Kurtubi: Setop Penjualan Gas Murah ke Tiongkok
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kurtubi: Setop Penjualan Gas Murah ke Tiongkok

Rabu, 12 Maret 2014 | 19:14 WIB
Oleh : M-16 / YUD

Jakarta - Pemerintah diminta untuk segera melakukan perubahan dalam perjanjian jual beli gas oleh pemerintah Tiongkok. Akibat penjualan gas murah ini negara dirugikan hingga Rp 500 triliun per tahunnya.

"Harus ada pihak yang bertangggung jawab atas penjualan gas murah ini selama 25 tahun. Di negara manapun tidak ada yang mengunci mati kontrak harga gas, termasuk di negara komunis sekalipun," tegas pengamat Migas dari Universitas Indonesia (UI) Kurtubi dalam diskusi yang bertajuk "Stop Penjualan Gas Murah ke Fujian Tiongkok" yang diadakan oleh Kamerad, di Jakarta, Rabu (12/3) .

Akibat penjualan gas murah yang tak kunjung dinaikan harganya meski harga gas naik, kata dia, negara mengalami kerugian yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, pemerintah harus berani membentuk tim independen yang kredibel dengan anggota yang dipercaya masyarakat internasional. Tugasnya, kata dia, menginvestigasi proses survei, pembangunan energi tangguh, hingga penjualan gas murah.

"Jika ada pelanggaran hukum, maka dengan rekom ini Indonesia bisa bilang ke Tiongkok, kalau tidak mau beli dengan harga yang kami tetapkan, maka penjualan gas akan dihentikan. Itu caranya kalau mau, dan kalau berani juga, saya juga bisa katakan, kalo ada pelanggaran maka Tiongkok bisa kita sebut 'mencuri'," tegas Kurtubi.

Dalam kesempatan itu juga Kurtubi mengatakan, selama 12 tahun dirinya berjuang untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Indonesia. "Tahun ini saya mencalonkan diri masuk ke parlemen untuk mengubah hal ini," tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Urusan Komunikasi dan Publikasi SKK Migas Heru Setyadi mengatakan, kalau untuk mengubah kontrak penjualan gas ke Tiongkok, harus ada kesepakatan antara kedua negara itu. Karena, menurut dia, tidak mudah untuk mengubah kontrak tersebut.

"Asumsi untuk harga minyak, kita cari yang terbaik untuk negara, kontrak itu diubah harus dua belah pihak yang sepakat," katanya.

Ketika itu, kata Heru, pemerintah harus segera membuat keputusan. Karena, gas itu tidak dijual ke Tiongkok, Indonesia tidak akan mendapat untung.

"Waktu itu kita mempunyai hubungan baik dengan Tiongkok, kalau tidak maka Rp35 triliun itu tidak akan kita nikmati. Tapi sekarang show must go on," tanyanya.

Diketahui pemerintah lebih senang menjual gas dari Papua ke perusahaan Tiongkok National Offshore Oil Corporation (CNOOC) dengan harga yang tidak sewajaranya. Penjualan gas ke Tiongkok hanya US$ 3,5 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU), sementara harga yang dipatok untuk internasional sebesar US$18 MMBTU, dan anehnya lagi harga jual gas di Indonesia sendiri dijual US$ 10 pe MMBTU.

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Segera Bentuk Komite Percepatan Peningkatan Daya Saing

"Siap atau tidaknya, Indonesia harus siap karena sudah didepan mata, MEA tinggal setahun lagi."

EKONOMI | 12 Maret 2014

KKP: Impor Garam Tahun Lalu Impor Haram

"Rilis akhir tahun tidak ada impor. Ternyata PT Garam mengatakan ada impor 255 ribu ton," kata Sudirman Saad.

EKONOMI | 12 Maret 2014

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Ubah Regulasi Impor Garam

Melihat teknis di lapangan tidak mungkin ada swasembada garam.

EKONOMI | 12 Maret 2014

Pertamina Gelar Tender 850.000 KL Biodiesel Tahap Ketiga

Pertamina tetap menggunakan patokan Mean Of Platts Singapore (MOPS) Solar, dimana harga ditetapkan maksimal MOPS dengan mekanisme FoB.

EKONOMI | 12 Maret 2014

PT Garam Siap Beli Garam Hasil Petani

Namun dengan satu syarat asalkan pemerintah memberi dana.

EKONOMI | 12 Maret 2014

Pengusaha Minta Kepastian Implementasi UU Minerba

BK ini dinilai merugikan pelaku usaha mineral, lantaran diterapkannya tanpa konsultasi terlebih dahulu.

EKONOMI | 12 Maret 2014

Electronic City Tidak Berniat Masuk Bisnis Tambang

Masuknya Electronic City ke dalam bisnis pertambangan melalui pembelian 9 persen saham PT SMR Utama Tbk (SMRU) murni berupa kontrak pengelolaan dana (KPD).

EKONOMI | 12 Maret 2014

Pengusaha Minta Kepastian Implementasi UU Mineral

"Jangan sampai amburadul, nanti recovery-nya (memulihkan) akan sangat berat."

EKONOMI | 12 Maret 2014

PLN: Pasokan Gas PLTGU Tambak Lorok Tertunda

PLTGU Tambak Lorok akan mendapat pasokan gas sebesar 116 BBTUD dari lapangan Kepodang.

EKONOMI | 12 Maret 2014

Ini 3 Penyebab Sengketa Pajak

Sengketa pajak menghabiskan waktu hingga puluhan tahun.

EKONOMI | 12 Maret 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS