Konsep Pendulum Nusantara Lebih Menguntungkan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Konsep Pendulum Nusantara Lebih Menguntungkan

Kamis, 14 Agustus 2014 | 20:37 WIB
Oleh : C-07 / B1

Jakarta - Saat ini konsep utama yang digunakan dalam sistem transportasi laut adalah konsep Logistik Maritim yang tercantum dalam cetak biru pengembangan sistem logistik nasional (Silognas).

Ketua Supply Chain Indonesia Setijadi mengatakan pihaknya lebih menyukai sistem transportasi laut menggunakan konsep pendulum nusantara. "Dua konsep itu memang ada plus minusnya. Tetapi dari kajian kami, cenderung menggunakan pendulum nusantara. Tujuannya untuk biaya logistik nasional efisien," ujar Setijadi usai diskusi "Poros Maritim Untuk Kesejahteraan dan Keadilan" di Jakarta, Kamis (14/8).

Ia menjelaskan dua konsep itu ada plus dan minusnya. Pada konsep Logistik Mariitim berpegangan bahwa Indonesia itu punya dua wilayah yaitu dalam dan luar. Wilayah dalam dilindungi, artinya kapal dari luar hanya boleh masuk dua pelabuhan Indonesia yaitu di Barat Pelabuhan Kuala Tanjung dan di Timur Pelabuhan Bitung. Kedua pelabuhan itu menjadi hub internasional.

Setijadi menjelaskan dengan konsep itu barang dari luar tidak bisa masuk dan membuat pelayaran nasional mengambil peran.
"Hanya saja kelemahannya adalah biaya transportasi untuk ekspor menjadi mahal. Karena harus ke dua pelabuhan tersebut," ujar dia.

Ia menerangkan konsep Pendulum Nusantara yang secara prinsip sama dengan konsep Tol Laut. Pada konsep tersebut ada enam pelabuhan utama yang akan menjadi hub internasional. Keenamnya adalah Belawan, Jakarta, Surabaya, Batam, Makassar dan Sorong. "Kalau konsep kedua, keunggulannya adalah kalau pakai tol laut. Pasti menggunakan kapal dengan kapasitas besar. Otomatis biaya per satuan barang atau per kontainer akan jadi lebih murah," ujar Setijadi

Namun yang jadi permasalahannya, dari enam pelabuhan tersebut, baru Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta yang memiliki kedalaman kolam yang sesuai standar internasional. "Harus ada investasi sehingga kedalaman kolam kelima pelabuhan lainnya memadai. Perlu investasi juga buat kapal besar itu. Artinya jangan sampai kapal besar itu kita enggak punya dan tergantung," ujar Setijadi.

Ia mengingatkan jangan sampai pemerintah mengembangkan konsep tetapi para pelaku yang sudah memberikan kontribusi ditinggalkan. Untuk itu harus ada win-win semua stakeholder.

Setijadi menjelaskan, setidaknya kelima pelabuhan itu harus sesuai dengan dua standarisasi yaitu standar teknis dan standar operasional management pelabuhan. Secara teknis, kedalaman kolam dan panjang dermaga harus pas sehingga kapal besar bisa merapat kesana. Kemudian kecepatan dan jumlah trem dengan bongkar muat harus sama.

Untuk yang standarisasi operasional management pelabuhan, sistem pelayanan harus standar internasional, waktu pelayanan dan bongkar muat harus sama.

Terkait azas Kabotase, Setijadi mengatakan kedepan perlu suatu kebijakan yang terpadu. "Jadi prasarana dan sarana juga mendukung," ucap dia.

Setijadi mengatakan bila ada perusahaan pelayaran nasional ingin membeli kapal baru untuk mengejar kemajuan teknologi dan membutuhkan investasi, pemerintah harus memberikan insentif..

Apakah perlu mengganti asas kabotase yang dinilai belum sempurna ini, Setijadi menyebut hal tersebut harus dibicarakan dengan berbagai sudut pandang.

"Tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk menyesuaikan suatu sistem mengapa tidak? Tetapi bahwa suatu perubahan regulasi itu dampaknya panjang..maka saya enggak bisa menjawab secara tuntas. Karena kajiannya harus panjang kalau ingin merubah asas kabotase itu sebagai salah satu produk hukum ," pungkas dia.

Sumber: Investor Daily


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

17 Agustus, Uang Pecahan 100.000 Baru Diedarkan

Perbedaan utama antara lain dikenali dari frasa " Negara Kesatuan Republik Indonesia" pada bagian muka dan belakang uang.

EKONOMI | 14 Agustus 2014

PLN Minta Pemerintah Tetapkan Pemanfaatan Batu Bara PLTU Mulut Tambang

Kalori batu bara yang digunakan adalah di bawah 3.000 kkal/kg untuk mengoptimalkan cadangan yang besar di Sumsel.

EKONOMI | 14 Agustus 2014

Tidak Ingin Menyandera, APBN 2015 Disusun Sederhana

Pemerintahan definitif yang baru dipersilahkan untuk melakukan perubahan di APBN Perubahan tahun depan.

EKONOMI | 14 Agustus 2014

Air Asia Siapkan Layanan Internet di Pesawat

Fasilitas tersebut rencananya akan tersedia di seluruh penerbangan AirAsia Malaysia (AK) secara bertahap mulai akhir tahun ini.

EKONOMI | 14 Agustus 2014

Menkeu Optimistis Defisit Transaksi Berjalan 2014 Dapat Ditekan

Subsidi BBM dapat dikendalikan dengan cara menaikkan harga BBM.

EKONOMI | 14 Agustus 2014

Bank Mega Dukung Gerakan Nasional Nontunai

Penggunaan Mega Cash dalam kehidupan sehari-hari merupakan layanan praktis di bidang keuangan yang aman dan nyaman.

EKONOMI | 14 Agustus 2014

BI Optimistis Target Inflasi 2014 Tercapai Meski Ada Rencana Kenaikan Harga Gas

Perry menuturkan kunci utama dalam pengendalian inflasi adalah menjaga pasokan pangan utama.

EKONOMI | 14 Agustus 2014

Subsidi BBM, Jokowi-JK Pertimbangkan Sisi Makro, Sosial, dan Politik

Ada program prioritas untuk memastikan subsidi BBM tidak jebol sampai akhir tahun.

NASIONAL | 14 Agustus 2014

Pemerintah Perlu Kaji Ulang Pembangunan Pelabuhan Cilamaya

Pelabuhan Cilamaya mengganggu akses ke lahan migas. Padahal, produksi migas harus mendapat prioritas untuk diamankan

EKONOMI | 14 Agustus 2014

Jawa Tengah dan DIY Jadi "Pilot Project" Tungku Sehat

Program ini digagas oleh pemerintah bersama Bank Dunia guna mencegah kematian dini akibat polusi udara.

EKONOMI | 14 Agustus 2014


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS