Pemerintahan SBY Dianggap Gagal Wujudkan Kedaulatan Pangan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintahan SBY Dianggap Gagal Wujudkan Kedaulatan Pangan

Selasa, 29 April 2014 | 17:57 WIB
Oleh : C-07 / FER

Jakarta - Menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kondisi pangan Indonesia dianggap tidak kunjung membaik, bahkan terperosok ke dalam darurat pangan.

Menurut Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko, kegagalan SBY ditandai dengan menurunnya jumlah rumah tangga petani sebesar 5 juta rumah tangga (sensus pertanian 2013). Lalu lahan pangan menghilang sekitar 110.000 ha/tahun.

Selain itu, kata Tejo, meningkatnya impor pangan, menurunnya luasan produksi pangan rata-rata 110.000 ha, produksi pangan yang stagnan, dan meningkatnya jumlah penduduk, juga menjadi catatan dari kegagalan pemerintah.

"Pemerintah SBY juga tidak mempunyai kebijakan nasional untuk membangun kedaulatan pangan serta memberikan perlindungan bagi produsen pangan skala kecil," kata Tejo di Jakarta, Selasa (29/4).

Tejo mengatakan, kegagalan pemimpin negara ini mewujudkan kedaulatan pangan, berawal dari ketidakpahaman penyelenggara negara dan ketidaksinkronan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014.

Ia menerangkan pernyataan di dalam RPJP adalah pertanian bersama pertambangan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa.
Sayangnya, Tejo melanjutkan visi-misi Presiden yang berwujud RPJMN 2009-2014 hanya menempatkan pangan sebagai prioritas nomor 5.

"Akibatnya, memaksa eksekutif dan legislatif hanya bisa memberikan budget sekitar 6%-7% dari total APBN," ujar dia.

Tejo menjelaskan, alokasi anggaran tersebut sangat jauh dari apa yang disarankan Food and Agriculture Organization (FAO) yang menyatakan bahwa negara hendaknya menyisihkan 20% anggarannya untuk memenuhi hak atas pangan rakyatnya di tengah situasi pangan global yang bergejolak.
Prioritas rendah ini, aku dia, juga mengakibatkan lemahnya implementasi kebijakan pangan di lapangan.

"Perlindungan terhadap produsen pangan skala kecil yang meliputi lahan, sarana, prasarana serta tata niaganya sangat sedikit upayanya," ujar dia.

Tidak hanya dari sisi produsen saja, dari sisi konsumen juga tidak dibangun upaya yang sistematis dan serius sehingga mereka menjadi pelindung pertanian.

"Alih-alih membangun kedaulatan pangan, kebijakan pemerintahan SBY malah mengandalkan pangan impor dengan membuka kran impor sebesar-besarnya. Semestinya semua harus berbasis pada lokalitas dan produsen pangan skala kecil kita," ujar Tejo.

Di tempat yang sama, Koordinator Pokja Perikanan Abdul Halim menjelaskan sektor perikanan jiga tidak dianggap sebagai sumber produk pangan strategis, melainkan hanya difokuskan pada peningkatan produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Alih-alih masyarakat Indonesia mendapatkan sumber protein bermutu dari lokal, justru malah dipaksa menjadi penonton karena hasil tangkapan diekspor," ujar Abdul.

Ia mengatakan kebijakan tersebut menggerus bahan baku ikan yang pada akhirnya memaksa perusahaan dan konsumen domestik untuk bergantung pada produk perikanan impor.

"Padahal jelas dalam UU nomor 45 tahun 2009 mengamanatkan untuk mengutamakan pasokan dalam negeri. Kebijakan seperti ini mustahil bisa mensejahterahkan nelayan," ucap Abdul.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily


BERITA LAINNYA

Berdikari Raih Pinjaman Rp 100 Miliar dari BJB untuk Transformasi Pangan

PT Berdikari (Persero) mendapat fasilitas pinjaman sebesar Rp 100 miliar dari BJB.

EKONOMI | 25 September 2021

Harga Emas Menguat karena Pelemahan Dolar

Harga emas di pasar spot naik 0,2% menjadi US$ 1.746,84 per ons.

EKONOMI | 25 September 2021

Pekan Ini IHSG Naik 39 Poin, Kapitalisasi Bursa Meningkat Rp 91 Triliun

IHSG pada pekan ini periode 13-17 September 2021 naik 39 poin (0,63%) menuju 6.133,246 dari posisi 6.094,873.

EKONOMI | 25 September 2021

Harga Minyak ke Level Tertinggi 3 Tahun karena Ketatnya Pasokan

Brent berjangka naik 84 sen, atau 1,1%, menjadi US$ 78,09 per barel.

EKONOMI | 25 September 2021


Tiongkok Larang Transaksi Cryptocurency, Wall Street Bervariasi

Dow Jones Industrial Average naik 33,18 poin, atau 0,10%, menjadi 34.798,00.

EKONOMI | 25 September 2021

Bursa Eropa Turun Jelang Pemilu Jerman, Investor Fokus Evergrande

Pan-European Stoxx 600 ditutup turun 0,9% dengan semua bursa utama dan sebagian besar sektor di wilayah negatif.

EKONOMI | 25 September 2021

Evergrande Lewati Tenggat Waktu Pembayaran Bunga Obligasi

Batas waktu Evergrande untuk membayar US$ 83,5 juta bunga obligasi dengan mata uang dolar berlalu tanpa komentar dari perusahaan.

EKONOMI | 25 September 2021

Generasi Z Jambi Bentuk Komunitas Greennation untuk Kampanye Turunkan Emisi

Sekelompok generasi Z dari Jambi sepakat membentuk komunitas yang dinamai Greennation.jbi sebagai upaya nyata keterlibatan mereka dalam kampanye penurunan emisi

EKONOMI | 24 September 2021

Indonesia Tidak Ikut Langkah Tiongkok Larang Perdagangan Kripto

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Luthfi menegaskan, Indonesia tidak akan melarang perdaganan kripto, namun akan memperketat regulasinya.

EKONOMI | 24 September 2021


TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
Mimbar Masjid Raya Makassar Dibakar, Pelaku Terekam CCTV

Mimbar Masjid Raya Makassar Dibakar, Pelaku Terekam CCTV

NASIONAL | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings