Pemerintah Perlu Kaji Ulang Pembangunan Pelabuhan Cilamaya
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Perlu Kaji Ulang Pembangunan Pelabuhan Cilamaya

Kamis, 14 Agustus 2014 | 16:42 WIB
Oleh : Merdhy Pasaribu / YS

Jakarta - Pemerintah perlu berpikir ulang untuk memutuskan pembangun Pelabuhan Cilamaya di Kapupaten Karawang, Jawa Barat, karena bisa mengganggu produksi minyak dan gas (migas) nasional. Setidaknya, ada lima sumur milik PT Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ tidak bisa dieksplorasi dan diproduksi akibat bersinggungan dengan menjadi jalur lalu lintas kapal ke pelabuhan selain beberapa anjungan produksi yang sudah ada yang juga terancam ditutup.

"Pada intinya, pelabuhan Cilamaya mengganggu akses ke lahan migas. Padahal, produksi migas harus mendapat prioritas untuk diamankan," tandas Dirgo W Purbo, pakar geopolitik dan ekonomi yang juga menjadi dosen tamu Universitas Indonesia (UI), di Jakarta, Kamis (14/8).

Jadi, imbuh Dirgo, apapun yang menghambat eksplorasi dan produksi minyak harus dikesampingkan. Pembangunan pelabuhan tersebut tentunya akan mengancam target lifting minyak Indonesia yang belakangan terus menurun. Terlebih, meningkatkan produksi minyak nasional merupakan prioritas utama atau nomor satu, sehingga pembangunan pelabuhan yang akan menghambat produksi minyak nasional itu merupakan skala prioritas nomor sekian.

"Produksi migas harusnya menjadi skala priorotas nomor satu. Jadi, kalau ada yang menghalangi, atau ada sesuatu hal yang akan dibangun dalam konteks bisa menghambat produksi minyak, justru itu jadi prioritas kedua atau ketiga," tandasnya.

Prioritas utama nasional adalah meningkatkan produksi minyak nasional, karena saat ini produksinya terus menurun. Kalau lima sumur di wilayah tersebut tidak bisa dibangun, maka produksi minyak negeri ini kian anjlok.

"Saat ini jumlah produksi minyak nasional hanya 780.000 barel per hari, tidak sampai 800.000 barrel. Padahal, target produksi/lifting minyak bumi Indonesia harusnya mencapai 1 juta barrel per hari," kata Dirgo.

Semestinya, kata Dirgo, pembangunan pelabuhan itu memperhatikan potensi yang ada di wilayah tersebut. Dengan begitu, perlu konsultan lokal yang lebih tahu dan paham dengan kandungan kekayaan alam di sana, agar pembangunan tidak mengakibatkan potensi minyak tidak bisa digarap.

"Ya itulah kalau pakai konsultan luar negeri (Jepang), karena tidak berpihak kepada kepentingan nasional kita. Kalau berpihak kepentingan nasional kita, pakai konsultan dalam negeri. Prioritaskan untuk meningkatkan produksi minyak, jangan ada yang menghalangi, itu nomor satu. Prioritaskan dulu kepada Pertamina," tegasnya.

Menurut Dirgo, pemerintah harus memperhitungkan efek besar dengan tidak bisa dibangunnya 5 sumur dari 20 sumur, akibat menjadi alur pelayaran. Pasalnya, kerugiannya (pendapatan) yang cukup besar, yakni mencapai Rp 120 triliun, dan akan terus menjadikan Indonesia sebagai importir minyak murni.

"Masak kita harus merugi terus. Padahal yang bayar konsultan Jepang itu kan dari produksi minyak kita juga. Pokoknya nomor satu harus meningkatkan produksi minyak, dan harus selalu menjadi agenda utama kepentingan nasional. Jadi harus diprioritaskan," tegasnya.

Marwan Batu Bara, Direktur Eksekutif Indonesia Resourcess Studies (IRESS) menyampaikan padangan yang sama. Menurutnya, sektor minyak dan gas adalah prioritas utama. "Pemerintah harus konsisten untuk menjaga agar produksi migas meningkat, dan tidak terjadi penutupan. Apalagi lifting kita kan terus turun. Jadi, mestinya rencana itu (pembangunan pelabuhan-Red.) tidak boleh dijalankan," tandasnya.

Menurutnya, pemerintah harus mencari alternatif lain agar tidak perlu menutup pembangunan sumur minyak yang tinggal dieksplorasi dan diproduksi. Untuk itu, DPR harus menyampaikan pandangan agar pembangunan pelabuhan itu tidak mengganggu produksi minyak.

"Kita berharap DPR juga bisa bersuara, lalu Pertamina kalau perlu bikin acara terbuka untuk menyosialisasikan masalah ini, supaya mendapat dukungan masyarakat. Kalau perlu ada seminar kajian ekonomi khusus tentang masalah ini, supaya semua matanya menjadi terbuka," ujarnya.

Marwan mengatakan, kondisi tersebut harus diangkat ke level yang lebih besar melalui cara-cara di atas, karena bisa saja saat ini pemerintah tetap ngotot akan tetap membangun Pelabuhan Cilamaya hanya gara-gara melayani investor yang sudah ada.

"Kalau sekarang kan bisa saja ada kepentingan pemilik modal yang mau pelabuhan itu. Yang penting bagi mereka, bagaimana proyek itu jalan dan mereka gak peduli dengan kepentingan nasional. Mestinya pemerintah bisa melihat kepentingan yang lebih besar. Apakah itu presiden, menteri keuangan, atau Menko," tandasnya.

Menurut Marwan, daripada menutup potensi minyak, maka lebih baik pelabuhan tersebut dipindah ke wilayah lain. "Ada alternatif lain, apakah hanya cuma di situ, kan bisa di tempat lain, digeser ke timur atau ke barat, misalnya." tegas Marwan.

Menurutnya, pembangunan pelabuhan itu harus dipindah ke tempat lain, karena akan menurunkan target produksi minyak nasional. Sebab, sebagian sumur minyak tidak bisa dieksplorasi dan diproduksi. Hal itu menyebabkan Indonesia akan terus sebagai importir minyak.

"Jadi sudah susah-susah mencari cadangan baru, lalu liftingnya terus turun. Sekarang yang sudah ada ko malah mau ditutup, itu kan jadi gak logis," cetusnya.

Terlebih, tandas Marwan, untuk mencari potensi minyak tinggi sekali biayanya dan memerlukan waktu yang panjang. "Jadi yang sudah ada harusnya bisa dieksplorasi dan dioptimalkan, karena antara nyari sekarang dan produksinya kapan, biasanya antara 7 sampai 10 tahun baru bisa diproduksi. Artinya, ini yang sudah ada tinggal produksi, kok mau ditutup," tegasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR/Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jawa Tengah dan DIY Jadi "Pilot Project" Tungku Sehat

Program ini digagas oleh pemerintah bersama Bank Dunia guna mencegah kematian dini akibat polusi udara.

EKONOMI | 14 Agustus 2014

Pemerintah dan Bank Dunia Luncurkan Program Tungku Sehat Hemat Energi

Bank Dunia akan menghibahkan dana US$ 300.000 kepada Direktorat Bioenergi dalam rangka menciptakan kriteria tungku sehat dan hemat energi.

EKONOMI | 14 Agustus 2014

BI Putuskan Pertahankan BI Rate di 7,5%

Kebijakan itu dinilai mampu menurunkan tingkat defisit transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat.

EKONOMI | 14 Agustus 2014

Psikolog: Pemimpin yang Baik Harus Memiliki Emosi yang Stabil

Pemimpin yang baik harus bisa memahami anak buahnya

EKONOMI | 14 Agustus 2014

Allianz Life Indonesia Edukasi Masyarakat Lewat Pendekatan Berbeda

Peluncuran microsite Jurnal Allianz bertujuan untuk menyediakan informasi dan keterangan mengenai asuransi kepada masyarakat luas.

EKONOMI | 13 Agustus 2014

Presiden Terpilih Diminta Ubah Strategi Pertanian Nasional

Demi kedaulatan pangan, presiden mendatang diminta melaksanakan pembaruan agraria.

EKONOMI | 13 Agustus 2014

KKP Optimistis Raih Target Ekspor Ikan US$ 5,1 Miliar

Negara tujuan ekspor produk perikanan dan kelautan terbesar Indonesia adalah Amerika Serikat.

EKONOMI | 13 Agustus 2014

ESDM akan Evaluasi Eksportir Terdaftar Batubara Setiap Tahun

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan rekomendasi Eksportir Terdaftar (ET) batubara hanya berlaku selama tiga tahun.

EKONOMI | 13 Agustus 2014

Bangun Pabrik Baru, Pusri Hasilkan 1,17 Juta Ton Urea Hingga Juli 2014

Operasional keempat pabrik berjalan maksimal.

EKONOMI | 13 Agustus 2014

Harga Batubara Acuan Turun Jadi US$ 70,29 per Ton

Penurunan harga disebabkan oleh melimpahnya pasokan batubara di pasar internasional.

EKONOMI | 13 Agustus 2014


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS