Puskindo Apresiasi Presiden SBY Perhatikan Nasib Petani Tembakau
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Puskindo Apresiasi Presiden SBY Perhatikan Nasib Petani Tembakau

Rabu, 12 Maret 2014 | 20:23 WIB
Oleh : INA / JAS

Jakarta-Pusat Studi Kretek Indonesia (Puskindo) mengapresiasi sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang belum akan meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Puskindo menyebut sebagai langkah populis, karena presiden memperhatikan nasib petani tembakau dan pekerja di Industri Hasil Tembakau (IHT). Hal itu disampaikan Sekretaris Puskindo, Zamhuri, Rabu (12/3/2014).

‘’Dengan tidak meratifikasi FCTC, sama artinya presiden memberi perhatian dan memikirkan nasib petani tembakau, dan pekerja di IHT,’’ ujarnya. Zamhuri menambahkan, sikap SBY yang tidak meratifikasi FCTC, berarti tidak sekadar memperhatikan suara-suara (kepentingan) beberapa kementerian yang getol mendorong supaya orang nomor satu di Indonesia itu segera meratifikasi FCTC.

‘’Sikap tidak meratifikasi yang diambil SBY, mengindikasikan, sebagai pemimpin, presiden memperhatikan kepentingan-kepentingn komoditas tembakau dan industri hasil tembakau,’’ terangnya.

Untuk itu, Puskindo pun secara tegas mendukung langkah dan sikap SBY agar tidak meratifikasi FCTC. ‘’Banyak rakyat yang menggantungkan perekonomian dan kebutuhan hidup dari industri tembakau. Jika kemudian FCTC diratifikasi, berarti pemerintah lebih berpihak pada kekuatan ekonomi global dan mengabaikan kepentingan rakyat sendiri,’’ tegasnya.

Berdasarkan kajian Puskindo, tahun 2013, luas budidaya tanaman tembakau di Jawa Tengah saja mencapai 52.317 hektare dengan hasil panen sebesar 40.873 ton/tahun, sedangkan jumlah petani tembakau mencapai 160.210 petani.

‘’Masih banyak lagi nasib petani tembakau di berbagai daerah di Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Barad, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang juga harus diperhatikan,’’ katanya.

Sumber: Investor Daily


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Pemerintah Beri Insentif Bagi BUMN dan Investor Proyek JSS

"Insentif akan diberikan, duduk bersama-sama dimana proposalnya akan kita bicarakan."

EKONOMI | 12 Maret 2014

Industri "Laundry" Berperan Serap Tenaga Kerja

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Laundry Indonesia, Wasono Raharjo, setiap rumah sakit minimal membutuhkan 20 tenaga kerja laundry.

EKONOMI | 12 Maret 2014

Kurtubi: Setop Penjualan Gas Murah ke Tiongkok

Akibat penjualan gas murah ini negara dirugikan hingga Rp 500 triliun per tahunnya.

EKONOMI | 12 Maret 2014

Pemerintah Segera Bentuk Komite Percepatan Peningkatan Daya Saing

"Siap atau tidaknya, Indonesia harus siap karena sudah didepan mata, MEA tinggal setahun lagi."

EKONOMI | 12 Maret 2014

KKP: Impor Garam Tahun Lalu Impor Haram

"Rilis akhir tahun tidak ada impor. Ternyata PT Garam mengatakan ada impor 255 ribu ton," kata Sudirman Saad.

EKONOMI | 12 Maret 2014

Komisi IV DPR Desak Pemerintah Ubah Regulasi Impor Garam

Melihat teknis di lapangan tidak mungkin ada swasembada garam.

EKONOMI | 12 Maret 2014

Pertamina Gelar Tender 850.000 KL Biodiesel Tahap Ketiga

Pertamina tetap menggunakan patokan Mean Of Platts Singapore (MOPS) Solar, dimana harga ditetapkan maksimal MOPS dengan mekanisme FoB.

EKONOMI | 12 Maret 2014

PT Garam Siap Beli Garam Hasil Petani

Namun dengan satu syarat asalkan pemerintah memberi dana.

EKONOMI | 12 Maret 2014

Pengusaha Minta Kepastian Implementasi UU Minerba

BK ini dinilai merugikan pelaku usaha mineral, lantaran diterapkannya tanpa konsultasi terlebih dahulu.

EKONOMI | 12 Maret 2014

Electronic City Tidak Berniat Masuk Bisnis Tambang

Masuknya Electronic City ke dalam bisnis pertambangan melalui pembelian 9 persen saham PT SMR Utama Tbk (SMRU) murni berupa kontrak pengelolaan dana (KPD).

EKONOMI | 12 Maret 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS