Daily

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pertamina Gelar Tender 850.000 KL Biodiesel Tahap Ketiga

Pertamina tetap menggunakan patokan Mean Of Platts Singapore (MOPS) Solar, dimana harga ditetapkan maksimal MOPS dengan mekanisme FoB.

EKONOMI | 12 Maret 2014

PT Garam Siap Beli Garam Hasil Petani

Namun dengan satu syarat asalkan pemerintah memberi dana.

EKONOMI | 12 Maret 2014

Pengusaha Minta Kepastian Implementasi UU Minerba

BK ini dinilai merugikan pelaku usaha mineral, lantaran diterapkannya tanpa konsultasi terlebih dahulu.

EKONOMI | 12 Maret 2014

Electronic City Tidak Berniat Masuk Bisnis Tambang

Masuknya Electronic City ke dalam bisnis pertambangan melalui pembelian 9 persen saham PT SMR Utama Tbk (SMRU) murni berupa kontrak pengelolaan dana (KPD).

EKONOMI | 12 Maret 2014

Pengusaha Minta Kepastian Implementasi UU Mineral

"Jangan sampai amburadul, nanti recovery-nya (memulihkan) akan sangat berat."

EKONOMI | 12 Maret 2014

PLN: Pasokan Gas PLTGU Tambak Lorok Tertunda

PLTGU Tambak Lorok akan mendapat pasokan gas sebesar 116 BBTUD dari lapangan Kepodang.

EKONOMI | 12 Maret 2014

Ini 3 Penyebab Sengketa Pajak

Sengketa pajak menghabiskan waktu hingga puluhan tahun.

EKONOMI | 12 Maret 2014

Harga Garam Lokal Kalah Bersaing Dibanding Impor

"Garam impor jauh lebih murah dari garam lokal."

EKONOMI | 12 Maret 2014

BPH Migas: Hak Khusus Kalija I di Tangan KJG

Investasi proyek pipa Kalija tahap I atau ruas Kepodang-Semarang mencapai sekitar Rp1,6 triliun dengan kapasitas alir sebesar 100-200 juta kaki kubik per hari.

EKONOMI | 12 Maret 2014

PLN Bangun Pembangkit Berkapasitas 8,7 Gigawatt Hingga 2022

"Pembangunan ini merupakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2022."

EKONOMI | 12 Maret 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS